Peraturan Menteri Nomor pm84 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah. 3. Perkeretaapianadalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api. 4. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapiandengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapianlainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api. 5. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat di operasikan. 6. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 7. Kereta Penolong adalah peralatan khusus untuk membawa alat kerja yang digunakan untuk mengevakuasi sarana Kereta Api yang keluar rel. 8. Kereta Inspeksi adalah peralatan khusus untuk pemeriksaan jalan rel, pengangkutan petugas, dan peralatan pekerja. 9. Kereta Ukur adalah peralatan khusus yang dilengkapai dengan instrument pengukuran untuk pengujian daya tarik lokomotif, kualitas pengendaraan (ridingquality), performansi pengereman pada kereta dan gerbong dan/atau untuk pengukuran kualitas jalan rel. 10. Kereta Derek adalah peralatan khusus yang digunakan untuk mengangkat sarana Kereta Api. 11. Kereta Pemeliharaan Jalan Rel adalah peralatan khusus yang digunakan untuk perawatan jalan rel yang terdiri dari Multi tie Tamper Machine/MTT, Profile Ballast Regulator/PBR, Universal Schoter Proniermaschine/USP, Schnell Schoter Proniermaschine/SSP, Vehicle Dumping Machine/VDM, Track Garbage/TG. Flash Butt Welding/FBW dan Ballast Cleaner/BC. 12. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapianadalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

13. Penyelenggara Sarana Perekeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana Perkeretaapianumum.
14. Badan Usaha adalah Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
15. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapianatau Track Acces Charge yang selanjutnya disebut TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana Perkeretaapianuntuk penggunaan prasarana perkeretaapian.
16. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan didalam Kereta Api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapianselama perjalanan Kereta Api.
17. Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan Kereta Api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.
18. Petugas Pengendali Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengendali perjalanan Kereta Api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.
19. Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan Kereta Api.
20. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian.
21. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
22. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
23. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi

kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian. 24. Sertifikasi Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian. 25. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana Perkeretaapiansetelah memiliki sertifikat uji pertama. 26. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untukmempertahankan keandalan prasarana Perkeretaapianagar tetap laik. 27. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan sarana Perkeretaapianagar tetap laik. 28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 29. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 30. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Laporan Keuangan Tahunan Wajib Bayar adalah laporan internal wajib bayar yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 32. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. 33. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Ruang lingkup Pengaturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, meliputi: a. jenis PNBP; b. pelaksanaan PNBP; c. pengenaan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian; d. tata cara penagihan, penyetoran, dan pelaporan PNBP; dan e. pembinaan.

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari jasa transportasi Perkeretaapianyang meliputi: a. sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian; b. sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian; c. jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian; d. jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian; e. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara; f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; dan g. biaya penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau Track Acces charge.

PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta

Api dan pengendali perjalanan Kereta Api; c. sertifikasi penjaga perlintasan Kereta Api; d. sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;

e. sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; f. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; g. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan;dan i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor.

PNBP yang berasal dari Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian:

1. penomoran Sarana Perkeretaapian;
2. uji pertama Sarana Perkeretaapian;
3. uji berkala Sarana Perkeretaapian;
4. penerbitan Sertifikat Uji Pertama/Uji Berkala;
5. penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian; dan
6. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan di depo dan balai yasa; b. pengujian prasarana perkeretaapian:
7. uji pertama;
8. uji berkala;
9. uji komponen prasarana Perkeretaapian(uji tipe);
10. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen);
11. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen; dan
12. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api.

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum:

1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan prasarana Perkeretaapianumum;

2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana Perkeretaapianumum;

3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;

4. izin pembangunan;

5. penerbitan izin operasi prasarana Perkeretaapian umum;

6. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;

7. penerbitan izin operasi sarana Perkeretaapian umum; dan

8. penerbitan perpanjangan izin operasi sarana Perkeretaapian umum; b. perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian:

9. persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan

10. persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. c. perizinan penyelenggara Perkeretaapiankhusus:

11. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;

12. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;

13. izin pembangunan; dan

14. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapiankhusus. d. Perizinan perpotongan jalur dan atau persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain:

15. penerbitan izin perpotongan jalur Kereta Api; dan

16. penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. penggunaan fasilitas perawatan prasarana; dan b. penggunaan tempat perawatan (depo).

PNBP yang berasal dari penggunaan sarana Perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu penggunaan sarana Perkeretaapianmilik negara

PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi: a. persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif; b. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta dengan penggerak sendiri; c. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif; d. persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong; e. persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem; f. persetujuan dokumen spesifikasi teknis monorel/LRT; g. persetujuan dokumen spesfikasi teknis kereta gantung; dan h. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gerak udara.

(1) PNBP yang berasal dari biaya penggunaan prasarana Perkeretaapianatau Track Acces Charge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dikenakan untuk setiap penggunaan prasarana Perkeretaapianmilik negara. (2) Pengenaan tarif PNBP yang berasal dari biaya penggunaan prasarana Perkeretaapian atau Track Acces Charge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh: a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian. c. Direktorat Sarana Perkeretaapian. d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. e. Balai Teknik Perkeretaapian.

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum:

1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum;
2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum;
3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
4. penerbitan izin operasi prasarana Perkeretaapian umum; dan
5. penerbitan izin operasi sarana Perkeretaapian umum. b. perizinan penyelenggara Perkeretaapian khusus:
6. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
7. penerbitan izin pembangunan;
8. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; dan
9. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapian khusus.

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

a. uji pertama Prasarana Perkeretaapian; b. uji berkala Prasarana Perkeretaapian; c. uji komponen prasarana Perkeretaapian (uji tipe); d. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen); e. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen; f. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api. g. izin pembangunan umum penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum; h. izin usaha penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum; i. izin operasi penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum; j. persetujuan prinsip pembangunan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian khusus; k. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; l. izin pembangunan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian khusus; m. izin operasi izin pembangunan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian khusus; n. izin perpotongan jalur Kereta Api;dan o. izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. penomoran Sarana Perkeretaapian; b. uji pertama Sarana Perkeretaapian; c. uji berkala Sarana Perkeretaapian; d. penerbitan sertifikat uji pertama/uji berkala; e. penerbitan tanda lulus uji sarana perkeretaapian; f. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan depo/balaiyasa; g. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;

h. penggunaan tempat perawatan (depo); i. izin usaha penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum; j. persetujuan pengoperasian peralatan khusus; k. izin operasi sarana Perkeretaapian umum; l. izin Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian; m. penggunaan sarana Perkeretaapian Milik Negara;dan n. persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi: a. sertifikasi awak sarana perkeretaapian; b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api; c. sertifikasi penjaga perlintasan Kereta Api; d. sertifikasi tenaga perawatan sarana Kereta Api; e. sertifikasi tenaga perawatan prasarana Kereta Api; f. sertifikasi tenaga pemeriksa sarana Kereta Api; g. sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana Kereta Api; h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan; dan i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor;

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan sertifikat/smart card baru,

sertifikat/smart card perpanjangan, dan penggantian sertifikat/smart card yang rusak maupun hilang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4 dikenakan untuk setiap permohonan penomoran, uji pertama/berkala, dan penerbitan sertifikat uji pertama/berkala sarana perkeretaapian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 5 dan butir 6 dikenakan untuk setiap permohonan pengesahan terhadap standar pemeriksaan atau perawatan depo/balaiyasa. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik/pengelola depo/balaiyasa kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari pengujian prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan untuk setiap permohonan uji pertama, uji berkala, uji tipe, penerbitan sertifikat uji pertama, penerbitan sertifikat uji berkala dan penerbitan sertifikat uji komponen.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan untuk setiap permohonan perizinan penyelenggaraan Perkeretaapian umum, perizinan Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian, penyelenggaraan Perkeretaapian khusus dan perizinan perpotongan jalur dan/atau persinggungan jalu Kereta Api dengan bangunan lain. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan multipurpose escavator, crane, multi tie tamper (MTT), forklift, Track Laying Machine, Profile Ballast Regulator (PBR), Flash Butt Welding Machine dan penggunaan tempat perawatan (depo). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana dan/atau prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari penggunaan sarana Perkeretaapian milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan lokomotif dinas, kereta dinas ditarik lokomotif, kereta dinas berpenggerak sendiri, gerbong datar dinas, gerbong terbuka dinas, gerbong tertutup dinas, gerbong tangki dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

PNBP yang Bukan Berasal dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian meliputi : a. sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian; b. sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian; c. pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian; d. pelayanan peralatan perkeretaapian; e. penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian; dan f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;

Penyetoran untuk jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan sebagai berikut: a. Wajib Bayar dapat menyetor langsung melalui menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Wajib Bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara; atau c. Wajib Bayar dapat membayar melalui Bendahara Penerima untuk disetor ke Kas Negara.

Penyetoran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos, sebagai berikut: a. Wajib Bayar meminta Surat Perintah Penyetoran nota tagihan PNBP kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pelaksana yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran; b. Bendahara Penerima mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) mengenai jenis penerimaan, mata anggaran, penerimaan, nominal sesuai dengan nota tagihan; c. berdasarkan formulir SSBP, Wajib Bayar melakukan penyetoran PNBP ke bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos; d. setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menyerahkan bukti setor SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi atau Kantor Pos ke Bendahara Penerima untuk ditukar dengan kuitansi bukti penerimaan sesuai dengan jenis PNBP yang dibayarkan.

(1) Penyetoran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan sebagai berikut: a. wajib Bayar meminta nota tagihan PNBP kepada Petugas Pelaksana yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran; b. berdasarkan nota tagihan, Wajib Bayar membayar tagihan PNBP kepada Bendahara Penerima; atau c. setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menerima kuitansi bukti penerimaan sesuai dengan jenis PNBP yang dibayarkan. (2) PNBP yang diterima oleh Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos dengan menggunakan SSBP. (3) PNBP yang diterima Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disetorkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya penyetoran dari Wajib Bayar.

(1) Setiap penyelenggara sarana Perkeretaapian yang menggunakan prasarana Perkeretaapian milik negara wajib membayar biaya TAC. (2) Penyetoran biaya TAC oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24, atau dapat dilakukan melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian milik negara.

Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan TAC ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penagihan TAC dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) KPA menerbitkan Surat pemberitahuan Pembayaran kepada Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagai pelaksana penyelenggara prasarana milik negara untuk melakukan perhitungan sendiri dan melakukan koordinasi dengan Badan Usaha penyelenggara sarana lainnya atas penggunaan TAC dengan mencantumkan periode pembayaran. (3) Bendahara Penerima menerbitkan SPP kepada Badan Usaha Penyelenggara Prasarana. (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam rangkap 5 (lima), masing-masing untuk: a. Wajib Bayar; b. Direktur jenderal; c. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan d. Kepala Balai; dan e. Bendahara Penerima. (5) Hasil perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada KPA.

(1) Penyetoran biaya TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan melampirkan data dukung biaya TAC untuk masing-masing penyelenggara sarana Perkeretaapian pada setiap Daerah Operasional dan mencantumkan detail perhitungan realisasi: a. Stamformasi KA; b. GAPEKA; c. GTKM KA; dan d. IMO. (2) Biaya penyetoran dan administrasi Bank yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran TAC, menjadi beban Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian selaku wajib bayar. (3) Setelah melakukan penyetoran, Badan Usaha yang mendapat penugasan sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian milik negara menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

(1) KPA melakukan Verifikasi terhadap data dukung dalam perhitungan TAC. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah verifikasi administrasi untuk satu (1) periode penagihan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal.

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 31, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan direksi Badan Usaha penyelenggara prasarana selaku pihak yang di verifikasi, dan diketahui oleh KPA.

(2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan Badan Usaha penyelenggara prasarana di audit oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala kantor/KPA wajib melaporkan seluruh penerimaan, penyetoran, dan penggunaan PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. (2) Kepala Kantor/ KPA wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran TAC kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 25 pada periode pembayaran dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. (3) Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan laporan bulan/triwulan/semester realisasi PNBP kepada Sekretaris Jenderal. (4) Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaaan, penyetoran dan penggunaan PNBP yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBP kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan.

(1) Dalam hal pembayaran PNBP melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBP yang terutang, wajib bayar segera melunasi pembayaran. (2) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran, wajib bayar dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kelebihan pembayaran PNBP yang telah dibayarkan dapat dikembalikan lagi dengan memperhitungkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana PNBP dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Penerima wajib melakukan pembukuan realisasi dan piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Angka Romawi II huruf A sampai dengan huruf E.

(1) Untuk sarana dan/atau prasarana Perkeretaapian milik negara yang merupakan barang milik negara dan dipergunakan untuk kepentingan negara tidak dikenakan tarif atas PNBP. (2) Terhadap Penggunaan prasarana Perkeretaapian milik negara yang merupakan barang milik negara yang peruntukannya tidak bersifat komersial tidak dipungut TAC. (3) Kegiatan penggunaan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. kenegaraan; b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan; c. untuk kepentingan umum dan sosial; atau d. yang bersifat nasional dan internasional. (4) Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, termasuk untuk : a. Pengoperasian Kereta Penolong ;

b. Pengoperasian Kereta Inspeksi; c. Pengoperasian Kereta Ukur; d. Pengoperasian Kereta Derek (crane); dan e. Pengoperasian Kereta Pemeliharaan Jalan Rel.

Dalam hal Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian belum dapat melaksanakan perhitungan sendiri, maka Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapiantersebut melakukan rekonsiliasi perhitungan TAC dengan Badan Usaha yang mendapat penugasan sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana Perkeretaapianmilik negara.

Berdasarkan hasil perhitungan sendiri dan/atau rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapiandapat menyetorkan TAC kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian milik negara untuk menyetorkan ke kas negara, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap periode pembayaran dan melaporkan pelaksanaan penyetoran TAC tersebut kepada bendahara penerima.

Ketentuan mengenai pengenaan TAC oleh Balai Teknik Perkeretaapian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pembayaran PNBP melalui sistem penerimaan negara secara elektronik tidak berfungsi, Wajib bayar memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada Bendahara Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan dan Wajib bayar dapat melakukan mekanisme

penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c.

Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan berupa pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA