Pasal 10

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil cukai. (2) Pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan lebih rinci oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri setelah berkoordinasi dengan Menteri.