Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Komite Antidumping INDONESIA yang selanjutnya disebut KADI adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan antidumping dan tindakan imbalan.

(1) KADI merupakan lembaga nonstruktural. (2) KADI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

KADI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KADI menyelenggarakan fungsi: a. melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon, dan hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami oleh pemohon; b. mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan; c. membuat laporan hasil penyelidikan; d. merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping dan/atau bea masuk imbalan kepada Menteri; dan e. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri.

(1) Susunan organisasi KADI terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi; d. Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian; dan e. Sekretariat. (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KADI.

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KADI.

(1) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dan Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota yang berasal dari aparatur sipil negara. (3) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi. (4) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.

(1) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya barang dumping dan barang mengandung subsidi.

(2) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dengan kerugian industri dalam negeri.

(1) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua. (2) Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dan Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Subkomite Penyelidikan merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex officio dilaksanakan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengamanan perdagangan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara ex officio dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengamanan perdagangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KADI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan, dan dokumentasi; c. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan KADI; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara; e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka

pengenaan tindakan antidumping dan pengenaan tindakan imbalan; dan f. pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan antidumping dan pengenaan tindakan imbalan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KADI: a. bersifat independen, objektif, dan profesional; b. bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil penyelidikan; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi hasil penyelidikan.

(1) Ketua menyampaikan laporan kepada Menteri atas pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Ketua menyampaikan laporan kinerja akhir masa jabatan kepada Menteri.

(1) KADI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di lingkungan KADI. (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Setiap unsur di lingkungan KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KADI maupun dengan unit lain di lingkungan Kementerian Perdagangan dan instansi lain yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Subkomite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian, dan Sekretaris melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Ketua, Wakil Ketua, Kepala Subkomite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Subkomite Penyelidikan Kerugian, dan Sekretaris harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan bawahan.

(1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Subkomite Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Kepala Subkomite Penyelidikan Kerugian, dan Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala.

(1) Ketua dan Wakil Ketua dipilih melalui proses seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua berakhir. (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mekanisme seleksi, dan tugas panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memiliki integritas; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang perdagangan internasional; f. berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajemen kepemimpinan paling singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran; h. berpendidikan paling rendah sarjana; i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; j. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan k. tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen persyaratan.

(1) Seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (2) Tata cara seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi.

(1) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua kepada Menteri untuk dipilih. (2) Nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

(1) Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. (3) Ketua dan Wakil Ketua dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua wajib diambil sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya oleh Menteri. (2) Pengambilan sumpah dan janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; d. dinyatakan hilang; atau e. berakhir masa jabatannya. (2) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kematian. (3) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. (4) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

(5) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

(1) Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. melanggar sumpah atau janji; b. melanggar pakta integritas; c. melakukan perbuatan tercela; d. indisipliner; e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; f. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya; g. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau h. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik. (3) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua dan/atau Wakil Ketua, Menteri dapat mengangkat Ketua dan/atau Wakil Ketua pengganti. (2) Masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua yang digantikan. (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan/atau Wakil Ketua pengganti wajib diambil sumpah dan janji menurut agamanya oleh Menteri.

Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi berasal dari aparatur sipil negara.

(1) Persyaratan anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi: a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memiliki integritas; d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang bidang perdagangan internasional paling singkat 2 (dua) tahun; f. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pendaftaran; g. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya; l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; h. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan i. tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen persyaratan.

(1) Dalam hal dibutuhkan, Ketua dapat meminta penugasan pegawai negeri sipil sebagai anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi. (2) Ketua menyampaikan permintaan penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti mekanisme penugasan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi yang berasal dari aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari aparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (3) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal keputusan Ketua mengenai pengangkatan Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi ditetapkan.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi diberhentikan dengan hormat, apabila: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; d. dinyatakan hilang; atau e. berakhir masa jabatannya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kematian.

(3) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. (4) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. melanggar pakta integritas; b. melakukan perbuatan tercela; c. indisipliner; d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; e. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya; f. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau g. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Ketua setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik. (3) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian dapat berasal dari aparatur sipil negara.

(1) Persyaratan anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi: a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memiliki integritas; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang bidang perdagangan internasional paling singkat 2 (dua) tahun; f. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pendaftaran;

g. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya; m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; h. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan i. tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen persyaratan.

(1) Dalam hal dibutuhkan Ketua dapat meminta penugasan pegawai negeri sipil sebagai anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian. (2) Ketua menyampaikan permintaan penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti mekanisme penugasan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian yang berasal dari aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari aparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (3) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal keputusan Ketua mengenai pengangkatan anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian ditetapkan.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian diberhentikan dengan hormat, apabila: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; d. dinyatakan hilang; atau e. berakhir masa jabatannya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kematian. (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

(4) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

(1) Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. melanggar pakta integritas; b. melakukan perbuatan tercela; c. indisipliner; d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; e. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya; f. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau g. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Ketua setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik. (3) Mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pegawai nonaparatur sipil negara atau nama lainnya yang bekerja di lingkungan KADI dapat melaksanakan tugas sampai dengan Desember 2024.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 925); dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Katua Komite, Kepala, dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж