Pasal 8

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil tembakau. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan/atau perkebunan tembakau setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.