Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

2. Pinjaman/Pembiayaan adalah Pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB- KUMKM dengan KUMKM yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.

3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut KUMKM.

8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat LPDB- KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui sekretaris kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KUMKM.

10. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Pembina Teknis LPDB-KUMKM.

11. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 13. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan berbentuk Bank yang kegiatan utamanya menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dan memberikan jasa- jasa keuangan lainnya. 15. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga keuangan bukan berbentuk bank termasuk badan usaha penyelenggara pinjam meminjam (“P2P Lending”) yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman atau pembiayaan dan mendapatkan dana dan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan usaha. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Lembaga Perantara adalah lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan satuan kerja pemeritah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang memberikan pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(1) Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir bertujuan untuk: a. menyediakan fasilitas permodalan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan yang mudah dan murah bagi KUMKM; b. memperkuat peran KUMKM dalam upaya peningkatan kapasitas usaha, pendapatan dan perluasan kesempatan kerja; c. menambah jumlah KUMKM yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk KUMKM baru; dan d. meningkatkan nilai keekonomian KUMKM. (2) Nilai keekonomian Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur dari nilai keekonomian usaha dan/atau nilai keekonomian pribadi. (3) Metode pengukuran dari nilai keekonomian usaha dan/atau nilai keekonomian pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi.

Sasaran Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana bergulir yaitu: a. koperasi; b. usaha mikro: c. usaha kecil: dan/atau d. usaha menengah.

Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM.

(1) LPDB-KUMKM menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir berdasarkan target yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan tujuan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir. (3) Dalam MENETAPKAN target penyaluran pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Menteri mendelegasikan kepada Deputi.

(1) LPDB-KUMKM mencantumkan target Pinjaman/ Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran yang disetujui dan ditandatangani oleh Menteri. (2) Dalam memberikan persetujuan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(1) Koperasi penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum; b. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT); c. memiliki status kantor jelas; d. memiliki hasil usaha positif; dan e. kinerja pengembalian atas pinjaman/pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi pernah menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB- KUMKM. (2) Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan dan Proposal; b. akta pendirian dan pengesahannya; c. laporan keuangan; d. laporan rapat anggota tahunan (RAT); dan e. legalitas koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola. (3) Usaha Kecil dan Usaha Menengah Penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum atau berbadan usaha; b. memiliki izin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai; c. memiliki status kantor jelas; d. memiliki laba usaha positif tahun terakhir; dan e. kinerja pengembalian atas pinjaman/pembiayaan sebelumnya dalam hal dan/atau pernah menerima Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM. (4) Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat

mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan dan Proposal; b. akta pendirian dan pengesahannya atau akta pendirian yang didaftarkan; c. laporan keuangan; dan d. legalitas UKM dan Pengelola. (5) Koperasi diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun usaha mikro mendapatkan fasilitas pinjaman/pembiayaan melalui lembaga perantara. (6) Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah penerima dana bergulir untuk program khusus melalui program kemitraan atau channelling diatur melalui kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Deputi. (7) LKB dan LKBB penyalur Dana Bergulir harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum; b. melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); c. memiliki status kantor jelas; d. memiliki laba usaha positif 1 tahun terakhir; e. memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling sedikit 2 (dua) tahun; f. mampu melakukan pendampingan atau pelatihan kepada UMKM; dan g. kinerja pengembalian atas pinjaman/pembiayaan sebelumnya dalam hal LKB dan LKBB pernah menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM. (8) LKB-LKBB yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan dan proposal; b. akta pendirian dan pengesahannya;

c. laporan keuangan; dan d. legalitas lkb/lkbb dan pengelola. (9) LPDB-KUMKM dapat meminta dokumen tambahan selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) apabila diperlukan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM melakukan penilaian kelayakan calon penerima dana bergulir. (2) Penilaian kelayakan calon penerima dana bergulir dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pemberian pinjaman/pembiayaan. (3) Tata cara penilaian kelayakan calon penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM. (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPDB-KUMKM juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan/atau pertimbangan institusi yang berwenang membina calon penerima Dana Bergulir dimaksud. (5) institusi yang berwenang membina calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kementerian negara/lembaga/organisasi perangkat daerah. (6) Jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari: a. konsultan independen; b. lembaga penjamin; c. asuransi; d. perbankan; e. praktisi; f. akademisi; dan/atau g. lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dibidang

yang terkait layanan LPDB-KUMKM. (7) Penetapan atas Keputusan Penerima Pinjaman/Pembiayaan merupakan kewenangan pimpinan LPDB-KUMKM.

(1) Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir disalurkan dengan pola: a. tanpa lembaga perantara; dan/atau b. penyaluran melalui lembaga perantara. (2) Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada Penerima dana bergulir dilakukan melalui pinjaman konvensional atau pembiayaan syariah.

(1) LPDB-KUMKM menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada: a. koperasi; b. usaha kecil; dan/atau c. usaha menengah. (2) Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. digunakan untuk usaha produktif; b. penerima dana bergulir mampu mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM; c. jangka waktu pinjaman/pembiayaan

1. paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang bagi pinjaman/pembiayaan permodalan; dan/atau 2) paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang bagi pinjaman/pembiayaan investasi. d. LPDB-KUMKM dapat mengenakan jasa layanan/margin kepada penerima dana bergulir; e. jasa layanan/margin kepada penerima dana bergulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan; f. dalam hal LPDB-KUMKM mengenakan jasa layanan/margin, pembayaran jasa layanan/ margin dilakukan oleh penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian pinjaman/pembiayaan; dan g. penyaluran pinjaman/pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap berdasarkan hasil analisa.

(1) Lembaga Perantara menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan Dana Bergulir kepada: a. koperasi; b. usaha mikro; c. usaha kecil; dan/atau d. usaha menengah. (2) Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Perantara kepada Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. digunakan untuk pinjaman/pembiayaan usaha produktif;

b. diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha;

c. penyaluran kepada perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau berkelompok; d. jangka waktu pinjaman/pembiayaan 1) paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang bagi pinjaman/pembiayaan permodalan; dan/atau 2) paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang bagi pinjaman/pembiayaan investasi. e. jasa layanan/margin dalam Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Lembaga Perantara dan Penerima Dana Bergulir mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan. f. dalam hal LPDB-KUMKM mengenakan jasa layanan/margin, pembayaran jasa layanan/ margin dilakukan oleh penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian pinjaman/pembiayaan; dan g. penyaluran pinjaman/pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap berdasarkan hasil analisa.

(1) Dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM dapat meminta jaminan kepada penerima dana bergulir atau lembaga perantara; (2) Jaminan atas pembiayaan dana bergulir kepada penerima dana bergulir atau melalui lembaga perantara dapat berupa: a. jaminan material; dan/atau b. jaminan imaterial. (3) Jaminan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:

a. benda bergerak, meliputi kendaraan, mesin dan kapal; dan/atau

b. benda tidak bergerak, meliputi tanah dan bangunan; dan/atau c. cash collateral dan/atau surat berharga; dan d. tagihan, meliputi piutang lancar dan persediaan barang. (4) Jaminan imaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa: a. penjaminan perorangan (personal guarantee); b. penjaminan korporasi (corporate guarantee); c. penjaminan pinjaman/pembiayaan; dan/atau d. asuransi. (5) Kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi sebagaimana ayat (4) huruf c dan d diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama.

(1) Penyaluran pembiayaan dana bergulir dari LPDB- KUMKM kepada penerima dana bergulir dituangkan dalam perjanjian Pinjaman/Pembiayaan. (2) Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak; b. nomor rekening; c. jumlah pinjaman/pembiayaan; d. tujuan; e. hak dan kewajiban; f. jangka waktu; g. monitoring dan evaluasi; dan h. sanksi.

(1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sesuai dengan perjanjian. (2) Pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir menggunakan mekanisme transaksi perbankan. (3) Penunjukan Bank dilakukan oleh LPDB-KUMKM berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (4) Dalam hal penerima dana bergulir lalai/terlambat mengembalikan dana bergulir, LPDB-KUMKM melakukan langkah-langkah untuk melakukan penagihan maksimal atas pinjaman/pembiayaan dana bergulir. (5) Penagihan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setidak-tidaknya namun tidak terbatas pada langkah- langkah sebagai berikut: a. penagihan melalui telepon dan layanan pesan; b. penagihan melalui surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan/atau surat peringatan; c. Penagihan melalui kunjungan ke lapangan; d. penagihan melalui pemanggilan kepada penerima dana bergulir; e. somasi; dan/atau f. pelimpahan kepada unit/lembaga negara yang menangani penagihan atas piutang kepada Negara. (6) Dalam melaksanakan penagihan maksimal kepada penerima dana bergulir, LPDB-KUMKM juga dapat menggunakan jasa lembaga lain. (7) Tata cara pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM.

(1) Dalam pelaksanaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, lembaga perantara wajib menyampaikan: a. laporan realisasi penyaluran dana bergulir; b. laporan triwulanan; dan c. laporan tahunan. (2) Laporan realisasi penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana diterima direkening penerima pinjaman/pembiayaan dan paling sedikit memuat: a. daftar realisasi penerima pinjaman/pembiayaan; dan b. perjanjian pinjaman/akad pembiayaan antara Lembaga Perantara dengan Penerima Dana Bergulir. (3) laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi laporan perkembangan pinjaman/pembiayaan dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan berakhir dan paling sedikit memuat: a. daftar realisasi akumulasi penyaluran dana bergulir selama 1 (satu) tahun; b. laporan dampak dan manfaat dana bergulir; dan c. laporan kinerja penerima dana bergulir. (5) Dalam pelaksanaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Koperasi Sektor Riil, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyampaikan: a. laporan realisasi penggunaan pinjaman/pembiayaan; dan b. laporan perkembangan penggunaan pinjaman/pembiayaan, dampak dan manfaat dana bergulir setiap semester paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah semester bersangkutan

berakhir. (6) Periode penyampaian laporan realisasi penggunaan pinjaman/pembiayaan sebagaimana pada ayat (5), diatur dalam perjanjian pinjaman/akad pembiayaan. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berupa soft copy dan/atau hard copy dokumen penyaluran disampaikan kepada LPDB- KUMKM. (8) LPDB-KUMKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana bergulir secara periodik untuk penyaluran langsung maupun melalui lembaga perantara berdasarkan laporan yang disampaikan.

(1) Dalam menyelenggarakan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM wajib menyampaikan laporan kinerja penyaluran kepada Menteri c.q. Deputi Pembina Teknis BLU. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester yang bersangkutan berakhir.

(1) LPDB-KUMKM wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) LPDB-KUMKM menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada unit kerja vertikal. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Deputi Pembina Teknis BLU dapat melakukan monitoring dan

evaluasi melalui konfirmasi langsung kepada penerima dana bergulir.

(1) Penatausahaan dana bergulir dilakukan melalui sistem koneksi yang dibangun oleh LPDB-KUMKM. (2) Penerima Dana Bergulir menatausahakan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir melalui koneksi antar sistem dengan LPDB-KUMKM. (3) Dalam hal sistem koneksi belum terbangun dan/atau Penerima Dana Bergulir belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan LPDB-KUMKM, pertukaran data Penerima Dana Bergulir dengan LPDB- KUMKM dapat dilakukan secara manual.

(1) Pinjaman/pembiayaan dana bergulir harus mempertimbangkan tingkat resiko; (2) Tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. resiko kredit; b. resiko operasional; c. resiko keuangan; d. resiko reputasi; e. resiko kecurangan; f. resiko hukum dan kepatuhan; dan g. resiko bisnis. (3) Tata cara dalam pengendalian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM.

(1) Dalam hal penerima dana bergulir melakukan penyaluran dan/atau penatausahaan pinjaman/pembiayaan menyimpang dari ketentuan- ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan. (2) Dalam hal Penyalur tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penerima dana bergulir dapat dikenakan sanksi berupa denda. (3) Ketentuan mengenai besaran denda dan tatacara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pinjaman/akad Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan penerima dana bergulir.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terkait pemberian Pinjaman/Pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh LPDB-KUMKM berpedoman kepada Peraturan Menteri ini; (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.21/KEP/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dalam rangka pemberian Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada usaha Mikro secara langsung baik

program Kementerian Koperasi dan UKM maupun bersinergi dengan Kementerian lain akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA