Peraturan Menteri Nomor p-63-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SPESIMEN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR UNTUK LEMBAGA KONSERVASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
2. Konservasi ex-situ adalah konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya.
3. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
4. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum.
5. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun www.djpp.kemenkumham.go.id

lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa. 6. Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi. 7. Tumbuhan dan Satwa Liar Asli INDONESIA adalah semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang secara historis hidup dan penyebarannya berada di wilayah Negara Republik INDONESIA. 8. Tumbuhan dan Satwa Liar Asing adalah semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang secara historis hidup dan penyebarannya di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis. 10. Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar terkontrol adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis dan mengacu pada pengelolaan koleksi (collection management). 11. Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak-anak jenis secara alamiah disebut sub- spesies baik di dalam maupun di luar habitatnya. 12. Koleksi Tumbuhan atau Satwa Liar adalah kumpulan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang menjadi obyek pengelolaan lembaga konservasi. 13. Spesimen adalah fisik tumbuhan dan satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang di dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar. 14. Tumbuhan yang Dilindungi adalah semua jenis tumbuhan baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Satwa Liar yang Dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
16. Mitra Kerja adalah pihak dan/atau pihak-pihak yang dengan dana dan atau keahlian teknis yang dimilikinya yang melakukan kegiatan di bidang lembaga konservasi dengan tidak ada unsur komersial melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis.
17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
19. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional.

Lembaga konservasi dikelompokkan menjadi: a. lembaga konservasi untuk kepentingan umum; dan b. lembaga konservasi untuk kepentingan khusus.

(1) Spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA; dan b. tumbuhan dan satwa liar asing.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan menjadi: a. tumbuhan dan satwa liar dilindungi; dan b. tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi. (3) Spesimen tumbuhan dan satwa liar asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan menjadi: a. tumbuhan dan satwa liar asing yang terdaftar dalam apendiks CITES; dan b. tumbuhan dan satwa liar asing non CITES.

Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA untuk lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara: a. penyerahan; b. hibah, pemberian atau sumbangan; c. tukar menukar; d. peminjaman; e. pengambilan; f. pembelian; dan/atau g. pengambilan atau penangkapan dari alam.

Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing untuk lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara: a. penyerahan; b. hibah, pemberian atau sumbangan; c. tukar menukar; d. peminjaman; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pembelian.

Lembaga konservasi untuk kepentingan umum dapat memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA dari Pemerintah INDONESIA dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa: a. spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan; b. spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penyerahan sukarela dari masyarakat; dan/atau c. spesimen tumbuhan dan satwa liar dari hasil evakuasi bencana alam atau penyelamatan akibat konflik.

(1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan setelah tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan dengan cara penyerahan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). (2) Berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar. (3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah UPT setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam berita acara. (5) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam buku induk (log book) atau buku catatan silsilah (stud book). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dengan cara penyerahan sukarela dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara. (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar. (3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara. (5) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam Buku Induk (Log Book) atau Buku Catatan Silsilah (Stud Book).

(1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dengan cara penyerahan hasil evakuasi bencana alam atau penyelamatan akibat konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara. (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar. (3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara. (5) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam Buku Induk (Log Book) atau Buku Catatan Silsilah (Stud Book). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara hibah, pemberian, atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan ketentuan: a. adanya pemberitahuan secara tertulis dari lembaga konservasi dalam negeri maupun lembaga konservasi luar negeri yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan keterangan kesehatan; b. adanya pemberitahuan secara tertulis dari lembaga konservasi yang akan menerima hibah, pemberian atau sumbangan spesimen tumbuhan dan satwa liar kepada UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kesiapan sarana prasarana; dan c. mendapat rekomendasi Kepala UPT setempat. (2) Dalam hal spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA merupakan jenis Apendiks I CITES, hibah, pemberian atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI).

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara tukar menukar atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, dilakukan dengan ketentuan: a. adanya kepentingan untuk pengembangbiakan antara lembaga konservasi dalam negeri maupun lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi luar negeri; b. didasarkan atas kebutuhan koleksi yang dituangkan dalam rencana pengelolaan spesies; c. mendapat rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada;

www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mendapat rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesimen tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; atau e. dilengkapi dengan dokumen kesepakatan kerjasama antara lembaga konservasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Spesimen satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan dengan ketentuan: a. satwa liar berasal dari Pusat Latihan Satwa dan atau Pusat Penyelamatan Satwa yang dikelola Pemerintah; b. didasarkan atas kebutuhan koleksi yang dituangkan dalam rencana pengelolaan koleksi; c. mendapat rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; d. mendapat rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesimen tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; e. membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan dengan ketentuan: a. spesimen tumbuhan dan satwa liar merupakan jenis yang tidak dilindungi dan diperoleh dari sumber yang sah dan bukan berasal dari lembaga konservasi; dan b. didasarkan atas kebutuhan koleksi yang dituangkan dalam rencana pengelolaan koleksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara pengambilan atau penangkapan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kepentingan peningkatan varietas genetik dan/atau penyelamatan jenis harus sesuai dengan lokasi dan izin pengambilan atau penangkapan; b. dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang mampu secara teknis atau terampil dalam melakukan pengambilan atau penangkapan; c. dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan tidak menyebabkan kematian atau luka pada spesimen tumbuhan atau satwa liar yang ditangkap; d. tidak menyebabkan terganggunya atau rusaknya populasi, habitat dan lingkungan; e. khusus untuk satwa, penangkapan yang dilakukan wajib memperhatikan kesejahteraan satwa (animal welfare) pada individu yang ditangkap maupun kelompok atau populasi yang ditinggalkan di habitat alamnya; dan f. khusus untuk satwa yang ditangkap hidup, hasil tangkapan ditampung di tempat yang telah ditentukan untuk menghindari resiko melukai fisik, mengganggu kesehatan dan tingkah laku satwa dan untuk mengurangi resiko tekanan psikologis (stress) dan kematian.

Lembaga konservasi untuk kepentingan umum dapat memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui: a. penyerahan oleh Pemerintah atau hasil sitaan atau rampasan; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyerahan melalui Pemerintah atau hasil penyerahan sukarela dari masyarakat.

(1) Penyerahan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilakukan: a. setelah tumbuhan dan satwa liar asing hasil sitaan atau rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); b. negara pemilik spesimen tumbuhan dan satwa liar asing (country of origin) tidak bersedia melakukan proses pemulangan kembali (repatriasi); dan c. spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam kondisi sehat dan mempertimbangkan unsur manfaat dalam upaya konservasi. (2) Berdasarkan dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT setempat berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar. (3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam berita acara. (5) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam Buku Induk (Log Book) atau Buku Cacatan Silsilah (Stud Book).

(1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum dengan cara penyerahan sukarela dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan setelah pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara. (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT setempat berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam berita acara. (6) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam Buku Induk (log book) atau Buku Cacatan Silsilah (stud book).

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara hibah, pemberian, atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berasal dari: a. lembaga konservasi dalam negeri; atau b. lembaga konservasi luar negeri.

Hibah, pemberian atau sumbangan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari lembaga konsevasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan: a. pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari lembaga konservasi yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); b. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi yang akan menerima hibah, pemberian atau sumbangan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing; c. mendapat rekomendasi UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Sarana Prasarana; dan d. mendapat rekomendasi UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Satwa.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hibah, pemberian atau sumbangan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari lembaga konsevasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan: a. pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari lembaga konservasi dalam negeri yang akan menerima hibah, pemberian atau sumbangan spesimen tumbuhan dan satwa liar kepada Pemerintah; b. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan menghibahkan, memberikan, atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); dan c. mendapat rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana dan prasarana. (2) Dalam hal spesimen tumbuhan dan satwa liar asing merupakan jenis Apendiks I CITES, mekanisme hibah, pemberian atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI).

(1) Spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara tukar menukar atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d , dilakukan dengan ketentuan: a. tukar menukar antar lembaga konservasi dalam negeri atau antara lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi luar negeri; b. peminjaman antar lembaga konservasi dalam negeri; atau c. peminjaman (breeding loan) antara lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi luar negeri. (2) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing melalui tukar menukar atau peminjaman (breeding loan) antara lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dengan cara tukar menukar atau peminjaman antar lembaga konservasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memenuhi ketentuan: a. didasarkan atas kebutuhan koleksi yang dituangkan dalam rencana pengelolaan koleksi; b. pelaksanaannya melalui kesepakatan kerjasama; dan c. mendapatkan rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana dan Berita Acara Pemeriksaan spesimen tumbuhan atau satwa liar asing.

(1) Koleksi spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang diperoleh dengan cara pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berasal dari: a. luar negeri; atau b. dalam negeri. (2) Pembelian spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. penjual spesimen tumbuhan dan satwa liar asing yang termasuk dalam daftar apendiks I CITES telah teregisterasi pada otorita pengelola CITES (CITES Management Authority) negara setempat dan sekretariat CITES; b. penjual spesimen tumbuhan dan satwa liar asing yang termasuk dalam daftar apendiks II, III CITES dan tidak termasuk dalam daftar CITES telah teregisterasi pada otorita pengelola CITES (CITES Management Authority) negara setempat; c. menyertakan dokumen izin ekspor CITES (CITES Export permit) bagi spesimen yang termasuk dalam daftar apendiks CITES dan dokumen Certificate of Origin (CoO) bagi spesimen non CITES; dan d. mendapat rekomendasi UPT setempat (3) Dalam hal spesimen tumbuhan dan satwa liar asing termasuk dalam daftar Apendiks I CITES, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI). www.djpp.kemenkumham.go.id

Perolehan spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dapat dilakukan dengan cara: a. penyerahan; b. hibah, pemberian atau sumbangan; atau c. pemulangan kembali (repatriasi).

Perolehan spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah terhadap spesimen: a. hasil penyitaan atau rampasan; b. hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat; dan/atau c. akibat bencana alam atau konflik.

(1) Perolehan spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dengan cara penyerahan hasil penyitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat dilakukan dengan dasar Berita Acara penyitaan atau Berita Acara rampasan. (2) Berdasarkan Berita Acara penyitaan dan atau Berita Acara rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus di wilayah setempat untuk penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA. (3) Dalam hal lembaga konservasi untuk kepentingan khusus berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT yang dimuat dalam Berita Acara penyerahan. (5) Dalam hal spesies satwa liar dilindungi, penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara penyerahan.

(1) Penerimaan spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus melalui cara sukarela dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat dilakukan setelah pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara penyerahan. (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus di wilayah setempat untuk penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA. (3) Dalam hal lembaga konservasi untuk kepentingan khusus berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara penyerahan. (5) Dalam hal spesies satwa liar dilindungi, penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara penyerahan.

(1) Penerimaan spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dengan cara penyerahan akibat bencana alam atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat dilakukan setelah pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara penyerahan. (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus di wilayah setempat untuk penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA. (3) Dalam hal lembaga konservasi untuk kepentingan khusus berada di luar wilayah setempat, penyerahan spesies satwa liar sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada. (4) Penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara penyerahan. (5) Dalam hal spesies satwa liar dilindungi, penyerahan spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan dimuat dalam Berita Acara penyerahan.

Spesies satwa liar asli INDONESIA bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang diperoleh melalui hibah, pemberian, atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat berasal dari: a. lembaga konservasi dalam negeri; atau b. lembaga konservasi luar negeri.

Hibah, pemberian atau sumbangan spesies satwa liar asli INDONESIA dari lembaga konsevasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan: a. pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari lembaga konservasi yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); b. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi yang akan menerima hibah, pemberian atau sumbangan; c. mendapat rekomendasi UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana; dan d. mendapat rekomendasi UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Satwa.

(1) Hibah, pemberian atau sumbangan spesies satwa liar asli INDONESIA dari lembaga konsevasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang akan menerima hibah, pemberian atau sumbangan spesies satwa liar kepada Pemerintah; b. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan menghibahkan, memberikan, atau menyumbangkan spesies satwa liar asli INDONESIA yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); dan/atau c. mendapat rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana. (2) Dalam hal spesies satwa liar asli INDONESIA termasuk dalam daftar Apendiks I CITES, hibah, pemberian atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

(1) Pemulangan kembali (repatriasi) spesies satwa liar asli INDONESIA dari lembaga konsevasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan: a. pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang akan menerima spesies satwa liar kepada Pemerintah; b. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan memulangkan/mengembalikan spesies satwa liar asli INDONESIA yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); dan/atau c. mendapat rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana. (2) Dalam hal spesies satwa liar asli INDONESIA termasuk dalam daftar Apendiks I CITES, pemulangan kembali (repatriasi) spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar bagi lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 untuk kepentingan umum dilakukan melalui izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA; dan b. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing. (3) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi; b. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi; dan (4) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari dalam negeri; dan b. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari luar negeri.

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, yang berasal dari alam diberikan oleh Menteri. (2) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g. (3) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, yang tidak berasal dari alam diberikan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan untuk spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, diberikan oleh Kepala UPT. (2) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. (3) Dalam hal spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi dilakukan dengan cara pengambilan atau penangkapan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Kepala UPT harus mengacu pada kuota tahunan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, diberikan oleh Kepala UPT. (2) Izin perolehan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tumbuhan dan satwa liar asing yang diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing bagi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, diberikan oleh Direktur Teknis. (2) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tumbuhan dan satwa liar asing yang diperoleh dengan cara hibah, pemberian atau sumbangan dan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf e. (3) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf www.djpp.kemenkumham.go.id

b, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang berasal dari alam untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan: a. kajian ilmiah komprehensif yang memuat informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran, wilayah pengambilan, dan keberadaan populasi; b. proposal dan rencana kerja; c. rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam; dan d. kajian teknis dan rekomendasi dari Kepala UPT setempat. (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai lengkap, Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (6) Sekretaris Jenderal setelah menerima kajian teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan penelaahan dari aspek hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang izin perolehan www.djpp.kemenkumham.go.id

spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang berasal dari alam untuk kepentingan umum kepada Menteri. (7) Menteri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menerbitkan keputusan tentang izin pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi. (8) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada pemohon melalui Sekretaris Jenderal. (9) Dalam hal kelengkapan persyaratan izin perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai tidak lengkap, Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (10) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipenuhi, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (11) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah terpenuhi, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang tidak berasal dari alam untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan : a. salinan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap spesimen hasil sitaan atau Berita Acara hasil rampasan atau Berita Acara penyerahan secara sukarela dari masyarakat; b. dokumen kerjasama; c. surat keterangan asal satwa dengan cara hibah, tukar menukar, atau peminjaman; d. rekomendasi Kepala UPT setempat yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan sarana dan prasarana dan Berita Acara Pemeriksaan satwa; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. surat keterangan kesehatan satwa; dan f. keterangan asal usul atau silsilah satwa. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Direktur Teknis untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Teknis melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan konsep keputusan Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi. (6) Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan disampaikan kepada pemohon. (7) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai tidak lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (8) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Teknis atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (9) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipenuhi oleh pemohon, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi kepada Kepala UPT asal spesimen tumbuhan dan satwa liar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan: a. rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; b. rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesimen tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; c. dokumen kerjasama atau surat keterangan dari unit lembaga konservasi asal spesimen tumbuhan dan satwa liar; d. surat keterangan kesehatan satwa; dan/atau e. keterangan asal usul atau silsilah tumbuhan dan satwa liar; (3) Kepala UPT setempat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT wajib berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada atau asal spesimen tumbuhan dan satwa liar, untuk proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Berdasarkan hasil penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinilai lengkap, Kepala UPT, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). (6) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Kepala UPT dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala UPT menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (8) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipenuhi oleh pemohon, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi kepada Kepala UPT asal spesimen tumbuhan dan satwa liar asing. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan: a. rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; b. rekomendasi Kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesimen tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; c. dokumen kerjasama atau surat keterangan dari unit lembaga konservasi asal tumbuhan dan satwa liar asing yang dimohonkan; d. salinan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atau Berita Acara rampasan atau Berita Acara penyerahan sukarela dari masyarakat; e. surat keterangan kesehatan satwa liar asing; dan f. keterangan asal usul/catatan silsilah tumbuhan dan satwa liar asing. (3) Kepala UPT setempat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT wajib berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada atau asal spesimen tumbuhan dan satwa liar, untuk proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Berdasarkan hasil penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinilai lengkap, Kepala UPT, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari dalam negeri dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). (6) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Kepala UPT dalam tenggang waktu 7 (tujuh) www.djpp.kemenkumham.go.id

hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala UPT menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (8) Dalam hal pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipenuhi oleh pemohon, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

(1) Izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi kepada Direktur Teknis. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan: a. surat persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing; b. rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI) bagi spesimen tumbuhan dan satwa eksotik yang termasuk dalam daftar apendiks I CITES; c. dokumen izin ekspor CITES (CITES Export permit) bagi spesimen yang termasuk dalam daftar apendiks CITES dan dokumen Certificate of Origin (COO) bagi spesimen Non CITES; d. dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); e. dokumen atau keterangan lembaga penjual dari Otorita Pengelola CITES negara setempat; f. dokumen atau keterangan lembaga penjual dari Sekretariat CITES apabila spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk dalam daftar apendiks I CITES; dan g. rekomendasi Kepala UPT setempat yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknis menunjuk Pejabat untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin impor (import permit) sebagai izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dari luar negeri.

Izin dan tata cara perolehan jenis tumbuhan dan satwa liar asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dengan cara tukar menukar atau peminjaman sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dapat memperoleh spesies satwa liar asli INDONESIA untuk kepentingan penyelamatan dan rehabilitasi dilakukan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Spesies satwa liar asli INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. spesies satwa liar dilindungi; dan b. spesies satwa liar tidak dilindungi;

(1) Perolehan spesies satwa liar dilindungi bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan izin Direktur Jenderal. (2) Perolehan spesies satwa liar tidak dilindungi bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan izin Kepala UPT setempat.

(1) Izin perolehan spesies satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi untuk kepentingan khusus kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan: a. salinan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap spesimen hasil sitaan atau Berita Acara hasil rampasan atau Berita Acara penyerahan secara sukarela dari masyarakat; b. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; c. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesies tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; d. surat keterangan kesehatan satwa; dan e. keterangan asal usul atau silsilah satwa. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Direktur Teknis untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),menerbitkan izin perolehan satwa liar dilindungi. (6) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Teknis atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh pemohon, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, www.djpp.kemenkumham.go.id

permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(1) Izin perolehan spesies satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b, diajukan melalui permohonan lembaga konservasi khusus kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan: a. surat pemberitahuan dan persetujuan dari lembaga konservasi yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); b. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; c. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesies tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Direktur Teknis untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),menerbitkan izin perolehan satwa liar dilindungi. (6) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Teknis atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh pemohon, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin perolehan spesies satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c, diajukan melalui permohonan lembaga konservasi khusus kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan: a. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan memulangkan/mengembalikan spesies satwa liar asli INDONESIA yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate) dan catatan silsilah; b. mendapat rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana; dan c. rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI). (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Direktur Teknis untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),menerbitkan izin perolehan satwa liar dilindungi. (6) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Direktur Teknis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Teknis atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh pemohon, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin perolehan spesies satwa liar tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a, diajukan melalui permohonan lembaga konservasi khusus kepada Kepala UPT. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan: a. salinan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap spesimen hasil sitaan atau Berita Acara hasil rampasan atau Berita Acara penyerahan secara sukarela dari masyarakat; b. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; c. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesies tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh; d. surat keterangan kesehatan satwa; dan e. keterangan asal usul atau silsilah satwa. (3) Kepala UPT setempat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal kelengkapan peryaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai lengkap, Kepala UPT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan Izin Perolehan Spesies Satwa Liar Tidak Dilindungi dan menyampaikan kepada pemohon. (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Kepala UPT dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon telah melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala UPT, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (7) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon tidak melengkapi persyaratan, Kepala UPT menerbitkan surat penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin perolehan spesies satwa liar tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b, diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi khusus kepada Kepala UPT setempat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan: a. surat pemberitahuan dan persetujuan dari lembaga konservasi yang akan menghibahkan, memberikan atau menyumbangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate); b. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Persiapan Sarana dan Prasarana dimana lembaga konservasi berada; c. rekomendasi kepala UPT yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan spesies tumbuhan dan satwa liar dimana asal spesimen tumbuhan dan satwa liar diperoleh. (3) Kepala UPT setempat Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal kelengkapan peryaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai lengkap, Kepala UP dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan Izin Perolehan Spesies Satwa Liar Tidak Dilindungi dan menyampaikan kepada pemohon. (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Kepala UPT dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon telah melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala UPT, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (7) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon tidak melengkapi persyaratan, Kepala UPT menerbitkan surat penolakan.

(1) Izin perolehan spesies satwa liar tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c, diajukan melalui permohonan oleh lembaga konservasi khusus kepada Kepala UPT setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan: a. persetujuan tertulis dari lembaga konservasi luar negeri yang akan memulangkan/mengembalikan spesies satwa liar asli INDONESIA yang dilengkapi dokumen catatan silsilah dan sertifikat kesehatan (health certificate) dan catatan silsilah; b. mendapat rekomendasi dari UPT setempat yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan sarana prasarana; c. rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (LIPI); dan d. Izin impor (import permit) yang diterbitkan Direktur Teknis atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Kepala UPT setempat Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal kelengkapan peryaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai lengkap, Kepala UPT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan Izin Perolehan Spesies Satwa Liar Tidak Dilindungi dan menyampaikan kepada pemohon. (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap, Kepala UPT dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon telah melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala UPT, permohonan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (7) Dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemohon tidak melengkapi persyaratan, Kepala UPT menerbitkan surat penolakan.

Pemegang izin perolehan spesimen tumbuhan atau satwa liar dilarang : a. memperjual belikan jenis tumbuhan atau satwa liar; b. menelantarkan satwa; c. mengelola satwa tidak sesuai kaidah etika dan kesejahteraan satwa; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. melakukan persilangan satwa (cross breeding); e. melakukan kawin sedarah (inbreeding); atau f. mengambil/memanfaatkan organ dan atau bagian-bagianya dengan sengaja tanpa izin.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 52 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Lembaga Konservasi.

(1) Pengawasan terhadap lembaga konservasi dalam melakukan kegiatan perolehan koleksi tumbuhan atau satwa liar dilakukan oleh Kepala UPT setempat. (2) Kepala UPT setempat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap realisasi perolehan koleksi tumbuhan dan satwa liar dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal PHKA dengan tembusan Direktur Teknis.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id