Peraturan Menteri Nomor 123-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET LAIN-LAIN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kekayaan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lain yang sah.

4. Penyerah Barang adalah badan internasional, negara asing, badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, badan-badan ad hoc, yayasan yang akan/telah dibubarkan yang memiliki secara sah atas barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah.m

5. Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart adalah Kementerian/ Lembaga yang melakukan kerjasama dengan badan internasional/ negara asing yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

6. Pihak Ketiga adalah pihak yang menggunakan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, maupun Lembaga Sosial Masyarakat.

7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.

9. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.

10. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dari daftar barang dengan mencoret dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain untuk membebaskan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

11. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.

13. Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, www.djpp.kemenkumham.go.id

yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. 14. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang. 15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang terdiri dari: a. Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; b. Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

(1) Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi barang yang diperoleh dari: a. pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan badan internasional dan/atau negara asing; b. pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga; c. pembubaran badan-badan ad hoc; atau d. pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap barang yang digunakan atau berasal dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. Penjualan; c. Hibah; d. Pemusnahan; e. Penghapusan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. Penatausahaan.

Menteri berwenang dan bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. menerima penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; b. melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan; c. MENETAPKAN keputusan mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; d. menyetujui permohonan Hibah dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; dan e. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Wewenang dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilimpahkan kepada pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki kewenangan mengelola Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wewenang dan tanggung jawab untuk MENETAPKAN keputusan atau persetujuan atas nama Menteri mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan keputusan atau persetujuan atas nama Menteri terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal.

(1) Penyerah Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. (2) Penyerah Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada: a. perjanjian; dan/atau b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart berwenang dan bertanggung jawab: a. melaporkan data Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain kepada Direktur Jenderal; b. melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menerima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan dari Penyerah Barang; d. melakukan pengamanan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada dalam penguasaannya; e. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan, Hibah, Pemusnahan, atau Penghapusan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal; f. MENETAPKAN keputusan Hibah atau Pemusnahan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah mendapat persetujuan Menteri; dan g. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian/Lembaga terkait. (3) Pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat pada kantor pusat dan/atau pejabat di instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penyerah Barang melakukan penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada: a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau b. Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sesuai dengan perjanjian. (2) Penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pejabat yang menerima penugasan. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui verifikasi bersama antara Penyerah Barang dengan: a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau b. Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (6) Penyerahan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart atau pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

(1) Penyerah Barang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang atas barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk apabila: a. terkena kewajiban pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan/atau kepabeanan; atau b. dalam perjanjian kerja sama teknis diperjanjikan pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang dibebankan pada Penyerah Barang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. (2) Dalam hal kewajiban pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang dibebankan pada Penyerah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayaran dilakukan oleh Penyerah Barang sebelum penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. (3) Dalam hal kewajiban pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang dibebankan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayaran dilakukan setelah penyerahan.

(1) Penyerahan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan oleh Penyerah Barang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: a. daftar barang yang akan diserahkan; b. dokumen kepemilikan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. surat pernyataan dari Penyerah Barang bahwa barang dalam keadaan tidak terdapat permasalahan hukum (free and clear); dan d. data nilai perolehan, tahun perolehan, spesifikasi dan identitas teknis, serta foto kondisi terkini barang bersangkutan. (2) Penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain oleh Penyerah Barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan berupa adanya: a. surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara; dan b. surat izin pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Dalam hal pembayaran pajak dan/atau bea masuk terutang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, surat izin pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian/ Lembaga Selaku Counterpart setelah penyerahan. (4) Terhadap penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang mendapat pembebasan bea masuk, tidak perlu disertai dengan dokumen kepemilikan.

Direktur Jenderal atau pimpinan Kementerian/ Lembaga Selaku Counterpart bertanggung jawab melakukan pengamanan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penyimpanan dan penitipan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan penyimpanan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada di wilayah kerjanya.

(1) Pejabat eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menerima pelimpahan wewenang atau pimpinan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dapat menitipkan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Pihak Ketiga yang fisik barangnya berada di Pihak Ketiga tersebut. (2) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penitipan untuk dapat digunakan oleh Pihak Ketiga bersangkutan. (3) Penitipan dituangkan dalam Berita Acara Penitipan.

