Pasal 18

(1) Pemerintah kabupaten/kota menyusun rancangan RUED-Kab/Kota

dengan mengacu pada RUEN dan RUED-P.

(2) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:

• pemerintah provinsi; dan
• pemangku kepentingan.

(3) Rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2014, No.11

• penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
• kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

(4) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan

sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) RUED-Kab/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.