Pasal 10

(1) Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek substansi meliputi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan politis. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Naskah Kebijakan paling kurang memuat: a. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan; b. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup; dan c. Materi muatan. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan usul inisiatif dengan disertai Naskah Kebijakan perlunya disusun Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.