Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2013 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.
7. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPSLN dengan cara mencoblos pada nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, atau pada nomor urut dan nama calon anggota DPR.
8. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPSLN untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
9. Daerah Pemilihan, selanjutnya disebut Dapil, adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi www.djpp.kemenkumham.go.id

pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR. 10. Pemilih di luar negeri adalah Warga Negara INDONESIA di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara 9 April 2014 atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin. 11. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, dan nomor urut serta nama calon Anggota DPR. 12. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu Anggota DPR. 13. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain. 14. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN). 15. Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR di luar negeri.
17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
18. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
19. Pemantau Pemilu Luar Negeri meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di INDONESIA, serta perorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR di luar Negeri.
20. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada Warga Negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
21. Identitas Lain adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat sebagai bukti otentik yang menerangkan yang bersangkutan adalah Warga Negara INDONESIA yang bekerja dan/atau bertempat tinggal di negara setempat, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara INDONESIA dan berdomisili.
22. Drop Box adalah pelayanan pengumpulan Surat Suara yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
23. Hari adalah hari kalender.

(1) Pemungutan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; (2) Dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektifitas; dan m. aksesibilitas

(1) Pemungutan Suara Anggota DPR bagi Warga Negara INDONESIA di luar negeri diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 30 Maret sampai dengan 6 April 2014. (2) KPU MENETAPKAN hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari PPLN. (3) PPLN dapat MENETAPKAN tempat Pemungutan Suara luar negeri di wilayah Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang diijinkan oleh Pemerintah setempat. (4) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

(1) Penghitungan Suara oleh KPPSLN dilaksanakan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di dalam negeri. (2) Penghitungan Suara melalui Pos dan Drop Box serta rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dilaksanakan oleh PPLN di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA pada rentang waktu tanggal 10 sampai dengan 15 April 2014.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN, terdiri dari formulir: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Model C-LN Pemungutan sebagai Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN; b. Model C-LN Penghitungan sebagai Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN; c. Model C1-LN untuk mencatat rincian hasil Penghitungan Suara di TPSLN; d. Model C1-LN Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara; e. Lampiran Model C1-LN untuk mencatat rincian hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR; f. Model C2-LN Pemungutan merupakan catatan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN; g. Model C2-LN Penghitungan merupakan catatan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN; h. Model C3-LN merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih Pemilu anggota DPR; i. Model C4-LN Pemungutan merupakan surat pengantar penyampaian Model C-LN Pemungutan kepada PPLN; j. Model C4-LN Penghitungan merupakan surat pengantar penyampaian Model C-LN Penghitungan kepada PPLN; k. Model C5-LN Pemungutan merupakan bukti tanda terima penyampaian Model C-LN Pemungutan kepada Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; l. Model C5-LN Penghitungan merupakan bukti tanda terima penyampaian Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, Lampiran Model C1-LN kepada Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; m. Model C6-LN sebagai Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui media massa setempat; n. Model C6-LN Pos sebagai Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos; o. Model D-LN sebagai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN; p. Model D1-LN untuk mencatat rekapitulasi rincian hasil Penghitungan Suara di PPLN; q. Model D1-LN Pos ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Pos; r. Model D1-LN Drop Box ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Drop Box; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

s. Model A.T Khusus-LN KPU untuk mancatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN, adalah: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan (Model A3-LN KPU); b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN (Model A4-LN KPU); c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, yang meliputi:

1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-LN KPU);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalm DPKTbLN (Model A.T. Khusus-LN KPU).

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPSLN tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN. (2) Dalam memberikan suara di TPSLN, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan: a. Paspor; dan b. Identitas Lain.

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain atau TPSLN di negara lain. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suaranya di TPSLN lain, Pemilih wajib melapor kepada PPLN asal untuk memperoleh surat keterangan pindah memilih (Model A5-LN KPU) di TPSLN lain dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain dan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) PPLN asal mengecek Pemilih tersebut dalam DPTLN, apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPTLN, PPLN menandatangani dan memberikan Model A5-LN KPU serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPTLN. (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara. (6) Pada saat melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menunjukkan bukti: a. Paspor atau Identitas Lain yang sah; b. Model A5-LN KPU yang ditandatangani oleh PPLN asal. (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada KPPSLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan mempunyai Model A5-LN KPU dari KPPSLN, yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih tersebut dalam nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.

(1) Pemilih yang tercantum dalam DPT di dalam negeri, tetapi pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara Luar Negeri yang bersangkutan berada di luar negeri, karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemilih tersebut dapat memberikan suaranya di TPSLN di negara tempat Pemilih berada. (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPSLN, wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh surat keterangan pindah memilih (Model A5-KPU) dengan menunjukkan KTP. (3) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT, apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan Model A5-KPU, serta mencoret Pemilih tersebut dari DPT. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (5) Pada saat melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan: a. Paspor atau keterangan dari Kantor perwakilan Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. Model A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS asal. (6) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan mempunyai Model A5-KPU dari PPS asal, yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih tersebut dalam nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.

Pemilih yang memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan Surat Suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang tersedia pada TPSLN.

(1) Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-LN KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah warga Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN dengan syarat: a. Pemilih yang memiliki Paspor; atau b. Pemilih yang tidak memiliki Paspor atau Paspor yang sudah kadaluarsa tetapi mempunyai Identitas Lainnya. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. melaporkan kepada PPLN sejak tanggal ditetapkan DPTLN oleh KPU sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. dicatat dalam DPKLN (Model A Khusus-LN KPU) dan disampaikan oleh PPLN kepada KPU untuk ditetapkan oleh KPU paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memberikan suara di TPSLN yang berada di wilayah/domisili sesuai dengan alamat yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut atau melalui Pos atau Drop Box.

(1) Pemilih Khusus Tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.T. Khusus-LN KPU) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2) adalah Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN dan memberikan suara di TPSLN menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. mendaftarkan diri di TPSLN kepada KPPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut. b. memberikan suara pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN yang berada di wilayah atau nama lain sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam Paspor atau Identitas Lain pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu Pemungutan Suara.

PPLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 untuk memberikan suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPSLN.

(1) Jumlah Pemilih untuk tiap TPSLN paling banyak 500 (lima ratus) orang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) Jumlah Pemilih untuk tiap TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran Warga

di suatu negara, dan sarana/prasarana transportasi di negara yang bersangkutan. (3) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pemilih yang dalam DPKLN dan DPKTbLN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketua KPPSLN wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan nama TPSLN kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara d i TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan dengan menyebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPSLN. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pemberitahuan kepada Pemilih.

(1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN menyiapkan pembuatan TPSLN. (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (3) Pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara INDONESIA, Kantor Perwakilan Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah setempat.

(1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. (3) Pintu masuk dan keluar TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. (4) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan : a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; b. apabila di ruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik pemberian suara. (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk menempel DCT, DPTLN, DPTbLN dan DPKLN; d. tempat duduk dan meja Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN; e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; dan g. alat penerangan yang cukup.

(1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dalam wilayah kerja Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) TPSLN dapat dibuat di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendapat izin dari pemerintah atau negara setempat. (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPSLN menyiapkan dan mengatur: a. tempat duduk untuk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN; b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga; c. meja dan tempat duduk Anggota KPPSLN Keempat, di dekat pintu masuk TPSLN; d. tempat duduk Anggota KPPSLN Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara; e. tempat duduk Anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara; f. tempat duduk Anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN; g. meja dan tempat duduk Saksi; h. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, dengan jarak disesuaikan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih; i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter; j. papan untuk pemasangan DCT Anggota DPR untuk TPSLN yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) buah dan dipasang di dekat pintu masuk TPSLN dan di dekat bilik suara; k. papan untuk memasang DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk TPSLN yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) buah, dan dipasang di dekat pintu masuk TPSLN; l. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN; m. meja untuk menempatkan bilik pemberian suara dan alat pencoblos Surat Suara serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda; dan n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN. (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN. (3) Anggota KPPSLN keempat dan ketujuh merangkap sebagai petugas ketertiban TPSLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas: a. Surat Suara; b. formulir-formulir; c. tinta; d. sampul kertas; e. segel; f. kotak suara; g. bilik suara; h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; i. stiker nomor kotak suara; dan j. label kotak suara; (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda pengenal; b. karet pengikat Surat Suara; c. lem/perekat; d. kantong plastik; e. pulpen; f. gembok dan kunci; g. spidol; dan h. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. (4) Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (5) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN dan DPTbLN untuk TPSLN, dan ditambah 2 % (dua persen) dari DPTLN sebagai cadangan; b. tinta sebanyak 2 (dua) botol; c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong; d. segel Pemilu sebanyak 11 (sebelas) buah; e. kotak dan bilik suara sesuai kebutuhan; dan f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, berupa paku, bantalan, dan meja.

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta nomor urut dan nama calon Anggota DPR.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditetapkan: a. sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat:

1. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR;

2. Surat Suara cadangan untuk Pemilu Anggota DPR. b. sampul kertas kosong untuk memuat:

3. Surat Suara sah;

4. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dalam memberi suara;

5. Surat Suara tidak sah; www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;

7. Model C-LN Pemungutan dan Model C2-LN Pemungutan; dan

8. Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, Lampiran Model C1- LN, dan Model C2-LN Penghitungan. (3) Sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat: a. Surat Suara sah; b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; c. Surat Suara tidak sah; d. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; e. Model C-LN Pemungutan dan Model C2-LN Pemungutan; dan f. Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, Lampiran Model C1-LN, dan Model C2-LN Penghitungan. (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN; b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPPSLN, disegel, serta disampaikan kepada PPLN.

(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada : a. sampul yang memuat:

1. Model C-LN Pemungutan;
2. Model C2-LN Pemungutan. b. sampul yang memuat:
3. Model C-LN Penghitungan;
4. Model C1-LN;
5. Lampiran Model C1-LN;
6. Model C2-LN Penghitungan. c. sampul Surat Suara sah; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. sampul Surat Suara rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos; e. sampul Surat Suara tidak sah; f. sampul Surat Suara tidak terpakai atau tidak digunakan termasuk cadangan atau sisa cadangan; g. lubang kotak suara; h. gembok kotak suara; dan i. sampul tempat kunci gembok kotak suara yang memuat tulisan Nomor TPSLN dan PPLN. (2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar sebagai cadangan.

Dukungan perlengkapan lainnya di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), meliputi: a. tanda pengenal digunakan untuk:

1. KPPSLN paling banyak 7 (tujuh) buah; dan
2. Saksi sebanyak 12 (dua belas) buah. b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 45 (empat puluh lima) buah; c. lem perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube; d. kantong plastik transparan sebanyak 1 (satu) buah; e. pulpen sebanyak 2 (dua) buah; f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 1 (satu) buah; g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara yang tercantum pada Model C1-LN Plano sebanyak 4 (empat) buah yaitu:
3. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan
4. spidol ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah. h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPSLN, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) gulung.

Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), dilengkapi dengan: a. salinan DCT DPR sebanyak 1 (satu) rangkap, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPSLN, www.djpp.kemenkumham.go.id

b. salinan DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk tiap TPSLN, masing-masing untuk:

1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak 12 (dua belas) rangkap; dan
4. disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 1 (satu) rangkap.

(1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPSLN; b. pembagian tugas Anggota KPPSLN. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (3) Pembagian tugas Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan tata cara pemberian suara; b. Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPSLN termasuk menyiapkan formulir Model C-LN Pemungutan, Model C2-LN Pemungutan, Model C4-LN Pemungutan, dan Model C5-LN Pemungutan; c. Anggota KPPSLN Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:

1. memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain dengan salinan DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN;

2. memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan Pemilih; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. mencatat identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, ke dalam Formulir Model A.T.Khusus-LN KPU. d. Anggota KPPSLN Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke bilik suara; e. Anggota KPPSLN Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; f. Anggota KPPSLN Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan suaranya; g. Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Ketujuh merangkap sebagai Petugas TPSLN yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPSLN. (4) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara, Ketua KPPSLN bersama- sama Anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPTLN, DPTbLN dan DPKLN di tempat yang sudah ditentukan; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPSLN; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

(1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. (4) Apabila Saksi atau Pemilih sudah hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (5) Saksi Partai Politik yang hadir berhak menerima: a. salinan DPTLN; b. salinan DPTbLN; c. salinan DPKLN; d. salinan A.T.Khusus KPU-LN; dan e. Model C-LN Pemungutan. (6) Dalam hal Partai Politik yang tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Partai Politik dapat meminta kepada PPLN formulir Model C-LN Pemungutan. (7) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPLN. (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menempuh mekanisme sebagai berikut : a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN yang bersangkutan; b. Partai Politik dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membawa surat tugas atau mandat dari pengurus partai politik; c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas: a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN; b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara; dan c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.

(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPSLN: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN; b. membuka perlengkapan, meliputi:

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen serta memeriksa peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara, masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa keadaan seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan. c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
5. tata cara pemberian suara;
6. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih;
7. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilu Luar Negeri. d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari satu kali selama pelaksanaan pemungutan suara. (2) Ketua KPPSLN memastikan Anggota KPPSLN berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). (3) Kegiatan Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPSLN lainnya serta disaksikan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Pemilu Luar Negeri, dan warga masyarakat/Pemilih.

Sumpah atau janji Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(1) Penjelasan Ketua KPPSLN kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, meliputi: a. tujuan Pemungutan Suara; b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara; c. format/isi Surat Suara DPR yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik serta nomor urut calon dan nama calon Anggota DPR; d. tata cara pemberian suara pada Surat Suara; e. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian; f. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara; g. jumlah Surat Suara, termasuk cadangan; h. kategori Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN dan DPKLN; i. kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan di TPSLN yang bersangkutan telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN terdekat; j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

k. nama calon Anggota DPR yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan surat pemberitahuan dari PPLN atas nama KPU berdasarkan Keputusan KPU. (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara:

1. mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik; atau 2) mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon; atau 3) mencoblos sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan angka 2), pada Partai Politik yang sama.

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua KPPSLN: a. menandatangani masing-masing Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan; b. memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN, dan apabila terdaftar, Anggota KPPSLN Kedua melingkari nomor urut Pemilih dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN; dan d. memberikan Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak dan terlipat kepada Pemilih. (2) Ketua KPPSLN wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN. (3) Ketua KPPSLN mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

(1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali, serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam Model C-LN Pemungutan. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN dan Ketua KPPSLN memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam Model C-LN Pemungutan.

(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTbLN dan DPKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan Paspor atau Identitas Lain, anggota KPPSLN Keempat mencatat identitas Pemilih yang termuat pada Paspor atau Identitas Lain ke dalam formulir Model. A.T. Khusus- LN KPU. (2) Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir. (3) KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPSLN, dan apabila Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan di TPSLN yang bersangkutan telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN yang terdekat.

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan: a. menuju bilik suara; b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas alas coblos yang disediakan sebelum dicoblos;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. mencoblos Surat Suara dengan paku diatas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPSLN bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPSLN; f. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPSLN Keenam, ke dalam kotak suara; dan g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum keluar TPSLN.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPSLN atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPSLN. (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3-LN.

( 1 ) Pada pukul 17.00 waktu setempat atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemilih Khusus Tambahan diberi kesempatan memberikan suara di TPSLN. ( 2 ) Pemberian suara oleh Pemilih Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Surat Suara di TPSLN yang bersangkutan masih tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id

( 3 ) Apabila tidak tersedia Surat Suara, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPSLN lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara. ( 4 ) TPSLN lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam satu wilayah kerja PPLN sesuai alamat tempat tinggal Pemilih.

(1) Pada pukul 18.00 waktu setempat, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPSLN yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa Pemungutan Suara telah selesai.

(1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di TPSLN. (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN, dengan menggunakan Model C4-LN yang berisi: a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR; b. Model C-LN Pemungutan; c. Salinan DPTLN (Model A.3-LN KPU), DPTbLN (Model A.4-LN KPU), dan Model DPKLN (Model A.Khusus-LN KPU); dan d. formulir Model C5-LN; (3) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (4) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN dengan menggunakan formulir Model D5-LN. (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA dengan memerhatikan keamanannya.

(1) Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan, dapat memberikan suaranya melalui Pos dan Drop Box. (2) Pengembalian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. dikirim kembali melalui pos; atau b. disampaikan kepada PPLN dalam Drop Box. (3) Penggunaan Drop Box bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: a. Drop Box berada di tempat-tempat yang terdapat Pemilih dalam jumlah yang besar; b. tempat-tempat yang jauh dan sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos; c. Drop Box dibawa oleh Petugas PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dalam melakukan pengambilan atau penjemputan Surat Suara.

(1) Pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos dan Drop Box sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43, berlaku ketentuan: a. Ketua PPLN menyampaikan melalui media massa, cetak dan/atau elektronik, dan/atau papan pengumuman dan/atau melalui surat pemberitahuan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPTLN mengenai kemungkinan Pemilih dapat memberikan suara melalui Pos atau Drop Box paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara; b. Pemilih menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 46 (empat puluh enam) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, bahwa Pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui Pos atau Drop Box; c. Dalam hal Pemilih terlambat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemilih diberi kesempatan menyampaikan pemberitahuan kepada PPLN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. d. Ketua PPLN mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah diterima oleh Pemilih yang bersangkutan. (2) Cara pengiriman Surat Suara melalui Pos dikemas dalam 3 (tiga ) sampul sebagai berikut: a. Sampul Nomor 1 berisi Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan formulir C6-LN serta 2 (dua) sampul kosong (Sampul Nomor 2 dan Sampul Nomor 3), yang ditujukan kepada Pemilih dengan menuliskan nama dan alamat lengkap; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Sampul Nomor 2 digunakan untuk memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos; c. Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam Sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan prangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali kepada PPLN di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Pemilih setelah menerima Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), melakukan kegiatan: a. membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isi sampul; b. menandatangani formulir Model C6-LN; c. mencoblos Surat Suara; d. memasukkan Suara Suara kedalam Sampul Nomor 2; dan e. memasukkan Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6-LN ke dalam Sampul Nomor 3. (2) Penyampaian Surat Suara yang telah dicoblos dapat dikirimkan melalui Pos atau diserahkan kepada PPLN dalam Drop Box. (3) Surat Suara yang telah dicoblos dan dikirim melalui Pos diterima paling lambat pada hari dan tanggal dilaksanakannya rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh PPLN. (4) Pengambilan Surat Suara melalui Drop Box dilaksanakan oleh PPLN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dengan mencocokkan nama Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain dengan Salinan DPTLN (Model A.3-LN KPU).

(1) Sampul berisi Surat Suara yang telah dikirim oleh Pemilih melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dicatat oleh PPLN kemudian dimasukkan dalam Kotak Suara disimpan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA dengan memerhatikan keamanannya. (2) Drop Box berisi Surat Suara yang telah diambil oleh PPLN dicatat dan disimpan di Kantor Perwakilan

dengan memerhatikan keamanannya.

Surat Suara yang dikirim melalui Pos kepada PPLN dan diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN selesai, Surat Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, dilaksanakan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPSLN, termasuk menentukan tempat untuk memasang Formulir Model C1-LN Plano; b. tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; c. alat keperluan administrasi; d. formulir pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; f. segel; g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan h. peralatan TPSLN lainnya. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, KPPSLN melakukan pencatatan ke dalam Formulir Model C1-LN terhadap: a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPTLN yang memberikan suara; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara; c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara; d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain (DPKTbLN); e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai. (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPSLN. (3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pulpen. (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C-LN Penghitungan serta Model C1-LN pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

(1) Ketua KPPSLN mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut: a. Ketua KPPSLN dibantu Anggota KPPSLN Kedua bertugas:

1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara Partai Politik atau calon anggota DPR. b. Anggota KPPSLN Ketiga dan Anggota KPPSLN Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan Formulir Model C1-LN Plano dengan menggunakan Formulir Model C1-LN;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Anggota KPPSLN Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN pada Model C1-LN Plano; d. Anggota KPPSLN Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPSLN, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik setelah diumumkan; e. Anggota KPPSLN Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPSLN, antara lain merangkap menjadi petugas ketertiban di tempat penghitungan Surat Suara. (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

(1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. menyatakan rapat pelaksanaan Penghitungan Suara dimulai; b. menghitung jumlah kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara yang dipergunakan pada saat Pemungutan Suara; c. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; d. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPSLN; e. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; f. mencatat hasil penelitian Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir Model C1-LN; dan g. MENETAPKAN jumlah Surat Suara yang telah diumumkan dengan disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi. (2) Anggota KPPSLN Kedua dan Anggota KPPSLN Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN yang lain serta Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan: a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPR, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPR dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik. (3) Ketua KPPSLN: a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara dan/atau calon Anggota DPR dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos dihadapan Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir. (4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat menggunakan cara tally dengan jelas dan terbaca pada lembar Penghitungan Suara (Model C1-LN Plano) yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (5) Saksi, Pemantau Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-LN Plano. (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ke dalam formulir C1-LN Plano berhologram yang ditulis pada papan tulis dengan cara tally yaitu: a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a pada kolom perolehan suara sah Partai www.djpp.kemenkumham.go.id

Politik Peserta Pemilu, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); c. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII). (2) untuk penghitungan perolehan suara Partai Politik dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) setelah rapat Penghitungan Suara selesai, anggota KPPSLN ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing Partai Politik dan calon anggota DPR serta jumlah suara sah seluruh Partai Politik, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah. (4) anggota KPPSLN kedua dan anggota KPPSLN ketiga mengisi Formulir Model C1-LN berhologram dan Lampiran Model C1-LN berhologram, berdasarkan formulir Model C1-LN Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal Ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara yang telah diumumkan oleh KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik. (2) Dalam hal Ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon yang telah diumumkan oleh KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

(1) Setelah rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Ketua KPPSLN dengan dibantu oleh Anggota KPPSLN Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Partai Politik dan suara sah masing-masing calon anggota DPR, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. (2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN keempat pada Formulir Model C1-LN Plano.

(1) KPPSLN menyusun dan mengisi formulir Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, dan Lampiran Model C1-LN, berdasarkan formulir penghitungan suara yang berhologram sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4). (2) Formulir Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN Berhologram dan Lampiran Model C1-LN Berhologram, dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (3) Formulir Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, dan Lampiran Model C1-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (4) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.

(1) Formulir Model C-LN, Model C1-LN Berhologram, dan Lampiran Model C1-LN Berhologram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), serta Model C1-LN dan Lampiran Model C1-LN DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2) Penandatanganan formulir Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN, dan Lampiran Model C1-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai. (3) Saksi Partai Politik yang hadir pada rapat penghitungan suara berhak menerima: a. Model C-LN Penghitungan; b. Model C1-LN dan lampiran Model C1-LN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal Partai Politik yang tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Partai Politik dapat meminta kepada PPLN Formulir Model C-LN Penghitungan, Model C1-LN dan Lampiran Model C1-LN. (5) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPLN. (6) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menempuh mekanisme sebagai berikut : a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN yang bersangkutan; b. Partai Politik dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membawa surat tugas atau mandat dari pengurus partai politik; c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

(1) Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPSLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, KPPSLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1-LN Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPSLN mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPSLN dan Saksi yang hadir. (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPSLN masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPSLN meminta pendapat dan rekomendasi Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir. (6) KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu Luar Negeri. (7) KPPSLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat dan pelaksanaan penghitungan suara pada formulir Model C2-LN DPR. www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) KPPSLN memberi kesempatan kepada Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara. (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau warga masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pemantau Pemilu Luar Negeri terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

(1) KPPSLN mengumumkan formulir Model C1-LN dan Lampiran Model C1-LN. (2) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C-LN, Model C1-LN, dan Lampiran Model C1-LN DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada PPLN. (3) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-LN, Model C1-LN, dan Lampiran Model C1-LN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri pada hari dan tanggal Penghitungan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Penghitungan Suara, apabila pada hari dan tanggal Penghitungan Suara belum dapat disampaikan.

(1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di Kantor PPLN. (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada PPLN dengan menggunakan surat pengantar berupa formulir Model C4-LN Penghitungan, yang berisi: a. Surat Suara sah dan tidak sah Pemilu Anggota DPR, di dalam kotak suara DPR; b. Formulir Model C-LN Penghitungan; c. Formulir Model C1-LN DPR, Model C1-LN DPR Plano, Lampiran Model C1-LN DPR. d. Salinan DPTLN (Model A.3-LN KPU), DPTbLN (Model A.4-LN KPU) dan DPK (Model A. Khusus-LN KPU); www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Formulir Model A.T. Khusus-LN KPU; f. Formulir Model C2-LN; g. Formulir Model C3-LN; h. Formulir Model C5-LN; dan i. f. Formulir Model A5-LN KPU. (3) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi dan dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Sebelum melakukan Penghitungan Suara melalui pos dan drop box, PPLN melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

