Peraturan Badan Nomor per-07-1-01-ppatk-08-12 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

(1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. (2) PPATK bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

b. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Susunan organisasi PPATK terdiri atas: a. Kepala PPATK; b. Wakil Kepala PPATK; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Pencegahan; e. Deputi Bidang Pemberantasan; f. Pusat Teknologi Informasi; g. Inspektorat; h. Jabatan Fungsional; dan i. Tenaga Ahli.

(1) Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. (2) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan. (3) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu.

(1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK. (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. (4) Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. menjalani masa cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; b. melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut; c. menderita sakit dan harus beristirahat paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut; d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana; dan/atau e. memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (5) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai surat penugasan dari Kepala PPATK. (6) Dalam hal Kepala PPATK tidak dapat menerbitkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu: a. membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan PPATK; dan b. membantu Kepala PPATK dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit eselon I di lingkungan PPATK.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. membantu Kepala PPATK dalam proses pengambilan keputusan; b. membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;

c. membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan tugas dan fungsi PPATK; d. membantu Kepala PPATK dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan PPATK; e. membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan PPATK; f. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala PPATK berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK; g. mewakili Kepala PPATK pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala PPATK; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan di lingkungan PPATK; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan PPATK; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan PPATK; d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Umum; b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta pelayanan administrasi umum dan tatausaha pimpinan.

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, dan kearsipan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, keprotokolan, dan pemeliharaan; c. pelaksanaan urusan perencanaan, pengadaan, dan akuntansi Barang Milik Negara; d. melaksanakan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen; dan e. pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Ketatausahaan; b. Bagian Rumah Tangga; dan c. Bagian Perlengkapan.

Bagian Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, tata usaha pimpinan, dan melaksanakan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan, keprotokolan, dan pemeliharaan.

Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan akuntansi Barang Milik Negara.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem akuntabilitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis; b. penyiapan koordinasi, penyusunan, penyerasian rencana, program dan anggaran di lingkungan PPATK; c. penyiapan urusan perbendaharaan, pengelolaan tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara; d. pelaksanaan urusan verifikasi, akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan; e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan PPATK; f. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran; b. Bagian Perbendaharaan; dan c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan gaji dan tunjangan, surat perintah pembayaran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi, akuntansi, penyusunan pelaporan keuangan, sistem akuntabilitas kinerja, dan melaksanakan administrasi biro.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kebutuhan sumber daya manusia; b. pelaksanaan penyusunan mutasi, administrasi kesejahteraan, informasi dan pengembangan sumber daya manusia; c. penyiapan penyusunan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; d. pelaksanaan koordinasi tugas Komite Sumber Daya Manusia; e. pelekasanaan koordinasi penyusunan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi prosedur dan metode kerja; f. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko; dan g. pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebutuhan sumber daya manusia, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian pegawai, administrasi kepegawaian, dan melaksanakan koordinasi tugas Komite Sumber Daya Manusia.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, kesejahteraan, pola karir, pemberian penghargaan, penegakan disiplin, informasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, penyusunan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi prosedur dan metode kerja, pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan administrasi biro.

(1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas: a. Direktorat Pelaporan; b. Direktorat Pengawasan Kepatuhan; dan c. Direktorat Hukum.

Direktorat Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kewajiban pelaporan dan bimbingan terhadap Pihak Pelapor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktorat Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang pelaporan Pihak Pelapor; b. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya; c. pengoordinasian dan pelaksanaan registrasi pelaporan, penerimaan dan dokumentasi laporan serta penanganan dan tindak lanjut pengaduan permasalahan teknis pelaporan; d. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi atas kualitas laporan dan pemberian umpan balik kepada Pihak Pelapor;

e. pengoordinasian dan pelaksanaan tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas pertanyaan dari Pihak Pelapor terkait dengan aturan dan ketentuan pelaporan serta pemberian informasi kepada Pihak Pelapor; f. pengoordinasian dan pelaksanaan pengusulan pengenaan sanksi dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor; g. pengoordinasian dan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi dan permohonaan pengecualian laporan transaksi keuangan tunai oleh Penyedia Jasa Keuangan; h. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan ketentuan dan pedoman dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Pihak Pelapor; i. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Pihak Pelapor terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan dan ketentuan terkait lainnya; j. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi pedoman dan ketentuan internal Pihak Pelapor; dan k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Pelaporan terdiri atas: a. Kelompok Pengelolaan Pelaporan; b. Kelompok Kebijakan Pelaporan; dan c. Kelompok Bimbingan Pihak Pelapor. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Pengelolaan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya, registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, penghubung dan administrator Pihak Pelapor, penerimaan dan dokumentasi laporan, memberikan umpan balik terhadap kualitas laporan, mengusulkan pengenaan sanksi kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, memberikan usulan pengenaan sanksi dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor, serta menyusun rekapitulasi hasil evaluasi kualitas laporan.

Kelompok Kebijakan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan bahan rancangan pedoman bagi Pihak Pelapor, penyusunan bahan rancangan usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang, melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya terkait dengan penyusunan pedoman bagi Pihak Pelapor, melaksanakan tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas pertanyaan dan pengaduan dari Pihak Pelapor terkait dengan pelaporan, menyampaikan informasi kepada Pihak Pelapor dan melaksanakan tindak lanjut atas permohonan pengecualian laporan transaksi keuangan tunai oleh penyedia jasa keuangan.

Kelompok Bimbingan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, asistensi dan pelatihan, evaluasi terhadap pedoman dan ketentuan internal Pihak Pelapor, melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan, dan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, dan pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Direktorat Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan; b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus terhadap Pihak Pelapor; c. pengoordinasian dan pelaksanaan penyampaian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; d. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait;

e. pengoordinasian dan pelaksanaan pengusulan pengenaan sanksi administratif serta pemberian usulan pengenaan sanksi dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor; f. pengoordinasian dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus; g. pengelolaan dan pengoordinasian penerimaan hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor; h. pengelolaan dokumentasi audit kepatuhan, audit khusus, hasil tindak lanjut audit, dan dokumen lainnya; dan i. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Pengawasan Kepatuhan terdiri atas: a. Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; b. Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain; dan c. Kelompok Pemantauan Pengawasan Kepatuhan. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan audit kepatuhan dan audit khusus terhadap Penyedia Jasa Keuangan, penyampaian informasi hasil audit kepatuhan dan audit khusus kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan, permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait, mengusulkan pengenaan sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan audit, serta menyiapkan bahan perumusan rancangan kebijakan di bidang Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan.

Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan audit kepatuhan dan audit khusus terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait, mengusulkan pengenaan sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan audit, menyiapkan bahan perumusan rancangan kebijakan di bidang Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, serta melaksanakan administrasi Direktorat.

Kelompok Pemantauan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laporan hasil audit dan hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, pemantauan realisasi tindak lanjut hasil audit, menyusun rekapitulasi kepatuhan pelaporan atas tindak lanjut hasil audit, memberikan usulan pengenaan sanksi dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor, menyusun standar prosedur operasional tata cara audit kepatuhan dan audit khusus bagi Pihak Pelapor dan menyiapkan bahan perumusan rancangan kebijakan di bidang Pemantauan Pengawasan Kepatuhan.

Direktorat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pelaksanaan perumusan kebijakan analisis hukum, legislasi dan advokasi; b. pengoordinasian dan pelaksaaan pemberian pendapat hukum dan pertimbangan hukum kepada pihak internal maupun eksternal PPATK; c. pengoordinasian dan pelaksanaan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau pencabutan izin usaha Pihak Pelapor; d. pengoordinasian dan penyusunan permintaan tafsir atau fatwa mengenai ketentuan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang; e. pengoordinasian dan pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; f. pengoordinasian dan pelaksanaan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; g. pengoordinasian dan pelaksanaan penelaahan dan penyusunan ketentuan internal PPATK, perjanjian, atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum;

h. pengoordinasian dan pelaksanaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional, produk hukum lainnya di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta ketentuan internal PPATK; i. pengoordinasian dan pelaksanaan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pihak internal dan eksternal PPATK serta pemberian keterangan ahli; j. pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan keberatan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor atau pihak lainnya atas pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; dan k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Hukum terdiri atas: a. Kelompok Analisis Hukum; b. Kelompok Legislasi; dan c. Kelompok Advokasi. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal, pertimbangan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha Pihak Pelapor, pendapat hukum mengenai keberatan atas penghentian sementara transaksi, permohonan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang, anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang analis hukum.

Kelompok Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya, dan/atau ketentuan internal di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, penelaahan dan/atau penyusunan ketentuan internal dan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan,

produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi hukum, serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang legislasi.

Kelompok Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan rancangan kebijakan advokasi, pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi baik di dalam maupun di luar pengadilan, pelaksanakan pemberian keterangan ahli serta pendampingan pemberian keterangan ahli, menyiapkan bahan rancangan rumusan kebijakan di bidang advokasi serta melaksanakan administrasi Direktorat.

(1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK yaitu di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantsan tindak pidana pencucian uang; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas: a. Direktorat Analisis Transaksi; b. Direktorat Pemeriksaan dan Riset; dan c. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Direktorat Analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan analisis terkait laporan dan informasi transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK dan melakukan pengelolaan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Analisis Transaksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang analisis dan pertukaran informasi; b. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK; c. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis atas permintaan informasi dari Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya; d. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan untuk meminta dan menerima informasi, laporan, dan keterangan dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya termasuk melakukan klarifikasi dan validasi data serta penelitian dan pengambilan dokumen dari Pihak Pelapor dan pihak lainnya; e. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. pengoordinasian penyampaian permintaan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; g. pengoordinasian penyampaian hasil analisis kepada penyidik dan instansi terkait lainnya;

h. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan analisis atas laporan dari Pihak Pelapor dan laporan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dari Direktorat Jenderal Bea Cukai; i. pengoordinasian dan pelaksanaan penerimaan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; j. pengoordinasian pemberian rekomendasi dilakukannya pemeriksaan; k. pengoordinasian penyampaian rekomendasi dan informasi kepada instansi terkait di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. pengoordinasian pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis; m. pengoordinasian pelaksanaan penelitian setempat antara lain melakukan klarifikasi dan validasi data dan pengambilan dokumen pada Penyedia Jasa Keuangan pelapor dan instansi keuangan lainnya dalam rangka analisis; dan n. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Analisis Transaksi terdiri atas: a. Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Bank; b. Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; dan c. Kelompok Analisis Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola pelaksanaan klasifikasi dan distribusi laporan dari Penyedia Jasa Keuangan Bank, pelaksanaan kegiatan analisis terkait laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Bank, permintaan data dan penelitian setempat kepada Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, permintaan penghentian sementara transaksi kepada Pihak Pelapor, pemberian rekomendasi dilakukannya pemeriksaan, pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis, memberikan rekomendasi

kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang analisis atas laporan Penyedia Jasa Keuangan Bank, serta melaksanakan administrasi Direktorat.

Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan klasifikasi dan distribusi laporan dari Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, pelaksanaan kegiatan analisis terkait laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, permintaan data dan penelitian setempat kepada Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, permintaan penghentian sementara transaksi kepada Pihak Pelapor, pemberian rekomendasi dilakukannya pemeriksaan, pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis, memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang analisis atas laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, serta melaksanakan administrasi Direktorat.

Kelompok Analisis Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengelola pelaksanaan analisis terhadap permintaan informasi dari lembaga terkait dalam dan luar negeri termasuk meminta masukan atas hasil analisis dan melakukan penyaringan atas permintaan informasi, mengelola laporan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penerimaan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melakukan kegiatan analisis advance, pemberian rekomendasi dilakukannya Pemeriksaan, termasuk melakukan permintaan data ke Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, penyampaian rekomendasi dan informasi kepada instansi terkait di dalam dan luar negeri, melakukan penelitian setempat pada Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai

pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang analisis permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

Direktorat Pemeriksaan dan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas Hasil Analisis terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dan instansi terkait lainnya, melakukan penelitian, penyusunan, serta pengembangan tipologi, analisis strategis, dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Pemeriksaan dan Riset menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang pemeriksaan dan riset; b. pengoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pihak Pelapor sebagai tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dari Direktorat Pengawasan Kepatuhan, serta informasi lainnya, dengan berkoordinasi bersama Direktorat Analisis Transaksi; c. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan data dalam rangka pemeriksaan; d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya; e. pengoordinasian dan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk melakukan analisis kepada Direktorat Analisis Transaksi; f. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. pengoordinasian dalam pelaksanaan permintaan kepada Pihak Pelapor untuk penghentian sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

h. penyampaian hasil pemeriksaan kepada penyidik dan instansi terkait lainnya; i. pengoordinasian pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; j. pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan untuk meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait dalam rangka melakukan riset; k. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian, penyusunan, serta pengembangan tipologi, analisis strategis, dan statistik; dan l. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Pemeriksaan dan Riset terdiri atas: a. Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank; b. Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; dan c. Kelompok Riset. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut hasil analisis hasil audit kepatuhan dan audit khusus dari Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan serta informasi lainnya, permintaan data dalam rangka pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya, pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk melakukan analisis kepada Direktorat Analisis Transaksi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, permintaan penghentian sementara transaksi kepada Pihak Pelapor, dan pemberian bahan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Bank.

Kelompok Pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Non Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut hasil analisis, hasil audit kepatuhan dan audit khusus dari Direktorat Pengawasan Kepatuhan serta informasi lainnya, permintaan data dalam rangka pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya, pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk melakukan analisis kepada unit kerja terkait, menyusun laporan hasil pemeriksaan, permintaan kepada Pihak Pelapor untuk menghentikan sementara transaksi kepada Pihak Pelapor, dan pemberian bahan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, pemberian usulan pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan, dan/atau laporan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan serta penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang pemeriksaan Penyedia Jasa Keuangan Non- Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; serta melaksanakan administrasi Direktorat.

Kelompok Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan statistik dan penyusunan kajian terhadap seluruh data, laporan yang diterima dari Pihak Pelapor, hasil analisis, hasil pemeriksaan untuk kegiatan penelitian dalam rangka pemberian rekomendasi pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang riset.

Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam dan luar negeri serta kegiatan hubungan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerjasama dalam dan luar negeri serta hubungan kemasyarakatan; b. pengoordinasian dan pengelolaan penyelenggaraan pemberian dukungan kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal; c. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; d. pengoordinasian dan pembinaan jejaring kerja antar instansi dan organisasi lainnya di dalam negeri; e. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; f. pengoordinasian dan pembinaan jejaring kerja antara PPATK dengan lembaga intelijen keuangan di luar negeri dan instansi dalam negeri lainnya terkait dengan kerjasama luar negeri; g. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara PPATK dengan organisasi internasional; h. pengoordinasian dan pengelolaan keanggotaan Pemerintah INDONESIA yang diwakili oleh PPATK sebagai anggota dari organisasi Internasional dan memfasilitasi kehadiran wakil INDONESIA dalam forum internasional terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; i. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan hubungan kemasyarakatan, sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan j. pelaksanaan administrasi Direktorat.

(1) Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Kelompok Kerjasama Dalam Negeri; b. Kelompok Kerjasama Luar Negeri ; dan c. Kelompok Hubungan Masyarakat. (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok.

Kelompok Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan evaluasi nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait di dalam negeri, pelatihan bagi penegak hukum, pembinaan jejaring kerja antar instansi

dan organisasi lainnya di dalam negeri, permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan PPATK, penyiapan bahan penyelenggaraan pertemuan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan organ Komite Tindak Pidana Pencucian Uang serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerjasama dalam negeri.

Kelompok Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan evaluasi nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait di luar negeri, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dalam negeri lainnya terkait dengan kerjasama luar negeri, penyelenggaraan koordinasi penerimaan bantuan luar negeri terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, penelaahan kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi Internasional, penyiapan bahan untuk memenuhi kewajiban pemerintah INDONESIA yang diwakili oleh PPATK sebagai anggota dari organisasi internasional termasuk Asia Pasific Group on Money Laundring dan Egmont Group, serta menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerjasama luar negeri.

Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kemasyarakatan, sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelaksanaan reviu dan penyempurnaan kurikulum, materi, dan modul pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan produk atau dokumen yang akan dipublikasikan oleh PPATK, pengoordinasian dan pengelolaan website PPATK, penyusunan laporan semester dan laporan tahunan PPATK yang akan disampaikan kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat, menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang hubungan kemasyarakatan, serta melaksanakan administrasi Direktorat.

(1) Pusat Teknologi Informasi adalah unsur penunjang tugas dan fungsi PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Pusat Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

(3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala PPATK.

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pusat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi; b. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat Teknologi Informasi.

Pusat Teknologi Informasi terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Aplikasi Sistem; b. Bidang Operasi Sistem Teknologi Informasi; c. Sub Bagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Aplikasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyiapan bahan rancangan kebijakan dan cetak biru sistem aplikasi, evaluasi keamanan dan manajemen risiko sistem aplikasi, perumusan dan penyampaian bahan dan rekomendasi sistem aplikasi, perancangan sistem aplikasi antar muka, struktur basis data, arsitektur aplikasi, dan basis data, pelaksanaan pemograman dan implementasi sistem aplikasi, penyusunan rincian spesifikasi kebutuhan business process unit kerja pengguna, pelaksanaan analisis dan pengujian fungsi sistem aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan penggunaan sistem aplikasi, perencanaan dan pengelolaan datawarehouse, pelaksanaan migrasi dan cleansing basis data,

penyusunan dan pelaksanaan standar prosedur operasi dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi sistem.

Bidang Operasi Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan rancangan kebijakan dan cetak biru arsitektur teknologi informasi, pengelolaan dan pengkajian arsitektur teknologi informasi, pengelolaan dan evaluasi keamanan dan manajemen risiko sistem teknologi informasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas terhadap layanan dan produk sistem teknologi informasi, perumusan dan penyampaian bahan dan rekomendasi sistem teknologi informasi, penyelenggaraan sistem layanan bantuan teknologi informasi, penyelenggaraan manajemen infrastruktur sistem teknologi informasi, sistem basis data dan sistem datawarehouse, pemeliharaan infrastruktur, perangkat dan fasilitas penunjang teknologi informasi, penyediaan kelangsungan layanan operasional sistem teknologi informasi berdasarkan Disaster Recovery Plan, penyelenggaraan pengamanan dan penanganan insiden sistem teknologi informasi, penyusunan dan pelaksanaan standar prosedur operasi dan petunjuk teknis di bidang operasi sistem teknologi informasi.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas menyusun, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi prosedur dan metode kerja serta melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian serta urusan perencanaan dan anggaran Pusat Teknologi Informasi.

(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala PPATK.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala PPATK; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas menyusun, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi prosedur dan metode kerja serta melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian serta urusan perencanaan dan anggaran Inspektorat.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai rencana dan program yang telah ditentukan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk oleh Inspektur (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan PPATK dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh masing-masing Pejabat eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.b. (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Ketua Kelompok pada Direktorat adalah jabatan setara eselon III.a. (5) Kepala Subbagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Bagian Perlengkapan melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Kepala Bagian Perlengkapan menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan. (3) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2) Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagian Perbendaharaan melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengelolaan Piutang Negara. (2) Kepala Bagian Perbendaharaan menjadi Kepala Unit Pengelolaan Piutang Negara. (3) Unit Pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPATK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar PPATK sesuai dengan tugas masing- masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta mengawasi pelaksanaan tugas seluruh pegawai pada unit kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala-kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibawah Sekretariat Utama berdasarkan Peraturan ini. b. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat dibawah Deputi Pencegahan berdasarkan Peraturan ini. c. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, Analisis, dan Kerjasama Antar Lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP- 71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat dibawah Deputi Pemberantasan berdasarkan Peraturan ini. d. Direktorat yang berada dibawah Wakil Kepala PPATK Teknologi Informasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan Informasi berdasarkan Peraturan ini. e. Audit Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan ini.

Dalam hal jabatan fungsional di lingkungan Deputi belum ditetapkan, maka status jabatan Ketua Kelompok yang berada di lingkungan Deputi tetap berlaku yaitu disetarakan dengan eselon III.a.

Pengisian jabatan struktural pada Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Teknologi Informasi, dan Inspektorat dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP- 71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 2012 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN