Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang REKOMENDASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.
3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
6. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
8. Perusahaan Pemilik API-P yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah perusahaan yang memiliki NIB

yang berlaku sebagai API-P di bidang industri nonfarmasi. 9. Perusahaan Pemilik API-U yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U dan melakukan Impor. 10. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan API-U untuk melakukan pendistribusian B2. 11. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan. 12. Rekomendasi Impor B2 yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis dalam rangka penerbitan persetujuan Impor B2. 13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan usaha industri kimia di Kementerian Perindustrian. 16. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengembangan industri kimia hulu di Kementerian Perindustrian.

(1) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U dapat melakukan Impor B2 setelah mendapatkan persetujuan Impor. (2) Persetujuan Impor B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah mendapatkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perusahaan API-U hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara. (4) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Perusahaan API-P dilarang menjual dan/atau memindahtangankan B2 yang diimpor kepada pihak lain. (2) Perusahaan API-U bertanggung jawab terhadap peredaran B2 yang diimpor. (3) Perusahaan API-U dilarang mendistribusikan B2 yang diimpor kepada pihak yang tidak sesuai dengan Rekomendasi.

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U mengajukan permohonan. (2) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah diverifikasi oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), lembaga pelaksana verifikasi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki dokumen perizinan berusaha di bidang jasa survey; b. memiliki pengalaman sebagai surveyor di bidang industri paling sedikit 5 (lima) tahun; dan c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan lembaga pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Penetapan lembaga pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Perusahaan API-P mengajukan permohonan verifikasi kepada lembaga pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa: a. NIB; b. izin usaha industri dan/atau izin usaha perluasan atau perizinan berusaha lain dalam lingkup bidang usaha industri nonfarmasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. rencana impor; d. daftar stok B2 yang dimiliki; e. daftar jenis dan jumlah mesin utama yang digunakan serta alur proses produksi; f. daftar jumlah tenaga kerja; g. lembar data keselamatan barang; h. kemampuan produksi dan jenis produk yang dihasilkan;

i. laporan realisasi produksi 3 (tiga) tahun terakhir; j. laporan realisasi pemanfaatan B2 3 (tiga) tahun terakhir; dan k. rencana produksi dan kebutuhan B2 selama 1 (satu) tahun produksi. (2) Perusahaan API-U mengajukan permohonan verifikasi kepada lembaga pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa: a. NIB; b. surat izin usaha perdagangan B2 yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. rencana impor; d. daftar stok B2 yang dimiliki; e. daftar jumlah tenaga kerja; f. lembar data keselamatan barang; g. kemampuan distribusi dan jenis produk yang didistribusikan; h. laporan realisasi distribusi B2 3 (tiga) tahun terakhir; dan i. daftar DT-B2 dan PA-B2, serta rencana distribusi B2 selama 1 (satu) tahun. (3) Industri nonfarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memperoleh nilai tambah yang dijalankan oleh: a. perusahaan industri; dan/atau b. badan usaha yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, yang tidak bergerak di bidang farmasi, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga pelaksana verifikasi melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dalam jangka waktu paling lama 20

(dua puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan dengan lengkap dan benar.

(1) Verifikasi terhadap Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk: a. menilai kebenaran aspek legalitas perusahaan; b. menilai kelengkapan administrasi rencana kebutuhan B2; c. menilai realisasi produksi, kapasitas terpasang, dan kemampuan produksi; d. mengevaluasi jenis, spesifikasi B2, jumlah pemanfaatan B2, stok B2 yang tersedia, dan rencana kebutuhan B2; e. menilai kesesuaian antara rencana kebutuhan B2 dengan rencana produksi, kapasitas terpasang, dan kemampuan produksi; dan f. mengevaluasi fasilitas produksi dan penyimpanan B2. (2) Verifikasi terhadap Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk: a. menilai kebenaran aspek legalitas perusahaan; b. menilai kelengkapan administrasi rencana impor B2; c. mengevaluasi jenis, spesifikasi B2, realisasi distribusi B2, stok B2 yang tersedia, dan rencana distribusi B2; d. mengevaluasi DT-B2 dan PA-B2, termasuk bidang usaha PA-B2; e. menilai kesesuaian antara rencana kebutuhan B2 dengan rencana distribusi B2 ke DT-B2 dan PA-B2; dan f. mengevaluasi fasilitas penyimpanan B2.

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.

(2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan kepada perusahaan pemohon verifikasi.

(1) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U yang telah diverifikasi menyampaikan permohonan Rekomendasi melalui SIINas kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan surat permohonan sesuai format surat permohonan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengajuan permohonan Rekomendasi bagi Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai/scan asli dokumen paling sedikit berupa: a. NIB; b. izin usaha industri dan/atau izin usaha perluasan atau perizinan berusaha lain dalam lingkup bidang usaha industri nonfarmasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. surat persetujuan Impor B2 terakhir dan kartu kendali realisasi impor; d. laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi; dan e. surat pernyataan bermeterai dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa B2 yang diimpor tidak diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

(3) Pengajuan permohonan Rekomendasi bagi Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai/scan asli dokumen paling sedikit berupa: a. NIB; b. surat izin usaha perdagangan B2 yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. surat persetujuan Impor B2 terakhir dan kartu kendali realisasi impor; d. laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi; dan e. surat pernyataan bermeterai dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan perusahaan bertanggung jawab terhadap peredaran B2 yang diimpor. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dikecualikan bagi perusahaan yang belum pernah melakukan Impor B2.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal menerbitkan: a. Rekomendasi; atau b. surat penolakan. (2) Penerbitan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

(1) Rekomendasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan lengkap dan benar. (2) Unit kerja yang mengelola SIINas meneruskan Rekomendasi yang diterbitkan secara daring ke portal INDONESIA National Single Window.

(1) Rekomendasi bagi Perusahaan API-P paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha perusahaan, jenis dan kapasitas produksi perusahaan, dan izin usaha perusahaan; b. jenis, nomor Chemical Abstracts Service (CAS), dan nomor/Harmonized System (HS) pos tarif B2 yang akan diimpor; c. kegunaan barang; d. volume Impor yang direkomendasikan; e. negara asal, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan f. masa berlaku Rekomendasi. (2) Rekomendasi bagi Perusahaan API-U paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas perusahaan meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha perusahaan, jenis dan kapasitas produksi perusahaan, dan izin usaha perusahaan; b. jenis, nomor Chemical Abstracts Service (CAS), dan nomor/Harmonized System (HS) pos tarif B2 yang akan diimpor; c. kegunaan barang; d. volume Impor yang direkomendasikan; e. negara asal, negara muat, dan pelabuhan tujuan; f. nama DT-B2; g. nama PA-B2; dan h. masa berlaku Rekomendasi.

(1) Rekomendasi berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) permohonan persetujuan Impor B2.

(1) Dalam hal terdapat perubahan yang terkait dengan dokumen mengenai identitas perusahaan, negara asal, negara muat dan/atau pelabuhan tujuan, Perusahaan API-P atau Perusahaan API-U dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi dengan menyampaikan dokumen berupa: a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan permohonan perubahan Rekomendasi dan persetujuan Impor B2; dan b. Rekomendasi yang masih berlaku. (2) Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerbitan Rekomendasi atau penerbitan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penerbitan perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan Rekomendasi periode berikutnya dapat disampaikan: a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku persetujuan Impor yang telah diperoleh berakhir; atau b. setelah realisasi Impor B2 telah mencapai paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Proses permohonan dan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta permohonan dan penerbitan perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara

elektronik melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U yang telah mendapatkan Rekomendasi wajib menyampaikan laporan perkembangan Impor kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak persetujuan Impor terbit. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. realisasi Impor; dan b. realisasi distribusi B2, bagi Perusahaan API-U. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

(1) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat melakukan pengawasan berupa: a. pemeriksaan di lokasi pabrik Perusahaan API-P; dan b. pemeriksaan di lokasi gudang penyimpanan Perusahaan API-U. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal dapat membentuk satuan tugas.

(1) Perusahaan API-P yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Perusahaan API-U yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (3) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: a. penolakan permohonan Rekomendasi pada periode berikutnya; dan/atau b. rekomendasi pencabutan atas persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 13 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO