Peraturan Badan Nomor per-03-1-02-1-ppatk-03-12 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR MODAL, DAN ASURANSI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

3. Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK.

4. Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

6. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

7. Penyedia Jasa Keuangan adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money, dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

10. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek;

11. Asuransi adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;

12. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

13. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

14. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

(2) Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian aktifitas rekening. (3) Surat permintaan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi disampaikan PPATK kepada kantor pusat atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan. (4) Pelaksanaan permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh kantor pusat, kantor cabang, atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan.

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib mencatat dalam berita acara dan melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak waktu Penghentian Sementara Transaksi. (2) Berita acara Penghentian Sementara Transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. (3) Salinan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dikirimkan kepada Pengguna Jasa sesegera mungkin paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Penghentian Sementara Transaksi dilaksanakan. (4) Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. (5) PPATK dapat memperpanjang Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

(1) Berita acara Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi; d. surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK; e. jangka waktu Penghentian Sementara transaksi;

f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat; h. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan; i. nilai nominal dan jenis Transaksi yang dihentikan; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Dalam hal PPATK meminta perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi; b. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi; c. nama Pengguna Jasa; dan d. nomor rekening Pengguna Jasa. (4) Format berita acara dan laporan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Dalam hal terdapat keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga atas Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan berdasarkan permintaan PPATK, keberatan diajukan kepada PPATK. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:

a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Transaksi yang dihentikan sementara; dan b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan tentang sumber dana dan latar belakang Transaksi.

(1) PPATK melakukan penelitian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga. (3) PPATK berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MEMUTUSKAN: a. meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pencabutan tindakan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi; atau b. menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. (4) Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Dalam hal PPATK menolak keberatan atau tidak terdapat keberatan atas Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik, maka hak Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan kepada PPATK menjadi gugur.

(1) Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG; b. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG; atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(1) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan; b. mendapatkan informasi dari database dan manajemen resiko dari Penyedia Jasa Keuangan; c. mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK; d. mendapatkan informasi dari media massa bahwa Pengguna Jasa diduga melakukan tindak pidana; e. mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum; atau f. mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.; (2) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan; b. menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan; c. mendapatkan informasi dari database Penyedia Jasa Keuangan; atau d. mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(3) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas Pengguna Jasa tidak dikenal atau palsu; b. mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu; c. mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu; atau d. mendapatkan informasi dari Dokumen pendukung lain terkait Transaksi.

(1) Pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat dalam berita acara Penundaan Transaksi. (2) Berita acara Penundaan Transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. (3) Penyedia Jasa Keuangan memberikan salinan berita acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu Penundaan Transaksi dilakukan. (5) Setelah menerima laporan Penundaan Transaksi, PPATK wajib memastikan pelaksanaan Penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG. (6) Dalam hal Penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus MEMUTUSKAN akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. (7) Menolak Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi: a. mengembalikan kepada rekening pengirim; b. mengembalikan kepada penyetor atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyetoran dilakukan secara tunai; atau c. tidak melaksanakan Transaksi. (8) Penolakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan sepanjang tidak ada permintaan Penghentian Sementara Transaksi dari PPATK atau perintah Penundaan Transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG.

(1) Berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; d. surat permintaan Penundaan Transaksi oleh PPATK; e. jangka waktu Penundaan Transaksi; f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa, paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat; h. nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan; i. nilai nominal dan jenis Transaksi yang ditunda; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Laporan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; b. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; c. nama Pengguna Jasa; dan d. nomor rekening Pengguna Jasa. (3) Format berita acara dan laporan Penundaan Transaksi tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) PPATK wajib memastikan pelaksanaan Penundaan Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG. (2) Pemastian pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meneliti aspek formil dari laporan Penundaan Transaksi.

(3) Aspek formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jangka waktu pelaksanaan Penundaan Transaksi; b. alasan Penundaan Transaksi; c. pencatatan berita acara Penundaan Transaksi; d. penyampaian salinan berita acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa; dan e. penyampaian laporan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi dalam waktu 24 jam. (4) Pemastian pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. (5) PPATK menindaklanjuti laporan Penundaan Transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan Penundaan Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan yang meminta Penundaan Transaksi; b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan Penundaan; c. alasan Penundaan Transaksi; dan d. tempat Harta Kekayaan berada. (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan Penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan Penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta Penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penundaan Transaksi.

(1) Berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; d. surat permintaan Penundaan Transaksi atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim; e. jangka waktu Penundaan Transaksi; f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa sebagaimana tercantum dalam perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim. h. nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nomor rekening pengguna jasa; i. nilai nominal apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nilai nominal dan jenis Transaksi yang ditunda; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Berita acara Penundaan Transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. (3) Format berita acara Penundaan Transaksi tercantum dalam lampiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 14 dapat dilakukan terhadap:

a. transaksi debet; b. saldo tertentu; dan/atau c. transaksi kredit. (2) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Transaksi: a. penarikan atau penyetoran melalui pemindahbukuan tabungan, giro, deposito, atau produk simpanan lainnya; b. transfer dana antar bank; dan/atau c. pencairan atau pemindahtanganan surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

(1) Dalam hal Pengguna Jasa memiliki beberapa rekening dalam 1 (satu) bank dan salah satu rekening pada bank tersebut dikenakan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK atau Penundaan Transaksi oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi tersebut berlaku pada rekening lainnya sepanjang diminta atau diperintahkan. (2) Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan melakukan Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuat 1 (satu) berita acara Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (5) untuk seluruh rekening Pengguna Jasa yang sama.

Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi terhadap safe deposite box dilakukan dalam bentuk tidak memberikan otorisasi mengakses atau membuka safe deposite box.

(1) Transaksi reksa dana yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi: a. redemption atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh unit

penyertaan yang dimiliki oleh Pengguna Jasa atau pemegang unit penyertaan; atau b. switching atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi pada bank kustodian yang sama. (2) Penghentian Sementara Transaksi atas permintaan PPATK serta Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan atau atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan oleh manajer investasi atau bank kustodian. (3) Dalam hal efek reksa dana dijual melalui bank atau perusahaan efek sebagai agen penjual efek reksa dana, Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan oleh agen penjual atas persetujuan manajer investasi. (4) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan atas instruksi penjualan kembali (redemption) atau switching yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atas unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya tersebut.

(1) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan dengan cara Pengguna Jasa tidak melakukan redemption atau switching. (2) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap unit penyertaan Pengguna Jasa yang bersangkutan. (3) Dalam hal Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa tidak boleh menerima redemption atau switching.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan Penundaan Transaksi, atau PPATK meminta menghentikan sementara Transaksi, surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi atau surat perintah Penundaan Transaksi ditujukan kepada manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual efek reksa dana.

(1) Transaksi pasar modal yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi: a. untuk pesanan jual atau beli yang belum terjadi (unmatched); atau b. untuk pesanan jual atau beli yang sudah terjadi (matched). (2) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi pasar modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilakukan sesaat setelah Penyedia Jasa Keuangan:

a. mengetahui Transaksi Pengguna Jasa melalui memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. menerima permintaan dari PPATK; atau c. menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (3) Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap dana atau efek hasil transaksi tersebut.

(1) Penundaan Transaksi atas inisiatif Penyedia Jasa Keuangan dilakukan atas rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank kustodian. (2) Penundaan Transaksi atas inisiatif penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan atas seluruh rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank kustodian sepanjang diminta oleh PPATK atau diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. (3) Penghentian Sementara Transaksi dilakukan atas rekening efek atau seluruh rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank kustodian. (4) Dalam hal rekening short selling dan rekening margin, Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan hanya terhadap Pengguna Jasa setelah perusahaan efek menghentikan fasilitas pembiayaan dan menyelesaikan kewajiban Pengguna Jasa terhadap perusahaan efek. (5) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan pembelian efek dari hasil initial public offering (IPO) dimana Pengguna Jasa tidak memiliki rekening efek di perusahan efek, Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan terhadap perusahaan efek tempat Pengguna Jasa memesan efek.

(1) Transaksi perusahaan asuransi umum yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:

a. pembayaran klaim asuransi; atau b. pengembalian premi karena:

1. pembatalan polis asuransi;
2. kelebihan pembayaran premi;
3. perubahan syarat dan kondisi polis; atau 4) sebab lainnya. (2) Transaksi asuransi jiwa yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi: a. pembayaran klaim asuransi; b. pengembalian premi karena:
4. pembatalan polis asuransi;
5. kelebihan pembayaran premi;
6. perubahan syarat dan kondisi polis; atau 4) sebab lainnya. c. penarikan sebagian dana (partial withdrawal) atau penarikan seluruh dana (surrender) yang dimiliki oleh pemegang polis, untuk produk unit-link; d. pembayaran pinjaman polis; atau e. pembayaran nilai tunai polis. (3) Transaksi perusahaan pialang asuransi yang dapat dihentikan sementara atau ditunda adalah Transaksi pembayaran premi kepada perusahaan asuransi atau Transaksi pembayaran klaim kepada penerima manfaat, dalam hal premi atau klaim dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2012 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN