Peraturan Menteri Nomor pm59 Tahun 2020 tentang KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.

2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

3. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

5. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

6. Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

(1) Sepeda yang beroperasi di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan. (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. spakbor; b. bel; c. sistem rem; d. lampu; e. alat pemantul cahaya berwarna merah; f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning; dan g. pedal.

(1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban. (2) Bel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat bersumber dari listrik atau getaran dan harus berfungsi dengan baik. (3) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada Sepeda untuk memperlambat atau menghentikan laju Sepeda dan harus berfungsi dengan baik. (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban. (5) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan alat atau piranti yang memancarkan cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau sementara pada bagian belakang dan depan Sepeda. (6) Alat pemantul cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di atas permukaan Jalan atau di bawah sadel. (7) Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipasang pada jari-jari Sepeda di kedua sisi roda. (8) Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai alat kayuh untuk menggerakan laju Sepeda. (9) Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan

pedal.

(1) Penggunaan spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk Sepeda balap, Sepeda gunung, dan jenis Sepeda lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipasang pada malam hari dan kondisi tertentu. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kondisi jarak pandang terbatas karena gelap; b. hujan lebat; c. terowongan; dan/atau d. kabut.

(1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Sepeda yang dioperasikan di Jalan harus berdasarkan Standar Nasional INDONESIA. (2) Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan: a. pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya; b. menggunakan alas kaki; dan c. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:

1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan marka Lajur Sepeda; 2. dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas, marka Lajur Sepeda dan/atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; 3. menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain; 4. memberikan prioritas pada pejalan kaki; 5. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan 6. membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi. (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.

(1) Pesepeda yang akan berbelok, berhenti, atau berbalik arah harus memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang Sepeda serta memberikan tanda berupa isyarat tangan. (2) Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. merentangkan lengan kiri menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kiri; b. merentangkan lengan kanan menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kanan; c. mengangkat salah 1 (satu) tangan di samping atas kepala untuk berhenti; dan/atau d. mengayunkan tangan dari belakang ke depan untuk memberikan Jalan bagi pengendara lain. (3) Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pesepeda yang berkendara di Jalan dilarang untuk: a. dengan sengaja membiarkan Sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan; b. mengangkut penumpang, kecuali Sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang Sepeda; c. menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara, kecuali dengan menggunakan piranti dengar; d. menggunakan payung saat berkendara; e. berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas; atau f. berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) Sepeda.

Sepeda dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan pesepeda dan pengguna Jalan lainnya.

(1) Dalam hal Sepeda digunakan penyandang disabilitas, pesepeda harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda. (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sepeda yang dioperasikan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disediakan fasilitas pendukung.

(2) Fasilitas pendukung untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lajur Sepeda dan/atau Jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki. (3) Lajur Sepeda dan/atau Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. berbagi Jalan dengan kendaraan bermotor; b. menggunakan bahu Jalan; c. lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan; atau d. lajur dan/atau Jalur khusus terpisah dengan badan Jalan. (4) Lajur Sepeda dan/atau Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. keselamatan; b. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan c. kelancaran lalu lintas. (5) Lajur Sepeda dan/atau Jalur yang dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan pejalan kaki dengan kapasitas yang memadai. (6) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat menampung sejumlah pejalan kaki dan Sepeda.

(1) Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berbagi Jalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda; b. rambu perintah dan larangan untuk sepeda; c. lampu penerangan Jalan; dan d. marka Lajur Sepeda pada simpang bersinyal.

(2) Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang menggunakan bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda; b. rambu perintah dan larangan untuk sepeda; c. lampu penerangan Jalan; dan d. marka Lajur Sepeda pada simpang bersinyal. (3) Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda berupa lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. marka Lajur Sepeda berupa gambar Sepeda berwarna putih dan/atau warna hijau; b. marka tempat penyeberangan pesepeda; c. rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda; d. rambu perintah dan larangan untuk sepeda; dan e. lampu penerangan Jalan. (4) Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda berupa lajur dan/atau Jalur khusus terpisah dengan badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. marka Lajur Sepeda berupa gambar Sepeda berwarna putih dan/atau warna hijau; b. marka tempat penyeberangan pesepeda; c. rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda; d. rambu perintah dan larangan untuk sepeda; e. lampu penerangan Jalan; dan f. pembatas lalu lintas untuk Jalur khusus Sepeda yang berdampingan dengan Jalur kendaraan bermotor.

Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda berupa lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan:

a. untuk Jalan tanpa pembatas lalu lintas, lebar paling kecil Lajur Sepeda adalah 1,2 m (satu koma dua meter); b. jika terdapat Parkir kendaraan di badan Jalan dengan menggunakan marka khusus Parkir, Lajur Sepeda harus terletak di antara area Parkir dan lajur kendaraan dengan lebar paling kecil Lajur Sepeda adalah 1,5 m (satu koma lima meter); dan c. jika ada lajur khusus bus, Lajur Sepeda terletak di antara Jalan kendaraan dan lajur khusus bus.

Lajur Sepeda dan/atau Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berada di Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan Jalan strategis nasional selain di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi melalui Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berada di Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan Jalan strategis nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. gubernur, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berada di Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan Jalan strategis provinsi; d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berada di Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi

dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan e. bupati/wali kota, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berada di:

1. Jalan kolektor primer selain yang menghubungkan antaribukota provinsi, yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
2. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
3. jalan sekunder di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta jalan sekunder dalam kota;
4. jalan strategis kabupaten;
5. jalan umum pada jaringan jalam sekunder di dalam kota; dan
6. jalan desa.

Dalam MENETAPKAN Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya harus memperhatikan faktor konektivitas jaringan Lajur Sepeda dan terintegrasi dengan angkutan umum pada mil pertama dan mil terakhir.

(1) Penyediaan fasilitas pendukung Sepeda berupa Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyediaan fasilitas pendukung berupa Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan Jalan pada Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda. (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa Rambu Lalu Lintas dan marka Lajur Sepeda. (3) Rambu Lalu Lintas dan marka Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pesepeda dapat disediakan fasilitas Parkir umum untuk Sepeda. (2) Fasilitas Parkir umum untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa: a. lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki; dan b. terdapat rak, tiang, atau sandaran yang memungkinkan bagi Sepeda untuk dikunci atau digembok. (3) Fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada: a. simpul transportasi; b. gedung perkantoran; c. pusat perbelanjaan; d. sekolah; dan e. tempat ibadah.

(4) Penyediaan fasilitas Parkir Sepeda di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas Parkir. (5) Dalam hal fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di bahu Jalan harus memenuhi ketentuan bersifat paralel paling banyak 12 (dua belas) Sepeda dan dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas Parkir di bahu Jalan. (6) Dalam hal fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di trotoar harus memenuhi ketentuan: a. jarak tidak lebih dari 15 m (lima belas meter) dari bangunan yang akan dituju; b. tidak boleh mengganggu arus pejalan kaki; c. tidak boleh menutupi atau mengganggu ubin pemandu bagi penyandang disabilitas tuna netra; d. jika Parkir berada di sudut simpang, tidak boleh mengganggu jarak pandang penyebrang Jalan; dan e. dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas Parkir di bahu Jalan.

(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. (2) Penentuan jenis dan penggunaan Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA