Peraturan Menteri Nomor 28-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang PENGGUNAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 5. DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 6. Lingkungan industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang memiliki industri hasil tembakau. 7. Penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau. 8. Sisa DBH CHT adalah DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan. 9. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

(1) Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan:

1. peningkatan kualitas bahan baku;

2. pembinaan industri;

3. pembinaan lingkungan sosial;

4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;dan/atau

5. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan b. paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. (2) Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD.

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan karakteristik daerah. (2) Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau; b. provinsi penghasil cukai; c. provinsi penghasil tembakau; d. kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; e. kabupaten/kota penghasil cukai; f. kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau g. kabupaten/kota nonpenghasil.

Dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT.

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan program/ kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Gubernur dapat memfasilitasi bupati/walikota dalam rangka penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melakukan koordinasi dengan Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Besaran DBH CHT yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan: a. standardisasi kualitas bahan baku; b. pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah; c. penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian; d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; e. pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau f. pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virginia.

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil tembakau. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan/atau perkebunan tembakau setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(1) Program pembinaan industri meliputi kegiatan: a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret; b. fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah; c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau; d. pemetaan industri hasil tembakau; e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau; f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/atau g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan Good Manufacturing Practises bagi industri hasil tembakau. (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup data sebagai berikut: a. jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap pabrik atau tempat lainnya; b. identitas mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;

c. identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan d. perpindahan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok). (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah. (4) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi: a. nama perusahaan; b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi); c. nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri (TDI); d. kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain); e. realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya; g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); h. realisasi pembelian pita cukai; i. wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri); j. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesin pelinting sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok); k. jumlah alat linting; l. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/ luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan m. hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil cukai. (2) Pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan lebih rinci oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan: a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja; b. penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya; c. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih; d. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau; e. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan/atau f. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (2) Kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Pelatihan Berbasis Kompetensi, termasuk uji/sertifikasi kompetensi; dan/atau b. pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, termasuk pembentukan dan pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal, pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, pembinaan padat karya produktif, pembinaan terapan Teknologi Tepat Guna, pembinaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana; dan/atau c. bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat. (3) Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. pembangunan atau revitalisasi Balai Latihan Kerja; dan/atau b. revitalisasi atau pengadaan sarana/peralatan pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja. (4) Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. pemberian informasi lowongan kerja; b. penyuluhan kerja; c. penempatan eks siswa Balai Latihan Kerja; dan/atau

d. magang kerja dalam negeri. (5) Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. pengadaan; b. pembangunan baru; c. penambahan ruangan; d. rehabilitasi bangunan; e. renovasi; f. pemeliharaan bangunan; g. kalibrasi/sertifikasi; dan/atau h. pembelian suku cadang. (6) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif maupun rehabilitatif yang berada di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain milik pemerintah daerah, antara lain: a. bangunan/gedung/ruang; b. alat kesehatan; c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan reagen; d. sarana transportasi rujukan; dan e. mobile unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya. (7) Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mengacu kepada pedoman/kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan. (8) Kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:

a. uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau; dan/atau b. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana/alat uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau.

Pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan untuk daerah penerima DBH CHT, sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilaksanakan seluruhnya oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai. b. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil tembakau. c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota nonpenghasil.

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.

Pelaksanaan kegiatan pada program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh semua karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Program pemberantasan barang kena cukai ilegal, antara lain meliputi kegiatan: a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; c. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) di peredaran atau tempat penjualan eceran;

d. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan e. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Pelaksanaan kegiatan pada program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan oleh semua karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, salah personalisasi, salah peruntukkan, dan/atau dilekati pita cukai bekas, Kepala Daerah menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah bupati/walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

(1) Kepala daerah membuat laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap 6 (enam) bulan. (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. untuk semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur membuat laporan konsolidasi dari laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. untuk semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta laporan dari bupati/walikota. (4) Untuk kebutuhan tertentu, Menteri Keuangan dan menteri teknis dapat meminta laporan keluaran (output) atas kegiatan yang didanai dari DBH CHT kepada Gubernur, sesuai dengan bidang dan format laporan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan menteri teknis. (5) Laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan pemantauan penggunaan DBH CHT atas laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Sisa DBH CHT. (2) Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. laporan konsolidasi semester pertama; dan b. laporan konsolidasi semester kedua. (3) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan instansi/unit terkait.

Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam rangka penyaluran DBH CHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

(1) Gubernur melaksanakan pemantauan penggunaan DBH CHT atas laporan realisasi penggunaan DBH CHT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. laporan realisasi semester pertama penggunaan DBH CHT dari bupati/walikota; dan b. laporan realisasi semester kedua penggunaan DBH CHT dari bupati/walikota.

Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dalam rangka penyaluran DBH CHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan evaluasi penggunaan DBH CHT terhadap laporan konsolidasi semester kedua dari Gubernur untuk:

a. memastikan bahwa penggunaan DBH CHT telah sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; dan b. memastikan nilai Sisa DBH CHT setiap daerah. (2) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta penjelasan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan DBH CHT dan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal penjelasan Kepala Daerah sebagaimana pada ayat (2) tidak sesuai dengan program/kegiatan, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta Kepala Daerah untuk mengalokasikan kembali anggaran sebesar anggaran program/kegiatan yang tidak sesuai pada tahun anggaran berikutnya. (4) Nilai Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan selisih lebih realisasi penerimaan yang dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan pengeluaran anggaran DBH CHT selama satu periode anggaran dan/atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Nilai Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan Penundaan penyaluran DBH CHT dalam hal: a. Gubernur tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); b. Penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; dan/atau c. Sisa DBH CHT yang tidak dianggarkan kembali dalam APBN tahun berikutnya.

(1) Penyaluran kembali atas penundaan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dalam hal: a. Daerah telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); b. Daerah telah menganggarkan kembali sebesar anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. Daerah telah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT. (2) Mekanisme penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

(1) Penghentian penyaluran DBH CHT dapat dilakukan, apabila daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut diberikan sanksi berupa penangguhan/penundaan penyaluran DBH CHT. (2) Alokasi DBH CHT yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

(1) Dalam hal daerah telah MENETAPKAN program/kegiatan penggunaan DBH CHT sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, daerah menyesuaikan program/kegiatan penggunaan DBH CHT pada penetapan perubahan APBD TA 2016. (2) Dalam hal daerah belum mencantumkan program/kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, daerah dapat menyesuaikan program/kegiatan yang berlaku saat ini paling lambat pada penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, untuk daerah yang masih memiliki Sisa DBH CHT sampai dengan tahun anggaran 2015 wajib menganggarkan

seluruhnya dari nilai Sisa DBH CHT tersebut untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA