Peraturan Menteri Nomor 98-permentan-ot-140-7-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 2. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 3. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 4. Peraturan

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 6. Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas. 7. Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menjalankan Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Kerja Eselon I bersangkutan. 8. Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 9. Unit Kerja Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang bertanggung jawab langsung pada Menteri. 10. Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian. 11. Unit Kerja Hukum Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta

penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk: a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Perundang-undangan; b. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan; c. menjamin kesesuaian Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional; d. menjamin kepastian hukum; dan e. meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Perencanaan; b. Tata Cara Penyusunan; c. Bentuk dan Standar Pengetikan; dan d. Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan.

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanian disusun berdasarkan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan. (2) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyusunan: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. Peraturan PRESIDEN; e. Permentan; dan f. Kepmentan.

(1) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Unit Kerja Pengusul. (2) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat daftar judul, dasar hukum penyusunan, materi pokok yang akan diatur dan unit kerja/instansi terkait dan target penyelesaian. (3) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan Unit Kerja Pengusul disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

(1) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya disusun dalam Prolegtan. (2) Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing- masing Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum.

Prolegtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Kepmentan.

Dalam keadaan tertentu Unit Kerja Eselon I berdasarkan kewenangannya dapat mengajukan Rancangan Permentan di luar Prolegtan mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, atau putusan Mahkamah Agung; dan/atau c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional dan mendapat persetujuan Menteri.

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan

PRESIDEN dilakukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan.

(1) Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek substansi meliputi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan politis. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Naskah Kebijakan paling kurang memuat: a. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan; b. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup; dan c. Materi muatan. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan usul inisiatif dengan disertai Naskah Kebijakan perlunya disusun Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul setelah menerima usul inisiatif dan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menugaskan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk menyusun Rancangan Permentan. (2) Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul dalam menyusun Rancangan Permentan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon II Pengusul, Unit Kerja Eselon II terkait dan Unit Kerja Eselon I terkait.

Dalam hal diperlukan, penyusunan Rancangan Permentan dan/atau Kepmentan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Pertanian.

Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah disusun disampaikan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

(1) Dalam hal diperlukan, Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan uji publik dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Dalam hal diperlukan, Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi notifikasi.

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. Naskah Kebijakan; b. soft copy Rancangan Permentan; c. notulen hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); d. notulen hasil uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan e. surat notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. soft copy Rancangan Kepmentan; dan b. surat penugasan keanggotaan jika Kepmentan MENETAPKAN keanggotaan yang melibatkan kementerian dan/atau lembaga non kementerian terkait. (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang merupakan perubahan, harus dilengkapi Permentan dan/atau Kepmentan yang akan diubah.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan. (2) Dalam hal Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unit Kerja Eselon I Pengusul harus memenuhi kelengkapan.

(1) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan penelaahan meliputi: a. sinkronisasi; b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan. (2) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dapat mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pengusul, Unit Kerja Eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian. (3) Dalam hal Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dapat mengembalikan kepada Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul.

(1) Terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum membubuhi paraf pada sebelah kiri dua tingkat di bawah kolom tanda tangan Menteri. (2) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Menteri harus dibubuhi paraf oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul pada sebelah kanan nama Menteri. (3) Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum menyiapkan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk menyampaikan: a. Naskah Kebijakan untuk Rancangan Permentan; b. 2 (dua) naskah asli Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dibubuhi paraf dengan halaman tanda tangan Menteri sebanyak 3 (tiga) lembar untuk Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang ditetapkan atau 5 (lima) lembar untuk Rancangan Permentan yang diundangkan; c. notulen hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); d. notulen hasil uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

e. surat bukti notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan f. surat penugasan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b. (4) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan yang telah dibubuhi paraf Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul, dibubuhi paraf persetujuan oleh Sekretaris Jenderal pada sebelah kanan satu tingkat di bawah kolom tanda tangan Menteri. (5) Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penandatanganan pengesahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dikecualikan bagi Rancangan Kepmentan yang kewenangan penandatanganannya telah didelegasikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II atas nama Menteri antara lain bidang kepegawaian, pemberian rekomendasi, dan pemberian nomor pendaftaran.

Permentan dan/atau Kepmentan yang disahkan diberikan nomor dan tanggal penetapan sebagai identitas Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: a. Permentan/Kepmentan yang disahkan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, penomoran dan tanggal penetapan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal. b. Kepmentan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Menteri kecuali Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, penomoran dan tanggal penetapan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I atau Eselon II Penerima Pendelegasian Kewenangan. c. Kepmentan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Eselon II atas nama Menteri harus ditembuskan kepada Menteri sebagai Pemberi Pendelegasian Kewenangan sebagai laporan.

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat menyusun dan MENETAPKAN Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

(2) Materi teknis Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I disusun oleh Unit Kerja Eselon II Pengusul. (3) Materi teknis Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk menyusun Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (2) Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul dalam menyusun Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon II Pengusul, Unit Kerja Eselon II terkait dan Unit Kerja Eselon I terkait.

Sekretaris Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk mendapatkan penandatanganan pengesahan.

Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang disahkan diberikan nomor dan tanggal penetapan, sebagai berikut: a. Unit Kerja Eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal untuk Keputusan Sekretaris Jenderal; atau b. Sekretariat Unit Kerja Eselon I untuk Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I selain Sekretaris Jenderal.

Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum menyampaikan 5 (lima) naskah Permentan yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan dan 1 (satu) soft copy kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Permentan yang ditandatangani oleh Menteri yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan didokumentasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum.

(2) Kepmentan yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan didokumentasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum. (3) Kepmentan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I selain Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan didokumentasikan oleh Unit Kerja Hukum Eselon I. (4) Keputusan Sekretaris Jenderal didokumentasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum. (5) Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I selain Sekretaris Jenderal yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan didokumentasikan oleh Unit Kerja Hukum Eselon I.

Permentan dan/atau Kepmentan yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan penyebarluasan melalui: a. pengunggahannya dalam laman (website); b. kompendium; c. media cetak; dan/atau d. media elektronik.

Penyusunan Rancangan Permentan, Rancangan Kepmentan dan/atau Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilakukan sesuai dengan: a. bentuk Permentan, Kepmentan, dan/atau Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. b. standar pengetikan Permentan, Kepmentan, dan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I menggunakan:

1. kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram;
2. marjin dengan batas atas (Top Margin) 2,5 cm, batas bawah (Bottom Margin) 4,7 cm, batas kiri (Left Margin) 2,5 cm, batas kanan (Right Margin) 2,5 cm;
3. jenis huruf Bookman Old Style; dan 4) ukuran huruf 12.

(1) Permentan dan/atau Kepmentan yang pengesahannya oleh Menteri diketik di atas kertas berlogo Burung Garuda Emas. (2) Kepmentan yang pengesahannya oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Menteri diketik di atas kertas berlogo Burung Garuda Biru. (3) Kepmentan yang pengesahannya oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II atas nama Menteri diketik di atas kertas kop Unit Kerja Eselon I atau II bersangkutan. (4) Kepmentan yang pengesahannya oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I diketik di atas kertas kop Unit Kerja Eselon I bersangkutan.

Untuk pelaksanaan Permentan ini dapat disusun tata cara penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/ HK.060/12/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Departemen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sepanjang yang telah diatur dalam Permentan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN