Pasal 39

(1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri. (2) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi. (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada gubernur dan bupati/walikota untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi.