Peraturan Menteri Nomor 17-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
3. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
4. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak www.djpp.kemenkumham.go.id

boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 5. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 7. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 8. Keberlanjutan adalah prinsip bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya pada masa kini tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pada masa datang. 9. Kehidupan adalah ciri yang membedakan obyek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri (organisme hidup) dengan obyek yang tidak memilikinya (benda mati), baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena obyek (benda mati) tidak memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. 10. Penghidupan adalah aktifitas dimana akses atas aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga. 11. Akses adalah fasilitas yang mengatur dan/atau yang mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim dan/atau menggunakan sumber daya. 12. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang secara resmi bermukim di desa atau kelurahan yang berbatasan dengan wilayah pesisir atau masyarakat yang secara resmi bermukim dekat dengan wilayah pesisir dan sebagian warganya memiliki profesi yang berkaitan dengan perekonomian pesisir. 13. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan armada transportasi untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan produksi dan/atau jasa yang mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
18. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
19. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil secara berkelanjutan.
20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
21. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik INDONESIA.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki: a. Izin Lokasi; dan b. Izin Pelaksanaan Reklamasi. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Izin Lokasi Reklamasi; dan b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan bagi reklamasi di: a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan. (2) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk zona inti.

(1) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut. (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di: a. pulau-pulau kecil terluar (PPKT); b. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil; c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh: a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan c. menganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. (4) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Menteri berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional; c. kegiatan reklamasi lintas provinsi; d. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Kementerian; dan e. kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan: a. lokasi reklamasi; dan b. lokasi sumber material reklamasi.

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: a. perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan diatas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. (3) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan mempertimbangkan: a. kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan ruang untuk reklamasi; b. kondisi ekosistem pesisir; c. akses publik; dan d. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. (4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dengan mempertimbangkan: a. kajian dampak lingkungan sesuai Amdal; b. kondisi ekosistem pesisir; c. akses publik; d. penataan ruang kawasan reklamasi; dan e. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. (5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan: a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota; b. peta lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta; dan c. proposal perencanaan reklamasi. (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan: a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota; b. rencana induk; c. studi kelayakan; dan d. rancangan detail. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap. (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) merupakan persyaratan bagi gubernur atau bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. (9) Ketentuan tentang penyusunan proposal perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menteri, Gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab terhadap setiap Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan.

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan untuk: a. Pemerintah dan pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan; b. orang perseorangan berupa:

1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penangggung jawab kegiatan; dan
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha. c. badan hukum berupa:
4. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
5. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan www.djpp.kemenkumham.go.id

aslinya; 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; 4. fotokopi NPWP; dan 5. surat keterangan domisili usaha. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa: a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang; b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta; c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta; dan d. proposal reklamasi.

(1) Proposal reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memuat: a. latar belakang; b. tujuan reklamasi; c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi; d. rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang- kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material; e. rencana pemanfaatan lahan reklamasi; f. gambaran umum pelaksanaan reklamasi; dan g. jadwal rencana pelaksanaan kerja. (2) Ketentuan tentang penyusunan proposal reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. (2) Dalam hal penilaian dan evaluasi telah sesuai, untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas www.djpp.kemenkumham.go.id

provinsi, Menteri menyampaikan permohonan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. (4) Bentuk dan format Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan untuk: a. Pemerintah dan pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan. b. orang perseorangan berupa:

1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
2. fotokopi KTP; dan
3. fotokopi NPWP. c. badan hukum berupa:
4. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
5. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
6. fotokopi SIUP; dan
7. fotokopi NPWP. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa: a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi; b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang; c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. studi kelayakan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur; f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan; h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang; (3) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. (2) Dalam hal penilaian dan evaluasi telah sesuai, untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi, Menteri menyampaikan permohonan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. (4) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur www.djpp.kemenkumham.go.id

lebih lanjut dengan Peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa perluasan wajib dilaporkan kepada Menteri. (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan awal.

(1) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Lokasi Reklamasi diterbitkan. (2) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi.

(1) Permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disertai dengan persyaratan: a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal; b. peta lokasi perubahan; c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur, bupati/walikota; dan d. kondisi lingkungan lokasi perubahan. (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. (3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Izin Lokasi Reklamasi awal dikembalikan kepada Menteri pada saat Izin Lokasi Reklamasi perubahan diterbitkan. (5) Izin Lokasi Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.

(1) Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir. (2) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Menteri disertai dengan persyaratan: a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal; b. alasan perpanjangan; dan c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan.

(1) Apabila permohonan disetujui, Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (2) Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal. (3) Apabila masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

(1) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi dilakukan apabila Izin Lokasi Reklamasi asli rusak atau hilang. (2) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Menteri disertai dengan persyaratan: a. Izin Lokasi Reklamasi asli yang rusak; atau b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi asli hilang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabila permohonan disetujui, Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Menteri. (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan: a. Izin Lokasi Reklamasi; b. rencana induk; c. Izin Lingkungan; dan/atau d. rancangan detail.

(1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan. (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

(1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disertai dengan persyaratan: a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal; b. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal; c. peta lokasi perubahan; d. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur, bupati/walikota; e. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan; f. fotokopi Izin Lingkungan perubahan; g. rancangan detail reklamasi perubahan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

h. metode pelaksanaan, penggunaan peralatan, dan jadwal reklamasi. (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. (3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Menteri pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan. (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.

(1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir. (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Menteri disertai dengan persyaratan: a. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal; b. alasan perpanjangan; c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan; dan d. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi.

(1) Apabila permohonan disetujui, Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal. (3) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang. (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Menteri disertai persyaratan: a. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang rusak; atau b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang. (3) Apabila permohonan disetujui, Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur, bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan gubernur, bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai. (2) Akses kepada masyarakat di lokasi hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai; b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam; c. akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan; d. akses pelayaran rakyat; dan e. akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai. (3) Sebagai bentuk pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib: a. menuangkan dalam rencana induk reklamasi; b. mengalokasikan sebagian lahan reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai/saluran air; c. menyediakan jalur menuju sempadan pantai dan sungai; d. menyediakan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai; dan e. menyediakan prasarana transportasi. (4) Akses yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap dipertahankan dan tidak dapat dialihfungsikan.

(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi mengupayakan untuk mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. (2) Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan diupayakan melalui penyediaan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan/atau b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. (3) Mata pencaharian penduduk sebagai pembudidaya ikan diupayakan melalui penyediaan: a. lokasi dan prasarana untuk budidaya ikan; dan/atau b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. (4) Mata pencaharian penduduk untuk usaha kelautan dan perikanan lainnya diupayakan melalui penyediaan: a. sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan lainnya; dan/atau b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. (5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b harus diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang siap pakai.

(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi. (2) Kompensasi diberikan dalam bentuk: a. ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau b. perbaikan lingkungan. (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat yang kehilangan: a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau b. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi. (4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak berdasarkan hasil kajian lingkungan. (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan relokasi permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi. (2) Relokasi permukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh Pemerintah/pemerintah daerah.

(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan. (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan [Corporate Social Responsibility (CSR)]. (3) TJSL dan/atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. pemberian fasilitas; b. pendampingan; dan/atau c. pelatihan.

(1) Pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilaksanakan dengan cara: a. sosialisasi rencana pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. pendataan masyarakat yang terkena dampak reklamasi; c. penentuan cara mempertahankan mata pencaharian; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penentuan jenis mata pencaharian alternatif; e. penentuan nilai kompensasi; f. penentuan relokasi permukiman; dan g. penentuan cara pemberdayaan masyarakat. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal, kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan. (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi dan perwakilan masyarakat.

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Direktur Jenderal, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan. (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi. (3) Ketentuan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Jangka waktu periode monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap minimal 2 kali dalam setahun sampai pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya, meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan. (5) Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

(1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri. (2) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi. (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada gubernur dan bupati/walikota untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi.

(1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi. (2) Pengawasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus (Polsus PWP-3-K).

Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap reklamasi pulau buatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id