Peraturan Menteri Nomor pm107 Tahun 2013 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999.
3. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yangsejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Disiplin Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin 6. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja. 8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku harian kerja pegawai. 9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 10. Tugas pokok adalah tugas yang tercantum didalam peraturan tentang Organisasi dan Tatalaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan 11. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam Kontrak Kerja Pegawai. 12. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan tugas tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan. 13. Alasan kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan- kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan tugas tambahan. 14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. 15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan. (3) Besaran Tunjangan Kinerja perkelas jabatan sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain; e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012; dan g. Pegawai yang cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya.

Proses penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja, didasarkan pada capaian kinerja bulan bersangkutan (bulan ke N), yang penghitungannya dilakukan pada bulan berikutnya (bulan ke N+1), dan tunjangannya dibayarkan pada bulan ketiga (bulan N+2), dan berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya.

(1) Permintaan pembayaran penambahan Tunjangan Kinerja diajukan untuk setiap bulan. (2) Pembayaran penambahan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau melalui rekening pegawai yang bersangkutan.

(1) Penghitungan Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas penghitungan capaian kinerja pegawai dengan unsur sebagai berikut: a. Unsur Disiplin Kerja; dan b. Unsur Prestasi Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Unsur Disiplin Kerja diperhitungkan sebesar-besarnya berkontribusi terhadap penambahan tunjangan kinerja sebesar 40 %dalam 1 (satu) bulan. (3) Unsur Prestasi Kerja diperhitungkan sebesar-besarnya berkontribusi terhadap penambahan tunjangan kinerja sebesar 60% dalam 1 (satu) bulan. (4) Jumlah kumulatif penambahan tunjangan kinerja,kontribusi dari unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja sebesar-besarnya 100% dalam 1 (satu) bulan.

Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Disiplin Kerja sebesar 40 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) terdiri atas aspek: a. Jumlah waktu terlambat masuk kerja bukan karena alasan kedinasan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 5%; b. Jumlah waktu pulang cepat bukan karena alasan kedinasan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 5%; c. Jumlah hari tidak hadir tanpa alasan yang sahatau mangkir, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 15%; dan d. Pengenaan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan beratsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 15%.

(1) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b dan c, didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir biometrik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan peraturan pelaksanaannya. (2) Waktu terlambat masuk kerja, pulang cepat dan hari tidak hadir yang disertai dengan surat keterangan dan disahkan oleh atasan langsung, tidak dihitung dalam aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b, dan c. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja terkait pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir d hanya dilakukan untuk 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan berikutnya setelah pejabat yang berwenang MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan. (2) Salinan/foto kopi penetapan penjatuhan hukuman disiplin, wajib disampaikan oleh atasan langsungnya kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan unit kerja yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hukuman disiplin ditetapkan.

Rincian kriteria penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal11 (1) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Prestasi Kerja sebesar 60% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagi pemangku jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, struktural Eselon II, dan Kepala UPT, terdiri atas aspek: a. pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 30%; b. pelaksanaan tugas tambahan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 10%; c. ketepatan waktu laporan bulanan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 10%; dan d. penyelesaian administrasi keuangan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 10%. (2) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Prestasi Kerja sebesar 60% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagi pemangku jabatan Staf Ahli Menteri, struktural eselon II bukan pengelola keuangan, struktural eselon III bukan Kepala UPT, eselon IV bukan Kepala UPT, eselon V bukan Kepala UPT, fungsional tertentu, dan fungsional umum, terdiri atas aspek: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 35%; b. pelaksanaan tugas tambahan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 15%; dan c. ketepatan laporan bulanan, dengan kontribusi terhadap penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 10%. (3) Rincian kriteria penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Prestasi Kerja bagi pemangku jabatan Sekteraris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, struktural Eselon II, dan Kepala UPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Rincian kriteria penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari Unsur Prestasi Kerja bagi pemangku jabatan Staf Ahli Menteri, struktural eselon II bukan pengelola keuangan, struktural eselon III bukan Kepala UPT, eselon IV bukan Kepala UPT, eselon V bukan Kepala UPT, fungsional tertentu, dan fungsional umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Tunjangan kinerja diberikan sebesar akumulasi persentase penghitungan penambahan tunjangan kinerja unsur disiplin kerja ditambah persentase penghitungan penambahan tunjangan kinerja unsur prestasi kerja, dikurangi persentase pemotongan karena ijin sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan hasilnya dikalikan besaran nilai tunjangan kinerja. (2) Lembar penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Contoh 1 dan Contoh 2 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari pelaksanaan kontrak kerja dan tugas tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pegawai wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi jabatan, atau uraian jenis kegiatannya sesuai jabatan yang dipangku; b. Pegawai yang melaksanakan kegiatan kontrak kerja, apabila dalam bekerja terdapat kelebihan jam kerja pada hari yang bersangkutan, yang jumlahnya mencapai 3 (tiga) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam kerja formal, maka setiap kelebihan 3 (tiga) jam dihitung sebagai 1 (satu) tugas tambahan dan berlaku kelipatannya; c. Pegawai yang ditugaskan sebagai Pelaksana Harian dengan akumulasi 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dapat dimasukkan sebagai 1 (satu) tugas tambahan dan berlaku kelipatannya; d. Pegawai yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas dengan akumulasi 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dapat dimasukkan sebagai 2 (dua) tugas tambahan. e. keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan selama paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dapat dimasukkan sebagai 2 (dua) tugas tambahan dan berlaku kelipatannya; f. keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihanselama 1 (satu) bulan atau lebih dimasukkan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan 3 (tiga) tugas tambahan; g. keikutsertaan 1 (satu) kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian/keagamaan, serta pembinaan fisik dan mental lainnya yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, setiap jenis kegiatan dimaksud diikuti sekali dalam 1 (satu) minggu dihitung sebagai 1 (satu) pelaksanaan tugas tambahan; dan h. keikutsertaan dalam kegiatan apel pagi, apel sore, upacara bendera, upacara hari besar nasional, dan sejenisnya tidak termasuk tugas pokok maupun tugas tambahan karena merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh Pegawai.

Penghitungan besaran penambahan tunjangan kinerja dari pelaksanaan kontrak kerjadan tugas tambahan bagi pegawai yang melaksanakan tertentu dan petugas operasional yang menerapkan hari dan jam kerja shift dilaksanakan dengan ketentuan: a. Kegiatan tugas jabatan dilaksanakan oleh pemangku jabatan sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan sesuai peratan perundangan-undangan, dan / atau oleh pimpinan unit kerja sesuai kebutuhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pegawai yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan diluar hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dianggap tidak melaksanakan uraian kegiatan tugas jabatan; c. Jumlah hari dan jam kerja pegawai petugas piket atau petugas operasional, dalam setiap bulannya disesuaikan dengan kalender hari kerja dan jam kerja, sebagaimana ketentuan yang diberlakukan kepada pegawai lainnya.

(1) Tugas tambahan yang dapat dihitung sebagai unsur pemberian penambahan tunjangan kinerja, selain yang telah dinyatakan dalam Pasal 13, yaitu merupakan pelaksanaan tugas-tugas lain atau merupakan bagian dari tugas pokok/ fungsi jabatan / uraian jenis kegiatan tugas jabatan lainnya yang tidak termasuk dalam kontrak kerja. (2) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari unsur pelaksanaan tugas tambahan, dapat dilakukan apabila setiap tugas tambahan yang sudah diselesaikan, dibuktikan dengan surat keterangan yang disahkan oleh atasan langsungnya. (3) Jumlah surat keterangan yang dapat diperhitungkan sebagai unsur pemberian tambahan tunjangan kinerja dibatasi paling sedikit 1 (satu) surat keterangan dalam 1 (satu) bulan. (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan format seperti Contoh 3 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Setiap pemangku jabatan wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan, yang merupakan prestasi kerja setiap bulannya kepada atasan langsung selaku pejabat penilai, pada hari kerja ke 7 (tujuh) bulan berikutnya. (2) Atasan langsung memberikan penilaian prestasi kerja pegawai dan MENETAPKAN penghitungan persentase penambahan tunjangan kinerja kepada pegawai. (3) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis atas nama Direktur Jenderal dan/atau Kepala Badan berwenang menjadi pejabat penilai atas laporan prestasi kerja bulanan dan MENETAPKAN penghitungan persentase penambahan tunjangan kinerja Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Unsur laporan kegiatan bulanan pegawai,terdiri dari: a. pelaksanaan kegiatan tugas jabatan; b. pelaksanaan tugas tambahan; c. ketepatan waktu pelaporan; dan d. penyelesaian administrasi keuangan.

Laporan kegiatan bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan format seperti Contoh 4 dan Contoh 5 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penilaian pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf a, didasarkan tingkat kesesuaian antara kontrak kerja pegawai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan berdasarkan buku kerja harian pegawai. (2) Nilai pelaksanaan kegiatan tugas jabatanbagi jabatan Sekteraris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, struktural Eselon II, dan Kepala UPT, terdiri atas interval dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja sebagai berikut, apabila penilaian: a. sangat sesuai (91% s/d 100%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 30%; b. sesuai (76% s/d 90%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya20%; c. cukup sesuai (61% s/d 75%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya10%; d. kurang sesuai (51% s/d 60%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya5%; dan e. tidak sesuai (0% s/d 50%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya0%. (3) Nilai pelaksanaan kegiatan tugas jabatan bagi jabatan Staf Ahli Menteri, struktural eselon II bukan pengelola keuangan, struktural eselon III bukan Kepala UPT, eselon IV bukan Kepala UPT, eselon V bukan Kepala UPT, fungsional tertentu, dan fungsional umum, terdiri atas interval dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja sebagai berikut, apabila penilaian: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sangat sesuai (91% s/d 100%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 35%; b. sesuai (76% s/d 90%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 25%; c. cukup sesuai (61% s/d 75%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya15%; d. kurang sesuai(51% s/d 60%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 5%; dan e. tidak sesuai(0% s/d 50%), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya0%.

(1) Penilaian pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, didasarkan pada berapa jumlah surat keterangan yang diperoleh dan telah disahkan oleh atasan langsungnya, sebagai bukti bahwa pegawai telah selesai melaksanakan setiap uraian kegiatan tugas tambahan. (2) Jumlah Surat Keterangan yang diperoleh dari penyelesaian pelaksanaan tugas tambahan,bagi jabatan Sekteraris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, struktural Eselon II, dan Kepala UPT, penghitungan penambahan tunjangan kinerja diberikan berdasarkan jumlah dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja sebagai berikut, apabila memperoleh: a. 2 (dua) surat keterangan atau lebih, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya10%; b. 1 (satu) surat keterangan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar5%; dan c. 0 (nol) surat keterangan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 0%. (3) Jumlah Surat Keterangan yang diperoleh dari penyelesaian pelaksaaan tugas tambahan, bagi jabatan Staf Ahli Menteri, struktural eselon II bukan pengelola keuangan, struktural eselon III bukan Kepala UPT, eselon IV bukan Kepala UPT, eselon V bukan Kepala UPT, fungsional tertentu, dan fungsional umum, penghitungan penambahan tunjangan kinerja diberikan berdasarkan jumlah dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja sebagai berikut, apabila memperoleh: a. 2 (dua) surat keterangan atau lebih, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 15%; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. 1 (satu) surat keterangan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 7%; dan c. 0 (nol) surat keterangan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 0%.

(1) Penilaian ketepatan waktu laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, didasarkan pada waktu penyampaian laporan bulanan oleh pegawai kepada atasan langsungnya, dan ukuran ketepatan waktu laporan yaitu pada hari kerja ke 7 (tujuh) bulan berikutnya. (2) Penambahan tunjangan kinerja dari unsur ketepatan waktu laporan bulanan, penghitungannya dilakukan berdasarkan kriteria laporan dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja dengan kriteria sebagai berikut: a. sangat baik, apabila dilaporkan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari sebelum hari kerja ke 7 (tujuh), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya10%; b. baik, apabila dilaporkan tepat waktu pada hari kerja ke 7 (tujuh), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 8%; c. cukup, apabila dilaporkan 1 (satu) hari setelah hari kerja ke 7 (tujuh), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 6%; d. kurang, apabila dilaporkan 2 (dua) hari setelah hari kerja 7 (tujuh), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 5%; dan e. sangat kurang, apabila dilaporkan 3 (tiga) hari atau lebih setelah hari kerja ke 7 (tujuh), maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 0%.

(1) Penilaian penyelesaian administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, didasarkan pada realisasi persentase penyerapan/penggunaan DIPA yang menjadi target untuk digunakan pada setiap bulan, yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawabannya. (2) Penyelesaian administrasi keuangan menjadi bagian aspek penghitungan penambahan tunjangan kinerja bagi jabatan Sekteraris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, www.djpp.kemenkumham.go.id

struktural Eselon II, dan Kepala UPT, sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan. (3) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja dari unsur penyelesaian administrasi keuangan, dilakukan berdasarkan kriteria persentase penyerapan anggaran, dan persentase besaran tambahan tunjangan kinerja dengan kriteria sebagai berikut : a. sangat baik, apabila penyerapan 91% s/d 100% dari alokasi anggaran bulanan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya10%; b. baik, apabila penyerapan 76% s/d 90% dari alokasi anggaran bulanan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 8%; c. cukup, apabila penyerapan 61% s/d 75% dari alokasi anggaran bulanan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya6%; d. kurang, apabila penyerapan 51% s/d 60% dari alokasi anggaran bulanan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 5%; dan e. sangat kurang (penyerapan 0% s/d 50% dari alokasi anggaran bulanan, maka diberikan tambahan persentase tunjangan kinerja sebesar besarnya 0%. (3) Kriteria persentase untuk penilaian penyelesaian administrasi keuangan berdasarkan pada target penarikan dana bulanan dari total anggaran yang tercantum dalam DIPA, yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan dengan tahapan: a. Petugas Pengelola Daftar Hadir pada masing-masing unit kerja eselon II atau masing-masing UPT menyiapkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap akhir bulan,dan menyampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan dilingkungan unit kerjanya pada hari kerja ke 1 (satu) setiap bulan berikutnya; b. Pegawai wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada atasan langsungnya selaku pejabat penilai paling lambat pada hari www.djpp.kemenkumham.go.id

kerja ke 7 (tujuh) bulan berikutnya, dan berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya; c. Atasan langsung setelah menerima laporan bulanan, melakukan penilaian laporan bulanan dan penghitungan persentase penambahan tunjangan kinerja pegawai, dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan dilingkungan unit kerjanya paling lambat pada hari kerja ke 9 (sembilan) setiap bulannya; d. Pejabat yang bertanggungjawab dalam urusan ketatausahaan, menyiapkan rekapitulasi data penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan unit kerjanya pada setiap awal bulan, untuk diperhitungkan dalam usulan penambahan tunjangan kinerja pegawai; e. Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan menyiapkan dan menyampaikan penghitungan besaran usulan penambahan tunjangan kinerja pegawai kepada pimpinan unit kerja eselon II dan/ atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membawahi pegawai yang bersangkutan, paling lambat pada hari kerja ke-10 (sepuluh) setiap bulannya; f. Pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT, mensyahkan usulan penambahan tunjangan kinerja dan menyampaikan kembali paling lambat pada hari kerja ke 11 (sebelas) kepada pejabat ketatausahaan untuk diproses pengajuan pencairannya; g. Pejabat ketatausahaan memproses lanjut dokumen usulan pembayaran tunjangan kinerja dan menyampaikan kepada pejabat pembuat daftar gaji di lingkungan unit kerja masing-masing, paling lambat pada hari kerja ke 12 (dua belas) setiap bulannya; h. Pejabat pembuat daftar gaji, berdasarkan dokumen pemberian penambahan tunjangan kinerja pegawai, memproses lebih lanjut ke Kantor Perbendaharaan Negara sesuai peraturan perundang- undangandan menambahkan besaran tunjangan kinerja pada pembayaran gaji pegawai setiap bulan.

Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan format seperti Contoh 6 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahapan penghitungan dan pemberian penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digambarkan dalam tabel seperti Contoh 7 Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan masuk kerja dalam jabatan yang baru, maka tunjangan kinerja pada bulan ke-N dan N+1, dibayarkan sesuai hasil rekapitulasi daftar hadir dan penghitungan penambahan tunjangan kinerja unsur prestasi kerja dari jabatan dan unit kerja yang lama. (2) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja pada jabatan yang baru, dilaksanakan penghitungannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini, setelah yang bersangkutan membuat kontrak kerja dan realisasinya yang dibuktikan dengan buku kerja harian pegawai.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan bagi pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2) Awal masuk kerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. (3) Penghitungan pemberian tunjangan kinerja pegawai dipekerjakan/diperbantukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan format seperti Contoh 8 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, www.djpp.kemenkumham.go.id

diberikan satu tunjangan kinerja yang nilai besarannya paling menguntungkan. (2) Pegawai yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, dianggap tidak merangkap jabatan, dan penambahan tunjangan kinerjanya dipenghitungkan sesuai dengan penilaian laporan kegiatan bulanan pegawai pada jabatan yang dipangkunya.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yaitu perangkapan jabatan yang diatur dengan peraturan perundangan, berupa: a. pegawai pemangku jabatan fungsional tertentu yang merangkap dalam jabatan struktural; b. pegawai pemangku jabatan fungsional umum yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural; c. pegawai pemangku jabatan fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural; dan d. pegawai pemangku jabatan struktural yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural lain yang setingkat atau lebih tinggi.

Jangka waktu sebagai pelaksana tugas yang dapat diberikan penambahan tunjangan kinerja paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja.

