Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi

pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 2. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata. 6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. 7. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit. 8. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata. 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Akreditasi. 10. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

12. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
14. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
15. Evaluasi adalah proses audit dan inspeksi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk memastikan bahwa Usaha Pariwisata telah menerapkan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
16. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang kompeten dan berwenang melakukan audit di bidang Usaha Pariwisata.
17. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Kementerian adalah kemente¬rian yang menyelenggarakan urus¬an pemerin¬tah¬an di bidang

pariwisata. 21. Menteri adalah menteri yang me¬nyelenggarakan urusan peme¬rintahan di bidang pariwisata.

(1) Setiap LSU Bidang Pariwisata wajib terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KAN. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) LSU Bidang Pariwisata yang diberikan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi: a. berbentuk badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki perangkat kerja yang mendukung kegiatan pelaksanaan Sertifikasi; dan c. memiliki personel yang kompeten di bidang Sertifikasi Usaha Pariwisata. (2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. materi audit Usaha Pariwisata; b. pedoman pelaksanaan audit pariwisata; dan

c. panduan mutu. (3) Materi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko atau SNI Usaha Pariwisata. (4) Pedoman pelaksanaan audit pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata. (5) Panduan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pedoman pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata. (6) KAN melaporkan setiap keputusan akreditasi LSU Bidang Pariwisata kepada Menteri.

(1) LSU Bidang Pariwisata mempunyai tugas: a. melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang sesuai dengan lingkup akreditasi; b. melaporkan hasil kinerjanya kepada Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan c. mengembangkan Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) LSU Bidang Pariwisata mempunyai wewenang: a. memasukan hasil Sertifikasi ke dalam laman resmi Kementerian; dan b. melaksanakan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata. (3) Ketentuan mengenai skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, obyektif, kredibel, dan akuntabel. (2) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata secara sukarela melalui daring atau luring dengan mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah. (3) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata secara daring atau luring mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi. (4) Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah secara secara daring atau luring dilakukan berdasarkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (5) Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas kesepakatan Pelaku Usaha yang bersangkutan dengan LSU Bidang Pariwisata, dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. (6) Sertifikasi Usaha Mikro Kecil berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas permintaan Pelaku Usaha yang bersangkutan dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata

termasuk ketersedian jaringan telekomunikasi yang memadai.

(1) Tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha Pariwisata mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan melampirkan NIB atau izin yang masih berlaku untuk usaha perseorangan dan nonperseorangan; b. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Evaluasi untuk Usaha Pariwisata yang berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi; c. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Evaluasi untuk Usaha Pariwisata yang berisiko menengah rendah berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah; d. LSU Bidang Pariwisata menetap¬kan keputusan Sertifikasi ber¬dasar¬kan hasil Evaluasi terhadap pemenuhan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko; dan e. LSU Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata. (2) Sertifikat Usaha Pariwista yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerbitan secara daring atau luring. (3) LSU Bidang Pariwisata akan melakukan pencabutan sertifikat kepada Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak patuh terhadap pemenuhan standar dan disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja secara daring atau luring.

(4) Dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menggunakan tim Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan Usaha Pariwisata yang akan dievaluasi.

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata yang berisiko menengah tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi sesuai dengan jenisnya. (2) Usaha Pariwisata dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. angkutan jalan rel wisata untuk wisata; b. angkutan laut dalam negeri; c. angkutan laut luar negeri untuk wisata; d. angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu; e. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang; f. hotel melati dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2, (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang; g. vila bintang 2 (dua); h. vila bintang 3 (tiga); i. apartemen hotel dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua

ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang; j. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit; k. jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); l. penyediaan jasa boga periode tertentu; m. bar; n. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman; o. usaha arena permainan; p. wisata gua; q. wisata petualangan alam; r. arung jeram; s. wisata selam; t. wisata memancing; u. aktivitas wisata air berupa wisata selancar, wisata dayung; v. wisata tirta lainnya; w. klub malam; x. diskotek; dan y. aktivitas spa.

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata yang berisiko Tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko tinggi sesuai dengan jenisnya. (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur lebih dari atau sama

dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang; b. hotel melati dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang; c. apartemen hotel dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah unit hunian tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang; d. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit; e. kawasan pariwisata; f. fasilitas lapangan berupa lapangan golf; g. taman rekreasi; dan h. dermaga marina.