Pengamanan administrasi meliputi pencatatan dan penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain secara tertib dan aman.

Pengamanan hukum meliputi pengurusan dokumen kepemilikan.

(1) Direktur Jenderal atau pimpinan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang fisik barangnya berada padanya. (2) Pihak Ketiga yang menerima penitipan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang fisik barangnya berada padanya, termasuk segala biaya yang menyertainya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditindaklanjuti dengan cara penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, Pemusnahan, atau Penghapusan. (2) Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart ditindaklanjuti dengan cara penetapan status penggunaan, Hibah, Pemusnahan, atau Penghapusan. (3) Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan cara penetapan status penggunaan, Hibah dan tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan Pemusnahan oleh Kementerian/Lembaga selaku counterpart setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan dalam hal: a. diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau b. diperlukan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(1) Kementerian/Lembaga mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal yang sekurang-kurangnya memuat: a. alasan permohonan penggunaan; b. tujuan penggunaan; dan c. kebutuhan luas tanah dan/atau bangunan atau jumlah barang selain tanah dan/atau bangunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan pula daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang dimintakan penetapan status penggunaan. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian administrasi dan kelayakan dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. (4) Dalam hal penelitian administrasi dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mencukupi, dapat dilakukan peninjauan lapangan. (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebatas pada permohonan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang MENETAPKAN keputusan penetapan status penggunaan yang memuat data barang, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai perolehan. (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima antara Direktur Jenderal/pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang/pejabat yang menerima penugasan dan pemohon. (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak disetujui, permohonan penetapan status penggunaan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan yang mendasari pengembalian. (2) Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pemohon adalah Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart yang menguasai Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, maka Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart menyerahkan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas barang yang tidak disetujui permohonannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(1) Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan dengan pertimbangan: a. tidak terdapat Kementerian/Lembaga yang memerlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan setelah penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak terdapat permohonan penetapan status penggunaan atau Hibah. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat permohonan penetapan status penggunaan atau Hibah namun permohonan tersebut tidak disetujui, dilakukan Penjualan.

Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilaksanakan melalui Lelang.

(1) Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pengajuan usulan Penjualan oleh pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal. (2) Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan oleh pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang. (3) Dalam hal diperlukan, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengajukan saran Penjualan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada dalam penyimpanannya kepada Direktur Jenderal atau pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Saran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (4) Dalam hal saran Penjualan diterima, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang menindaklanjuti dengan: a. mengajukan usulan Penjualan kepada Direktur Jenderal, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan; atau b. melaksanakan Penjualan, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(1) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan Penilaian. (2) Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar. (3) Nilai Wajar menjadi dasar dalam MENETAPKAN Nilai Limit Lelang. (4) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan; b. pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(1) Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengajukan usulan Penjualan secara tertulis yang memuat pertimbangan dan penjelasan usulan Penjualan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang diusulkan untuk dijual; b. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah dan luas; c. data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan nilai perolehan bangunan; d. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, kondisi tanah dan/atau bangunan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan e. konsep keputusan Nilai Limit. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui rencana Penjualan, Direktur Jenderal MENETAPKAN Nilai Limit dan keputusan Penjualan. (3) Dalam hal Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri mengajukan permohonan persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Dalam hal persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat melebihi batas waktu hasil Penilaian, maka sebelum dilakukan Penjualan terlebih dahulu harus dilakukan Penilaian ulang. (5) Hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar penetapan Nilai Limit Penjualan. (6) Dalam hal hasil Penilaian ulang lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil Penilaian sebelumnya dan mengakibatkan terjadinya perubahan pejabat yang berwenang memberi persetujuan, Menteri mengajukan permohonan baru persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat sesuai batas kewenangannya. (7) Dalam hal hasil Penilaian ulang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari hasil Penilaian sebelumnya dan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan atas pejabat yang berwenang memberi persetujuan, permohonan persetujuan yang telah diajukan kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat masih dapat digunakan dan tidak perlu diulang kembali sepanjang nilai tersebut masih dalam batas kewenangannya. (8) Keputusan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar barang meliputi: a. tahun perolehan; b. spesifikasi/identitas teknis; c. bukti kepemilikan; d. jenis dan jumlah barang; dan e. nilai perolehan. (9) Dalam hal telah ditetapkan keputusan penjualan, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang mengajukan permohonan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

(1) Penjualan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dengan disertai data dan dokumen: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. daftar barang yang direncanakan untuk dijual; b. data barang, antara lain bukti kepemilikan; c. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan d. Nilai Limit. (2) Dalam hal Lelang selesai dilaksanakan dan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain laku terjual, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan risalah Lelang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesainya Lelang bersangkutan. (3) Berdasarkan salinan risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang melakukan Penghapusan. (4) Dalam hal pelaksanaan Penjualan dikuasakan kepada Kepala Kantor Wilayah, laporan pelaksanaan Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah bersangkutan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dengan melampirkan salinan risalah Lelang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (5) Dalam hal Lelang selesai dilaksanakan dan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain tidak laku terjual, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan risalah Lelang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang.

(1) Dalam hal Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain tidak laku terjual pada Lelang pertama, dilakukan Lelang kedua. (2) Nilai Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dalam Lelang kedua menggunakan nilai yang sama pada saat Lelang pertama. (3) Dalam hal Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain tidak laku terjual pada Lelang kedua, dapat diusulkan untuk dilakukan Lelang ketiga. (4) Dalam hal diusulkan Lelang ketiga, dilakukan Penilaian kembali atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (5) Persetujuan Lelang ketiga ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki wilayah kerja pada lokasi barang tersebut berada. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mutatis mutandis berlaku untuk pelaporan pelaksanaan Lelang kedua atau ketiga.

Ketentuan dalam pelaksanaan Penjualan secara Lelang mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.

Dalam hal Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain tidak laku terjual pada pelaksanaan Lelang ketiga, dapat dilakukan Pemusnahan.

Hibah atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan dengan pertimbangan: a. diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; atau b. diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, atau kemanusiaan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dapat mengajukan saran Hibah terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada dalam penyimpanan.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada: a. Direktur Jenderal, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Direktur Jenderal; atau b. Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. (2) Dalam rangka kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, atau kemanusiaan, Pihak Ketiga selain Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada: a. Direktur Jenderal, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Direktur Jenderal; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

Nilai Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang menjadi objek Hibah didasarkan pada hasil Penilaian.

(1) Permohonan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain berupa tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya pertimbangan dan penjelasan permohonan Hibah, termasuk penjelasan mengenai peruntukan Hibah, dengan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang dimohonkan untuk Hibah; b. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, dan luas; c. data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan nilai perolehan bangunan; d. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, kondisi tanah dan/atau bangunan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan e. pernyataan kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah. (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi dan dapat dilakukan peninjauan lapangan. (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (4) Hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, disampaikan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang, untuk dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal dalam menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Hibah. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan Hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Dalam hal Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri mengajukan permohonan persetujuan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat. (7) Keputusan Hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas pihak penerima Hibah; b. barang yang dihibahkan; c. lokasi barang yang dihibahkan; d. peruntukan Hibah; dan e. perintah membuat akta Hibah. (8) Berdasarkan keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang membuat akta Hibah dan melakukan serah terima kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan tidak layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, permohonan Hibah dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan yang mendasari penolakan permohonan.

(1) Permohonan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diajukan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya pertimbangan dan penjelasan permohonan Hibah, termasuk penjelasan mengenai peruntukan Hibah, dengan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang dimohonkan untuk Hibah; b. data barang, antara lain bukti kepemilikan; c. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan d. pernyataan kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah. (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi dan dapat dilakukan peninjauan lapangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (4) Hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, disampaikan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang, untuk dijadikan dasar bagi pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dalam menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Hibah. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang MENETAPKAN keputusan Hibah. (6) Keputusan Hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas pihak penerima Hibah; b. barang yang dihibahkan; c. lokasi barang yang dihibahkan; d. peruntukan hibah; dan e. perintah membuat akta Hibah. (7) Berdasarkan keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang atau pejabat yang menerima penugasan menerbitkan akta Hibah dan melakukan serah terima kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan hasil Penilaian, permohonan Hibah dinyatakan tidak layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, permohonan Hibah dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan yang mendasari penolakan permohonan.

(1) Permohonan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart diajukan oleh Pihak Ketiga secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. (2) Berdasarkan permohonan Pihak Ketiga selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart mengajukan permohonan hibah kepada Direktur Jenderal www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan memuat sekurang-kurangnya pertimbangan dan penjelasan permohonan Hibah, termasuk penjelasan mengenai peruntukan Hibah, dengan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang dimohonkan untuk Hibah; b. data barang, antara lain bukti kepemilikan; c. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan d. pernyataan kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah. (3) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi dan dapat dilakukan peninjauan lapangan. (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (5) Hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, disampaikan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang untuk dijadikan dasar bagi pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dalam menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Hibah. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang selanjutnya menerbitkan surat persetujuan Hibah. (7) Surat persetujuan Hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas pihak penerima Hibah; b. barang yang dihibahkan; c. lokasi barang yang dihibahkan; d. peruntukan hibah; dan e. perintah membuat akta Hibah. (8) Berdasarkan surat persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart menerbitkan keputusan Hibah dan akta Hibah serta melakukan serah terima kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (9) Setelah Hibah selesai dilaksanakan, pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart melaporkan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan dengan pertimbangan: a. Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak laku dijual dalam 3 (tiga) kali Lelang, tidak ada permohonan Hibah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir dan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan dalam laut; atau e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengajukan saran Pemusnahan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penyimpanan kepada Direktur Jenderal atau pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang. (2) Pengajuan saran Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: a. daftar barang yang diusulkan untuk dimusnahkan; b. sebab-sebab/penjelasan usulan Pemusnahan; dan c. nilai perolehan, tahun perolehan dan foto kondisi terkini barang bersangkutan. (3) Saran Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. (4) Dalam hal saran Pemusnahan diterima, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan menindaklanjuti dengan mengajukan usulan Pemusnahan kepada Direktur Jenderal atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaksanaan Pemusnahan terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilakukan dengan penerbitan keputusan Pemusnahan oleh pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

(1) Permohonan Pemusnahan terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart diajukan oleh Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart kepada Direktur Jenderal secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya pertimbangan dan penjelasan permohonan pemusnahan dengan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang diusulkan untuk dimusnahkan; b. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan c. cara Pemusnahan. (2) Permohonan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan. (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Pemusnahan dinyatakan layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang memberikan persetujuan Pemusnahan. (5) Persetujuan Pemusnahan memuat sekurang-kurangnya: a. identitas barang yang dimusnahkan; b. cara pemusnahan; c. lokasi barang yang dimusnahkan; dan d. tanggung jawab Kementerian/Lembaga terhadap barang yang direncanakan untuk dimusnahkan. (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat yang berwenang pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart MENETAPKAN keputusan Pemusnahan paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal persetujuan diberikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga Selaku Counterpart dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemusnahan. (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Berita Acara Peninjauan Lapangan permohonan Pemusnahan dinyatakan tidak layak, permohonan Pemusnahan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan yang mendasari penolakan permohonan.

(1) Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilakukan dalam hal: a. telah selesainya pelaksanaan penetapan status penggunaan, Penjualan, dan serah terima Hibah; b. telah terjadinya Pemusnahan; atau c. adanya sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (force majeure). (2) Penghapusan dilakukan oleh: a. pejabat yang menerima penugasan dengan cara mencoret dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berdasarkan:

1. keputusan penetapan status penggunaan, untuk Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga;

2. risalah Lelang, untuk Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang laku terjual secara Lelang;

3. Berita Acara Pemusnahan, untuk Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang dilakukan Pemusnahan;

4. akta Hibah, untuk Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang dihibahkan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

5. surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang terkena dampak dari sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan. b. pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan, keputusan Pemusnahan, Akta Hibah, atau Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

(1) Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilaksanakan oleh: a. pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki kewenangan

melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain dengan melakukan pencatatan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain ke dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; b. pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dengan melakukan pencatatan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain ke dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (2) Pencatatan ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Berita Acara Serah Terima antara: a. Penyerah Barang dan Direktur Jenderal/pejabat yang menerima penugasan, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau b. Penyerah Barang dan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pencatatan ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Berita Acara Serah Terima antara Penyerah Barang dan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaporkan setiap semester kepada Direktur Jenderal. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaporkan setiap semester kepada pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini: a. penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat diajukannya permohonan, dalam hal Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain telah dilakukan Penilaian; b. penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dalam hal Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain belum dilakukan Penilaian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat menyurat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, dan Pasal 46, serta petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id