Penghitungan dan pemberian penambahan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan belum ditetapkan tunjangan kinerjanya oleh Kementerian Keuangan, maka pemberian penambahan tunjangan kenerja diberikan sesuai dengan Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penambahan Tunjangan kinerja pegawai yang menjalankan cuti dihitung dengan ketentuan: a. pegawai yang menjalankan ijin sakit tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan dipotong 2% untuk setiap hari; b. pegawai yang menjalankan ijin sakit ataucuti sakit dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan tidak dipotong; c. pegawai yang menjalankan cuti tahunan, cuti karena alasan penting, dan cuti besar, maka tunjangan kinerjanya tidak dipotong; dan d. pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, mengambil masa persiapan pensiun, cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya, tidak diberikan tunjangan kinerja.

(1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi yang lebih kecil dari tunjangan kinerja, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar selisih antara hasil penghitungan Tunjangan Kinerja pegawai yang bersangkutan dengan Tunjangan Profesi pada jenjang yang sesuai. (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pegawai yang bersangkutan, maka yang dibayarkan adalah tunjangan Profesinya.

(1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat yang melaksanakan tugas tertentu, yaitu penjaga menara suar, awak kapal negara yang sedang www.djpp.kemenkumham.go.id

melaksanakan tugas berlayar lebih dari satu bulan, pejabat teknis yang melaksanakan tugas didaerah terpencil, atau pejabat karena faktor geografis tidak mungkin dilaksanakan absensi secara biometrik dan penyampaian laporan bulanan secara tepat waktu. (2) Kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar 100% setiap bulan, sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Bagi pejabat yang melaksanakan tugas tertentu dan dilaksanakan secara bergiliran dan/atau shift, maka kepada pejabat dimaksud diberikan Surat Perintah yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

(1) Penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 didasarkan pada unsur Disiplin Kerja, dan dibayarkan secara rapel. (2) Penghitungan penambahan tunjangan kinerja sebagaimana ayat (1) diatas, didasarkan hasil rekapitulasi absensi sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 37 Tahun 2012, tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2013 tentang petunjuk pengelolaan Administrasi Kehadiaran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Penghitungan kumulatif unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014, dijadikan dasar penambahan tunjangan kinerja yang dibayarkan mulai bulan Maret 2014 dan berlaku untuk penghitungan pembayaran bulan-bulan selanjutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai yang dilaksanakan pada 2 (dua) bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal pensiun, tidak dilakukan penghitungan sebagai penambahan tunjangan kinerja.

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian anggaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, selama masing-masing unit kerja belum menyiapkan alokasi anggaran tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungannya.

Penyediaan dan pendistribusian anggaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2014, dan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Biro Perencanaan, bertanggungjawab dalam perencanaan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Biro Kepegawaian dan Organisasi, bertanggungjawab dalam penetapan jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang akan dibayarkan tunjangan kinerjanya; c. Biro Keuangan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyiapan dokumen untuk penyediaan anggaran tunjangan kinerja bagi pegawai. d. Biro Umum, bertanggungjawab dalam penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan penggunaan anggaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan; e. Biro Umum, bertanggung jawab terhadap pendistribusian anggaran tunjangan kinerja pegawai ke satuan kerja (SATKER) masing-masing unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, sesuai dengan besaran usulan kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai. f. Biro Umum, bertanggung jawab terhadap pendistribusian anggaran tunjangan kinerja pegawai ke satuan kerja (SATKER) masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan besaran usulan kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai. g. Satuan kerja masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, bertanggung jawab terhadap pendistribusian anggaran tunjangan kinerja pegawai ke satuan kerja (SATKER) masing-masing unit kerja di lingkungannya, sesuai dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

besaran usulan kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai. h. Tiap–tiap satuan kerja (SATKER) masing-masing unit kerja, bertanggungjawab dan melaporkan secara hierarkhis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai tahun anggaran 2013 dan 2014, kepada Menteri Perhubungan.

Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja kelas jabatan yang dipangkunya. Pasal43 Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal44 (1) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret tahun 2014, hak penambahan tunjangan kinerja tetap dibayarkan sesuai dengan unsur disiplin kerja. (2) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret tahun 2014, laporan bulanan prestasi kerja pegawai pada bulan Januari dan Februari tahun 2014, tidak dilakukan penilaian dan penghitungan bagi penambahan tunjangan kinerja oleh atasan langsungnya. (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun, maka laporan bulanan prestasi kerja pada dua bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal pensiun, tidak dilakukan penilaian dan penghitungan bagi penambahan tunjangan kinerja oleh atasan langsungnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id