(1) Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata berdasarkan Standar Usaha Pariwisita berisiko menengah rendah secara sukarela. (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. angkutan darat wisata; b. hotel dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu kurang dari 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan kurang

dari 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 orang; c. hotel melati dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang; d. vila bintang 1 (satu); e. apartemen hotel dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang; f. penyediaan akomodasi lainnya berupa jasa manajemen hotel; g. restoran dengan jumlah tempat duduk 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) unit; h. aktivitas biro perjalanan wisata; i. museum yang dikelola pemerintah; j. museum yang dikelola oleh swasta; k. aktivitas perburuan. l. aktivitas taman bertema dan taman hiburan lainnya berupa usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan; m. pemandian alam; n. wisata pantai; o. daya tarik wisata alam lainnya; p. wisata agro; q. daya tarik wisata buatan atau binaan manusia; r. usaha lain berupa karaoke; s. aktivitas kebugaran lainnya; dan t. hunian wisata lansia.

(1) Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi berlaku selama Pelaku Usaha Pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(1) LSU Bidang Pariwisata melaksanakan surveilan terhadap Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi untuk memastikan pemenuhan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko. (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk usaha berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi. (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk usaha berisiko menengah rendah mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah. (4) Surveilan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Pariwisata yang disertifikasi.

(1) Menteri melakukan Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap: a. usaha berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, dan berisiko tinggi yang merupakan penanaman modal asing; dan b. usaha berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri. (2) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Sertifi¬kasi Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewu¬judkan pelaksanaan Serti¬fikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan, dan persyaratan yang ditetapkan. (3) Pengawasan Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang berada di luar KEK dan KPBPB. (4) Pengawasan oleh Adminstrator KEK dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang menggunakan penanaman modal asing maupun penamanan modal dalam negeri yang mempunyai risiko tinggi, risiko menengah tinggi, dan risiko menengah rendah yang berada di kawasan KEK; (5) Pengawasan oleh Kepala Badan Pengelolaan KPBPB dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang menggunakan penanaman modal asing maupun penamanan modal dalam negeri yang mempunyai risiko tinggi, dan risiko menengah tinggi, risiko menengah rendah yang berada di Kawasan KPBPB. (6) Hasil Pengawasan penyelenggara¬an Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Gubernur, Administrator KEK dan Kepala Badan pengelola KPBPB sebagaimana di¬mak¬sud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (5) disam¬pai¬kan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

(1) Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri melakukan pembinaan terhadap: a. LSU Bidang Pariwisata; b. Usaha Pariwisata; c. Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata termasuk SNI; b. bimbingan teknis pelak¬sana¬an Sertifikasi Usaha Pariwisata termasuk SNI; c. fasilitasi pelatihan pene¬rapan Standar Usaha Pariwisata termasuk SNI; dan/atau d. fasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi LSU Bidang Pariwisata. (3) Pembinaan sebagaimana dimak¬sud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan penggunaan sertifikat Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri.

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan dan kesesuaian Usaha Pariwisata, berupa: a. penggunaan logo Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko; b. kepatuhan penerapan Standar Usaha Pariwisata berbasis resiko; dan c. kese¬¬suaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan ruang lingkup kegiatan usaha.

Pelaku Usaha Pariwisata yang berdasarkan hasil Pengawasan melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.

(1) SNI Usaha Pariwisata dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha Pariwisata; (2) Pelaku Usaha Pariwisata untuk mendapatkan Sertifikat SNI Bidang Usaha Pariwisata, dapat mengajukan kepada LPK yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI pariwisata; (3) Dalam hal Usaha Pariwisata telah memiliki sertifikat SNI Usaha Pariwisata sesuai ruang lingkup usaha, Usaha Pariwisata dinyatakan telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, dan berisiko tinggi. (4) Tata cara Sertifikasi SNI Usaha Pariwisata dilaksanakan

berdasarkan skema SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan efektivitas penerapan dan penggunaan tanda SNI bagi Usaha Pariwisata, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Usaha Pariwisata yang telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata masih berlaku pada saat diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, wajib melakukan pemutakhiran pada LSU Bidang Pariwisata yang menerbitkan sertifikat atas pembiayaan sendiri. (2) Dalam hal Sertifikat Usaha Pariwisata yang sudah tidak berlaku pada saat diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Usaha Pariwisata wajib melakukan Sertifikasi pada LSU Bidang Pariwisata dan biaya ditanggung oleh masing-masing Usaha Pariwisata. (3) Masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah diatur dalam skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang bersifat sukarela.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO