Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROPINSI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan dekonsentrasi tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang www.djpp.kemenkumham.go.id

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA yang menjadi sumber pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja- KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 10. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 11. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan yang dipengaruhi jarak, jenis dan ketersediaan alat transportasi serta kondisi geografis untuk mencapai ibukota kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi oleh perangkat provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; g. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; h. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; i. memelihara stabilitas politik; dan j. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (2) Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dibebankan pada APBN. (2) Pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. (3) Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah.

(1) Pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk : a. meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan di daerah; b. mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dana APBN di daerah d. mengkoordinasikan penyelengaraan pemerintahan umum; dan e. memperkuat kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam sub kegiatan, yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi; c. fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi; d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; e. penatausahaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; f. koordinasi pengendalian administrasi keuangan dan aset pemerintah di wilayah provinsi; g. koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan h. koordinasi pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi.

(1) Penentuan besaran alokasi anggaran pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi berdasarkan: a. Jumlah Kabupaten/Kota; b. Standar Biaya Umum; dan c. Aksesbilitas. (2) Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA. (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. (2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum selaku unit Eselon I Pembina, mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan para SKPD pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

(1) Dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur harus: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. MENETAPKAN SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan c. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. (2) Gubernur memberitahukan program, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum selaku unit Eselon I Pembina berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi. (2) Gubernur melalui kepala SKPD dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pelaksana program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan dan barang di wilayah provinsi berkaitan dengan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan dan barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur. (2) Penetapan SKPD penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk pejabat perbendaharaan atau pejabat pengelola keuangan yang meliputi: a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan d. Bendahara Pengeluaran.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a selaku Pejabat perbendaharaan kegiatan dekonsentrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro yang membidangi pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah Provinsi.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menunjuk dan MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas 4 (empat) pejabat eselon III yang berasal dari lingkungan: a. Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum; b. Biro yang membidangi administrasi pembangunan; c. Biro yang membidangi administrasi keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

(1) Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggung jawab terhadap sub kegiatan: a. fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi; c. fasilitasi sekretariat pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi; dan d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi. (2) Biro yang membidangi administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan penatausahaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi. (3) Biro yang membidangi keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan koordinasi pengendalian administrasi keuangan dan aset pemerintah di wilayah provinsi. (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan: a. koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan b. koordinasi pelaporan manajerial penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam mengoordinasikan pelaksanan tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk sekretariat pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan.

(1) Kepala Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menunjuk dan MENETAPKAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu bendahara. (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah dari masing- masing Pejabat Pembuat Komitmen. (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (4) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan. (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

(1) DIPA penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi dapat dilakukan revisi anggaran. (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penambahan atau pengurangan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran berubah; dan/atau b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap. (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyaluran dana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. (2) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. (3) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2011.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, dialokasikan dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang. (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun Belanja Barang penunjang kegiatan dekonsentrasi dengan kode akun 521311. (3) Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi melakukan penatausahaan barang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

perundang-undangan.

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman; b. fasilitasi; c. pelatihan; d. bimbingan teknis; dan e. pemantauan dan evaluasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Dalam Negeri membentuk sekretariat penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

(1) Kepala Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi wajib menyusun: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang gubernur www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. (2) Dalam penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh sekretariat dekonsentrasi pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

(1) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a memuat: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memuat laporan keuangan dan laporan barang yang terdiri atas: a. neraca; b. realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, memuat laporan hasil aktivitas kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang merupakan tindak lanjut atas berbagai amanat peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas: a. Rekapitulasi laporan akuntabilitas keuangan; b. Rekapitulasi laporan akuntabilitas aset pemerintah; c. Rekapitulasi laporan manajerial ; d. Laporan pelaksanaan rapat; dan e. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (4) Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial dan Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Gubernur menyampaikan laporan program kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi kepada DPRD provinsi. (2) Laporan program kegiatan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laporan tahunan gubernur atas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (3) Laporan tahunan gubernur atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (4) Laporan tahunan gubernur atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(1) Gubernur menyampaikan laporan manajerial, laporan akuntabilitas, dan laporan teknis penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Gubernur menyampaikan laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id