(1) Anggota PPLN Kedua membuka kotak suara, mengeluarkan isinya, kemudian mencocokkan setiap nama dan alamat Pemilih yang tercantum pada Sampul Nomor 3 dengan Salinan DPTLN (Model A.3- KPU-LN); (2) Anggota PPLN ketiga: a. membuka Sampul Nomor 3 yang berisi Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6-LN; b. Anggota PPLN Ketiga mencocokkan jumlah Sampul Nomor 3 dengan jumlah Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. Anggota PPLN Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi Surat Suara, kemudian meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, dan menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara. (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menggunakan formulir D1-LN Pos ukuran Plano. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Saksi dan Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada Penghitungan Suara melalui Pos diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir D1-LN Pos ukuran Plano sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota PPLN Kedua membuka Drop Box dan mengeluarkan isinya; (2) Anggota PPLN Ketiga membuka Surat Suara dan meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, serta menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara. (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menggunakan formulir D1-LN Drop Box ukuran Plano. (4) Saksi dan Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada Penghitungan Suara melalui Drop Box diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir D1-LN Drop Box ukuran Plano, sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video. Bagian Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paragraf Pertama Kegiatan Persiapan

Setelah Penghitungan Suara dari TPSLN, Pos, dan Drop Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 62 dan Pasal 63 selesai, PPLN melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara TPSLN berdasarkan sertifikat hasil Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.

PPLN menyiapkan perlengkapan administrasi dan sarana untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, terdiri atas : a. formulir Model D-LN, Model D1-LN, dan Lampiran Model D1-LN; b. sampul kertas; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. segel Pemilu; d. spidol; e. pulpen; dan f. lem/perekat.

(1) Formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh PPLN, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri dari: a. pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPLN (Model D2-LN); b. surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di PPLN (Model D3-LN); c. surat pengantar (Model D4-LN); d. Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan Administrasi dari TPSLN (Model D5-LN); e. surat keterangan untuk memberikan suara di TPSLN lain (Model D6-LN). (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b digunakan untuk memuat formulir Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan rincian perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR. (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c sebanyak 1 (satu) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, sebanyak 2 (dua) buah. (5) Pulpen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, sebanyak 2 (dua) buah. (6) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f sebanyak 1 (satu) botol, digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel Pemilu setelah rapat Penghitungan Suara di PPLN.

(1) PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN yang berisi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Surat Suara; b. Berita Acara Pemungutan Suara; dan c. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara. (2) PPLN membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR setelah menerima kotak suara disegel dari KPPSLN sebagaimana pada ayat (1).

(1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara calon anggota DPR dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dengan dihadiri Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, setelah membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2). (2) Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan membuka kotak suara disegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. (3) PPLN membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR. (4) Formulir Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPLN sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk Anggota DPR menggunakan Model D-LN. (5) Formulir sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk Anggota DPR menggunakan Model D1-LN dan lampiran Model D1-LN.

Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) harus membawa surat mandat dari Partai Politik yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPLN pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara.

(1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR, ditandatangani oleh seluruh Anggota PPLN dan Saksi yang hadir. (2) PPLN mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di tempat terbuka.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) PPLN menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR 1 (satu) rangkap masing-masing kepada: a. Saksi; b. Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan c. KPU.

(1) Setiap rangkap Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), dimasukkan dalam sampul kertas kemudian disegel. (2) Pada bagian luar sampul kertas tersebut ditulis mengenai isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua PPLN, dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPLN. (3) PPLN menyampaikan Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui Pos dan Drop Box kepada KPU melalui Pokja PPLN. (4) KPU melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Luar Negeri dengan berpedoman pada tata cara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam negeri. Paragraf Ketiga Penyelesaian Keberatan

(1) Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPLN mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPLN dan Saksi yang hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPLN masih terdapat keberatan dari Saksi, PPLN meminta pendapat dan rekomendasi Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir. (6) PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu Luar Negeri. (7) PPLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model D2-LN. (8) PPLN memberi kesempatan kepada Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi. (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

(1) Jenis formulir untuk Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Denah TPSLN, cara pemberian Suara dan Penghitungan Suara di TPSLN tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik INDONESIA di Luar Negeri dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id