Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM PENATAUSAHAAN DEKONSENTRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu

dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel. 6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah Provinsi. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun; 9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(1) Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi. (2) Tujuan Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ruang lingkup Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah: a. penyelenggaran dekonsentrasi; b. pengelolaan dana dekonsentrasi; c. pelaporan dan pertanggungjawaban; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. sanksi.

(1) Penyelenggaraan penatausahaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. tata cara pelimpahan; dan b. tata cara penarikan pelimpahan. (2) Pengelolaan penatausahaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. prinsip pendanaan; b. perencanaan dan penganggaran; c. penyaluran dan pelaksanaan; dan d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi. (3) Pertanggungjawaban dan laporan penatausahaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan b. pengelolaan dana dekonsentrasi.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memprakarsai dan merumuskan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. (2) Rumusan tentang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalam rancangan Renja Kemen PPPA dan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). (3) Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan penelaahan rancangan Renja Kemen PPPA yang memuat rumusan tentang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Kemen PPPA dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (4) Kemen PPPA memberitahukan kepada Gubernur mengenai lingkup urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilimpahkan setelah ditetapkannya pagu anggaran. (5) Peraturan Menteri PPPA disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas setelah ditetapkannya Peraturan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

(1) Penarikan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri PPPA, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. (3) Peraturan Menteri PPPA digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

(1) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didanai dari APBN bagian anggaran Kemen PPPA melalui dana dekonsentrasi. (2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. (3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. (4) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk

pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai. (6) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi;

(1) Program dan kegiatan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja- Kemen PPPA. (2) Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan, Kemen PPPA menjabarkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk rincian program dan kegiatan, dengan memperhatikan skala prioritas, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan; (3) Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijadikan dasar bagi Gubernur untuk mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani.

(1) Mekanisme penganggaran dana dekonsentrasi mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). (2) Program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA Kemen PPPA. (3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. (4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dilakukan penelaahan. (5) Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKAKL/DIPA guna memenuhi: a. biaya penyusunan dan pengiriman laporan dekon oleh SKPD; b. honorarium pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi; dan

c. biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.

(1) Kemen PPPA menyampaikan RKA-KL tentang Dekonsentrasi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada SKPD yang telah ditentukan. (2) Setelah menerima RKA-KL Dekonsentrasi dari Kemen PPPA, Gubernur MENETAPKAN perangkat pengelola keuangan. (3) Perangkat pengelola keuangan meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. (4) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

(1) DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). (2) Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA untuk Dekonsentrasi. (3) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara. (4) Setelah menerima SPM dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBN dan Petunjuk Teknis Pengeloaan Dana Dekonsentrasi PP dan PA.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. pencapaian target keluaran; b. kendala yang dihadapi; dan c. saran tindak lanjut. (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang. (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan. (5) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial Dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan: a. kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pada setiap akhir tahun anggaran kepada gubernur melalui Bappeda dan kepada Kemen PPPA, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas; b. penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk bahan evaluasi dan harmonisasi pendanaan Dekonsentrasi; dan c. tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan manajerial mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

(1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Dekonsentrasi. (2) Penanggung Jawab UAKPA/B Dekonsentrasi adalah kepala SKPD. (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (4) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

(1) Menteri secara berkala melakukan pembinaan Dekonsentrasi yang meliputi:

a. pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi; dan b. pengelolaan dana Dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (4) Pembinaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I di satuan kerja Kemen PPPA.

(1) Menteri secara berkala melakukan pengawasan Dekonsentrasi yang meliputi: a. pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi; dan b. pengelolaan dana Dekonsentrasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dekonsentrasi. (3) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Kemen PPPA.

(1) SKPD penerima Dana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan. (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan, apabila SKPD penerima Dana Dekonsentrasi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

(3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi. (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila : a. SKPD penerima Dana Dekonsentrasi tidak menyampaikan laporan keuangan enam bulanan (semesteran) kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah. (6) Menteri MENETAPKAN keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juni 2015 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN PERLINDUNGAN ANAK

YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY