Peraturan Menteri Nomor p-40-menlhk-setjen-kum-1-6-2017 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
4. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang

wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan; 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. 8. Areal Lahan Usaha Pengganti (Land Swap) adalah areal lahan usaha pengganti bagi pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. 9. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat; 10. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI; 11. Blok Tanaman Pokok adalah blok tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan/atau bukan kayu perkakas/pertukangan. 12. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. 13. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 16. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pemegang IUPHHK-HTI. 17. Detasering adalah penempatan sekelompok pegawai untuk bertugas di lokasi atau lapangan dalam jangka waktu tertentu.

(1) Peraturan Menteri ini merupakan bagian penyelesaian permasalahan pada areal IUPHHK-HTI. (2) Peraturan Menteri ini ditujukan untuk optimalisasi areal kerja IUPHHK-HTI, upaya tata kelola Ekosistem Gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

(1) Fasilitasi Pemerintah bagi pemegang IUPHHK-HTI dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan dalam bentuk: a. dukungan penanganan dan penyelesaian konflik dalam areal IUPHHK-HTI;

b. dukungan pengembangan perhutanan sosial melalui kerjasama antara pemegang IUPHHK-HTI dengan kelompok masyarakat/Koperasi dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat; dan c. dukungan penyediaan areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan dalam rangka menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku. (3) Fasilitasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara simultan dan/atau parsial menurut kebutuhan dan kondisi lapangan. (4) Fasilitasi Pemerintah untuk pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) atas dasar pengajuan oleh pemegang IUPHHK-HTI kepada Menteri.

(1) Fasilitasi Pemerintah berupa dukungan penanganan dan penyelesaian konflik di dalam areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk mediasi lapangan atas: a. konflik antara

pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat; b. konflik antar pemegang IUPHHK-HTI dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan; dan c. konflik antara pemegang IUPHHK-HTI dengan pemerintah. (2) Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dengan penugasan aparat dan apabila diperlukan dapat dilakukan penugasan detasering. (3) Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik diberikan atas permohonan dari pemegang IUPHHK-HTI yang disampaikan kepada Menteri disertai informasi uraian

masalah serta daftar lokasi wilayah konflik dan atau berdasarkan pengaduan masyarakat yang terlibat dan atau berdasarkan hasil pemantauan/monitoring lapangan oleh Pemerintah. (4) Pemerintah bersama-sama pemegang IUPHHK-HTI melaksanakan langkah-langkah penyelesaian konflik. (5) Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik oleh Pemerintah dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan pemerintah yang relevan dalam penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fasilitasi Pemerintah dalam rangka Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pemegang IUPHHK-HTI atau masyarakat dan/atau berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. (2) Pemegang IUPHHK-HTI dapat mengajukan usulan kepada Menteri untuk Perhutanan Sosial didukung oleh data dan syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Usulan untuk Perhutanan Sosial dapat dilakukan oleh masyarakat setempat/terlibat di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri menyiapkan fasilitasi verifikasi dan pengembangan kerja sama antara pemegang IUPHHK-HTI dengan kelompok masyarakat sesuai dengan potensi lapangan dan kebutuhan kelangsungan usaha pemegang IUPHHK-HTI. (5) Pemberian fasilitasi Perhutanan Sosial oleh pemerintah kepada pemegang IUPHHK-HTI dalam bentuk kerjasama HTR dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fasilitasi Pemerintah berupa pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HTI atas pertimbangan terjadinya penyesuian tata ruang HTI untuk menjamin kesinambungan usaha, memenuhi skala kelayakan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat. (2) Fasilitasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya ditetapkan menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, seluas di atas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus). (3) Pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyesuaian tata ruang HTI dalam revisi RKUPHHK-HTI. (4) Areal lahan usaha pengganti (land swap) yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak seluas areal kerja pemegang IUPHHK-HTI pada blok Tanaman Pokok yang berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut. (5) Areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan hutan produksi yang berupa tanah mineral. (6) Pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) bukan merupakan izin baru, tapi merupakan penggantian areal kerja yang dalam penyesuaian tata ruang HTI berubah fungsi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

(1) Areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lama 6 (enam) bulan sejak revisi RKUPHHK-HTI disahkan. (2) Berdasarkan pengajuan areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

hasil penilaian kelayakan teknis oleh Tim Penilai dan Monitoring selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Areal Lahan Usaha Pengganti (land swap) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. (3) Pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan perkembangan kegiatan di lapangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Pemberian Areal Lahan Usaha Pengganti (land swap). (4) Terhadap areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi secara berkala oleh Tim Penilai dan Monitoring pada setiap 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Fasilitasi pemberian lahan usaha pengganti (land swap) dilakukan secara bertahap. (2) Pengaturan pada setiap tahap persetujuan areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagai berikut: a. untuk pengajuan areal lahan usaha pengganti (land swap) seluas sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar diselesaikan dalam 1 (satu) tahap. b. untuk pengajuan areal lahan usaha pengganti (land swap) seluas antara di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sampai dengan 45.000 (empat puluh lima ribu) hektar diselesaikan dalam 3 (tiga) tahap masing-masing tahapan paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar pada setiap tahap persetujuan areal lahan usaha pengganti (land swap). c. untuk pengajuan areal lahan usaha pengganti (land swap) seluas di atas 45.000 (empat puluh lima ribu)

hektar diselesaikan secara bertahap masing-masing tahapan paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar pada setiap tahap persetujuan areal lahan usaha pengganti (land swap).

(1) Pengajuan areal lahan usaha pengganti (land swap) oleh IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilengkapi dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. akte pendirian perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang pajak; c. peta areal lahan usaha pengganti (land swap) yang diajukan dengan skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) beserta file electronic dengan format shapefile; dan d. surat pernyataan kesanggupan mempertahankan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam akta notaris.

Prosedur pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) bagi IUPHHK-HTI, dilakukan sebagai berikut: a. areal lahan usaha pengganti (land swap) diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal; b. terhadap areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan verifikasi teknis dan penelaahan areal oleh Tim Penilai dan Monitoring; c. verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, termasuk kelayakan aspek sosial dan lingkungan hidup; dan

d. berdasarkan peta areal kerja, Direktur Jenderal melaporkan kelayakan areal lahan usaha pengganti (land swap) IUPHHK-HTI kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Verifikasi aspek sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui penyusunan UKL/UPL. (2) UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral pada proses verifikasi pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) sehingga pemeriksaannya menjadi kewenangan Menteri.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan formulir UKL/UPL yang diajukan pemegang IUPHHK-HTI kepada Menteri . (2) Menteri melakukan pemeriksaan atas formulir UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. (3) Menteri setelah melakukan pemeriksaan formulir UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Izin Lingkungan bersamaan dengan pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap). (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas areal lahan usaha pengganti (land swap).

Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Areal Lahan Usaha Pengganti (land swap) berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. surat pernyataan bahwa pemegang IUPHHK-HTI yang mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap)

akan melakukan Pemulihan Ekosistem Gambut pada areal kerjanya yang berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut; b. surat pernyataan bahwa pemegang IUPHHK-HTI akan menjaga dan memanfaatkan areal lahan usaha pengganti (land swap) dilakukan realisasi tanam paling lambat 1 (satu) tahun; dan c. surat pernyataan bahwa pemegang IUPHHK-HTI akan membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) atas areal lahan usaha pengganti (land swap) dan kewajiban lainnya pada saat melakukan penanaman di areal lahan usaha pengganti (land swap), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang Pemberian Areal Lahan Usaha Pengganti (land swap).

Tata cara pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jangka waktu Keputusan Menteri tentang Pemberian Areal Lahan Usaha Pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan jangka waktu IUPHHK-HTI.

(1) Hak dan Kewajiban IUPHHK-HTI pada areal lahan usaha pengganti (land swap) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan pembatasan luasan IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dalam pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan evaluasi Tim Penilai dan Monitoring areal lahan usaha pengganti (land swap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila dalam waktu selama 1 (satu) tahun tidak dilakukan penanaman atau tidak ada kemajuan pemanfaatan di lapangan pada areal lahan usaha pengganti (land swap), Menteri mencabut pemberian areal lahan usaha pengganti (land swap).

(1) Pemerintah memberikan dukungan fasilitasi pada usaha HTI, baik dalam hal fasilitasi mediasi konflik, fasilitasi pengembangan hutan sosial dan fasilitasi alokasi areal lahan usaha pengganti (land swap), melalui kegiatan struktural unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau melalui Tim Asistensi serta Tim Penilai dan Monitoring. (2) Tim Asistensi serta Tim Penilai dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

(1) Asistensi, penilaian dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara terus menerus hingga dicapai tingkat keberhasilan dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut dan keberlangsungan usaha HTI. (2) Keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal mekanisme kerja multi-stakeholders yang terukur serta hasil kerja tata kelola gambut yang baik dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan, menjadi catatan pertimbangan penyesuaian perencanaan perlindungan dan pengelolaan gambut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA