Peraturan Menteri Nomor 71-m-dag-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA, BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS, DAN SATUAN UKURAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

6. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

7. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT.

8. Batas Kesalahan Yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu bsaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d’Unites) selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

11. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan- kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan- penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

12. Pengujian Dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.

14. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

16. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.

17. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau Menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.

19. Unit Kerja adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.

20. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di daerah provinsi yang membidangi urusan perdagangan.

21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perdagangan.

22. Direktur adalah Direktur Metrologi.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Ruang lingkup pengawasan meliputi UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor; b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan c. Satuan Ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan: a. penggunaan UTTP sesuai ketentuan; b kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal. (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan: a. kesesuaian pelabelan; b. kebenaran kuantitas. (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan.

(1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran: a. peruntukan UTTP; dan b. cara penggunaan UTTP. (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya. (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP: a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak; b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya; e. untuk mengukur, menakar, atau Menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau f. untuk mengukur, menakar, Menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap: a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.

(2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang: a. bertanda tera batal; b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau c. tanda teranya rusak.

Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.

(1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan atau digunakan: a. di tempat usaha; b. di tempat untuk menentukan ukuran, takaran, atau timbangan untuk kepentingan umum; c. di tempat melakukan penyerahan atau penerimaan barang; d. di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. (2) Tata cara pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan berpedoman pada ketentuan syarat teknis UTTP.

(1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kebenaran:

a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume; b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan; c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat perusahaan. (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan Yang Diizinkan. (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan. (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

(1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha.

(2) Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik. (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan pada tahap akhir proses produksi atau pengemasan. (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian.

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan untuk memeriksa penggunaan dan penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan pada: a. UTTP; b. kemasan BDKT; c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; atau d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Pengawasan terhadap Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan serta lambang satuan yang tercantum pada UTTP, kemasan BDKT, pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan, atau pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

(1) Pelaksanaan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran untuk: a. skala nasional dikoordinasikan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal; b. skala provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi; atau c. skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan pengawasan untuk skala nasional kepada Direktur.

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara berkala dan secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana kerja. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan: a. tindak lanjut pengawasan secara berkala; b. pengaduan masyarakat; c. temuan, informasi yang berasal dari media cetak, atau media elektronik; atau d. laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pengamat Tera.

(1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian. (2) Dalam hal Pengawas Kemetrologian memerlukan bantuan, Pengamat Tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus.

(1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian yang bertugas di Direktorat Metrologi, Unit Kerja pada dinas provinsi, dan/atau dinas kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya. (2) Dalam hal Unit Kerja belum memiliki Pengawas Kemetrologian atau kekurangan Pengawas Kemetrologian, dapat meminta bantuan kepada Pengawas Kemetrologian yang berada di Unit Kerja lain baik di pemerintah, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota.

(1) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan pengawasan harus: a. mengenakan tanda pengenal pegawai; b. mengenakan pakaian seragam dinas; c. membawa surat perintah tugas; d. membawa formulir cerapan sesuai objek yang diawasi; e. membawa peralatan yang diperlukan;

f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan g. membuat laporan hasil pengawasan. (2) Dalam hal melaksanakan pengawasan khusus, Pengawas Kemetrologian diperbolehkan untuk tidak mengenakan pakaian seragam dinas. (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pengawasan yang dilakukan oleh: a. unit kerja provinsi dan unit kerja kabupaten/kota ditandatangani oleh Kepala Dinas; atau b. Direktorat Metrologi ditandatangani oleh Direktur Metrologi. (4) Format Surat Perintah Tugas, Format Formulir Cerapan, Format Berita Acara Hasil Pengawasan, Format Laporan Hasil Pengawasan dan Daftar Jenis Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Formulir cerapan pengujian kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan dan Formulir cerapan pengujian kebenaran kuantitas BDKT berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengawas Kemetrologian membuat Laporan Hasil Pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran untuk dilakukan evaluasi. (2) Dalam hal menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku usaha, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.

(1) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal, Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai barang bukti dengan cara membubuhkan Segel Metrologi dan dibuatkan berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengawas Kemetrologian yang melakukan pengamanan barang bukti dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus melaporkan dugaan tindak pidana kepada atasan Pengawas Kemetrologian.

(3) Bentuk dan ukuran Segel Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pengadaan Segel Metrologi dilakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan dalam hal ini melalui Direktorat Metrologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Petunjuk Teknis pendistribusian dan pengelolaan Segel Metrologi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Jika berdasarkan hasil evaluasi dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang metrologi legal, harus ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Pengawas Kemetrologian.

(1) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilengkapi Surat Perintah Penyidikan dari atasan Pengawas Kemetrologian yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal sesuai kewenangannya. (2) Dalam hal atasan Pengawas Kemetrologian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pengawas Kemetrologian dengan diketahui oleh atasan yang bersangkutan. (3) Format Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal untuk: a. skala nasional dikoordinasikan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal; b. skala provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi; atau c. skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal untuk skala nasional kepada Direktur.

(3) Penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian yang bertugas di Direktorat Metrologi, Unit Kerja pada dinas provinsi, dan/atau dinas kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya. (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 24 dapat berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, dan/atau lembaga penegak hukum.

(1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, masyarakat dapat berperan serta: a. melakukan pengawasan kebenaran hasil pengukuran melalui kegiatan Pos Ukur Ulang; atau b. menyampaikan pengaduan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Pos Ukur Ulang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Petunjuk teknis pelaksanaan penyampaian pengaduan pelanggaran terhadap ketentuan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan pengawasan kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya. (3) Direktur menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan pengawasan oleh Provinsi kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 30 bulan berikutnya.

(4) Direktur Jenderal menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri berupa: a. rekapitulasi laporan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi; dan b. rekapitulasi laporan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh provinsi.

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Bab XI dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN