Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
2. Pendidikan Widya Dharma adalah pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, life skill, dan keahlihan atau bentuk lain yang sejenis.
3. Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di vihara, cetiya, kuil,

kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). 4. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Buddha pada jalur pendidikan nonformal. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 6. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan. 7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pendidikan Keagamaan Buddha terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

(1) Pendidikan Keagamaan Buddha formal disebut Pendidikan Dhammasekha.

(2) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (3) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. Nava Dhammasekha setara dengan pendidikan usia dini ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun; b. Mula Dhammasekha setara dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun; c. Muda Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; d. Uttama Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan e. Uttama Dhammasekha Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

(1) Pendirian Pendidikan Dhammasekha wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal. (2) Pendirian Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum; b. memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus; c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen Pendidikan Dhammasekha. (5) Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek: a. tata ruang, geografis dan ekologis; b. prospek pendaftar; c. sosial dan budaya; serta d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Istilah Dhammasekha wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Buddha. (2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Kurikulum Pendidikan Dhammasekha terdiri dari keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Nava Dhammasekha memuat paling sedikit: a. budi pekerti Buddhis; dan b. pengenalan kitab suci. (3) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Mula Dhammasekha memuat paling sedikit: a. pengenalan kitab suci Tri Pitaka; b. riwayat hidup Buddha Gautama; dan c. ritual Buddhis.

(4) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit: a. kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka; b. kitab Suci Vinaya Pitaka; c. Ritual Buddhis; dan d. bahasa Pali/Sansekerta. (5) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit: a. Kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka; b. Kitab Suci Vinaya Pitaka; c. Kitab Suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka; dan d. Ritual Buddhis; dan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum keagamaan Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Mula Dhammasekha dan pendidikan Muda Dhammasekha wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial. (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; e. ilmu pengetahuan sosial; dan f. seni dan budaya.

(1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Dhammasekha sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kopetensi dasar yang harus dikuasai.

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Dhammasekha wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Dhammasekha terdiri atas pengawas pendidikan agama Buddha, kepala/wakil kepala, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. (2) Pengawas pendidikan agama Buddha dan kepala/wakil kepala wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Calon peserta didik pada jenjang Mula Dhammasekha minimal telah berusia 6 (enam) tahun. (2) Calon peserta didik pada jenjang Muda Dhammasekha harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Mula Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.

(3) Calon peserta didik pada jenjang Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Muda Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Pendidikan Dhammasekha Mula Dhammasekha, Pendidikan Dhammasekha Muda Dhammasekha, dan Pendidikan Dhammasekha Uttama Dhammasekha berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana yang wajib dimiliki oleh Pendidikan Dhammasekha paling sedikit meliputi: a. peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya; d. bahan habis pakai; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Prasarana yang wajib dimiliki oleh Pendidikan Dhammasekha paling sedikit: a. lahan; b. ruang kepala/wakil kepala; c. ruang kelas; d. ruang pendidik; e. ruang tata usaha; f. ruang perpustakaan; g. vihara/cetiya; dan h. prasarana lain yang diperlukan.

Pembiayaan Pendidikan Dhammasekha dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat, atau sumber lainnya yang sah.

(1) Pengelolaan pendidikan pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penilaian pendidikan pada Pendidikan Dhammasekha dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan peserta didik. (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kopetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (4) Penilaian oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional pada Pendidikan Dhammasekha diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penyelenggaraan pendidikan Dhammasekha wajib mengikuti proses akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendidikan Keagmaan Buddha nonformal terdiri dari: a. Pendidikan Widya Dharma; b. Pabbajja Samanera; dan c. Sekolah Minggu Buddha.

(1) Pendidikan Widya Dharma merupakan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara professional dalam rangka meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis. (2) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan secara terprogram. (3) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan wajib mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal. (4) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih. (5) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pedoman penyelenggaraan pendidikan Widya Dharma ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pabbajja Samanera diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha di bawah bimbingan Sangha. (2) Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal.

(1) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Direktur Jenderal. (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Buddha dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Buddha. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN