Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2011 tentang SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan UNDANG-UNDANG memiliki wewenang umum Kepolisian.
3. Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pejabat Pengangkat Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji.
5. Pejabat Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang membimbing atau membacakan teks sumpah atau janji yang diikuti oleh pejabat pengangkat sumpah atau janji.
6. Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah Pejabat Polri yang memimpin pada fungsi pengawasan, perencanaan, pembinaan, atau operasional.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pengangkatan sumpah atau janji pejabat di lingkungan Polri; b. terselenggaranya tata cara pengangkatan sumpah atau janji secara tertib, teratur, dan khidmat; dan c. terwujudnya komitmen bagi pejabat Polri dalam melakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

Tujuan pengangkatan sumpah atau janji, untuk: a. melaksanakan UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mendayagunakan peran pengawasan eksternal dari tokoh masyarakat dan masyarakat; c. membangun tanggung jawab antara pejabat pengambil dengan pejabat pengangkat sumpah atau janji; d. meningkatkan kesadaran bahwa tanggung jawab jabatan yang diemban merupakan amanah; e. mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) bagi seluruh Pejabat Polri; f. mewujudkan Pejabat Polri yang profesional, bermoral, humanis, dan dipercaya masyarakat; dan g. mewujudkan organisasi Polri sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (clean government and good governance).

Prinsip-prinsip peraturan ini: a. legalitas, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan guna meningkatkan komitmen dan kemampuan tugas pejabat di lingkungan Polri; c. akuntabel, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. jujur, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilakukan berdasarkan hati nurani secara tulus dan ikhlas dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang akan diemban; dan e. disiplin, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dijalankan sesuai norma- norma yang berlaku.

Setiap pejabat Polri wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

(1) Pengangkatan sumpah atau janji Pejabat Polri dilaksanakan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pejabat Polri; b. Pejabat yang baru diangkat menjadi anggota Polri; dan c. Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan. (2) Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengangkat sumpah atau janji kembali pada saat akan mengemban tugas, dan tanggung jawab jabatan yang baru.

(1) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Mabes Polri, meliputi: a. Kapolri/Wakapolri; b. Kasatfung; atau c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji. (2) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri, meliputi: a. Kapolri atau pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri, khusus pengangkatan sumpah atau janji pada upacara penutupan pendidikan pembentukan; b. Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol); c. Gubernur Akademi Kepolisian (Gubernur Akpol); d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (Ka STIK); e. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim); f. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Kasespimti); g. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen); h. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Kasespimma); i. Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa); j. Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lemdikpol; k. Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN); atau l. Pejabat Polri di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji. (3) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polda, meliputi: a. Kapolda/Wakapolda; b. Kasatfung; atau c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polres, meliputi: a. Kapolres/Wakapolres; b. Kasatfung; dan c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji. (5) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polsek, yaitu Kapolsek/Wakapolsek.

Pejabat pengambil sumpah atau janji wajib menunjukkan sikap dan perilaku sebagai: a. suri tauladan (lead by example) bagi lingkungan kerjanya dalam berperilaku dan bertutur kata yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan bijak dalam pelaksanaan tugas; b. pemimpin dan pelayan (servant leadership), senantiasa bersikap memberikan pelayanan yang baik kepada orang yang dipimpinnya dan masyarakat, serta bukan meminta untuk dilayani; c. konsultan (consulting), dapat memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan konsultasi bagi bawahannya dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan produktivitas; d. penjamin kualitas kinerja (quality assurance), dapat memberikan jaminan kemampuan dan kualitas kinerja yang mengarah kepada profesionalisme, serta pertanggungjawaban keuangan kesatuan/anggota yang diambil sumpah atau janji; dan e. anti KKN dan gratifikasi, tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan melaporkan gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.

Pejabat yang telah mengangkat sumpah atau janji wajib: a. memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam sumpah atau janji yang telah diucapkan; b. menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan; c. mempunyai komitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; d. tidak melakukan gratifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugasnya baik secara lisan dan/atau tertulis kepada atasan secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Polri dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku di lingkungan Polri, dan dalam suasana khidmat. (2) Pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji dapat dilaksanakan pada: a. upacara serah terima jabatan; b. upacara yang diselenggarakan secara khusus untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji; dan c. pengambilan sumpah atau janji pertama sebagai anggota Polri. (3) Upacara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan di tempat terbuka atau di dalam ruangan.

(1) Pejabat Polri yang mengangkat sumpah atau janji didampingi oleh seorang rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pejabat Polri yang mengambil sumpah atau janji mengucapkan teks sumpah atau janji, kalimat demi kalimat yang diikuti oleh pejabat Polri yang mengangkat sumpah atau janji secara jelas dan tegas.

(1) Pengangkatan sumpah atau janji Pejabat Polri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Khusus pengangkatan sumpah atau janji oleh Kepala Satuan Kewilayahan, wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat.

(1) Tata cara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat Polri sebagai berikut: a. Pejabat Polri yang akan mengangkat sumpah atau janji menempatkan diri di depan pejabat pengambil sumpah atau janji; b. dalam hal Pejabat Polri yang mengangkat sumpah atau janji terdiri dari beberapa pemeluk agama, posisi diatur secara berurutan dari kanan ke kiri dimulai dari pemeluk agama Islam, www.djpp.kemenkumham.go.id

Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha; c. rohaniwan masing-masing pemeluk agama mengambil posisi di belakang Pejabat Polri pengangkat sumpah atau janji; d. dalam hal pejabat pengangkat sumpah atau janji lebih dari satu orang dari pemeluk agama yang sama, posisi rohaniwan berada di belakang pejabat pengangkat sumpah atau janji paling kanan; e. sebelum pengucapan dimulai, pejabat pengambil sumpah atau janji terlebih dahulu menanyakan kesediaan pejabat pengangkat sumpah atau janji untuk dilakukan pengambilan sumpah atau janji, dan disertai penjelasan singkat makna sumpah atau janji; f. pengucapan teks sumpah atau janji oleh pejabat pengambil sumpah atau janji yang diikuti oleh pejabat pengangkat sumpah atau janji; g. setelah selesai pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji:

1. pejabat pengangkat dan pengambil sumpah atau janji, rohaniwan, dan saksi menandatangani berita acara pengangkatan sumpah atau janji; dan
2. rohaniwan, saksi, dan pejabat pengangkat sumpah atau janji kembali ke tempat yang telah ditentukan. (2) Pertanyaan kesediaan pengangkatan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bunyi teks sumpah atau janji pejabat di lingkungan Polri sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah” bahwa saya, selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara www.djpp.kemenkumham.go.id

daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan, bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya, tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga, yang diduga atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan, bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, cermat, dan semangat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

(1) Pengangkatan janji bagi pejabat Polri yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, kalimat "Demi Allah saya bersumpah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diganti dengan kalimat "Demi Tuhan saya berjanji", dan pada akhir janji ditambah pengucapan kalimat "kiranya Tuhan menolong saya". (2) Pengangkatan sumpah bagi pejabat Polri yang beragama Hindu, kalimat "Demi Allah saya bersumpah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diganti dengan kalimat “Om Atah Paramawisesa saya bersumpah”, dan pada akhir sumpah ditambah pengucapan kalimat "Om, Santi, Santi, Santi, Om". (3) Pengangkatan sumpah bagi pejabat Polri yang beragama Buddha, kalimat "Demi Allah saya bersumpah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diganti dengan kalimat “Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah”, dan pada akhir sumpah ditambah pengucapan kalimat "Sadhu, Sadhu, Sadhu”.

Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji diselenggarakan oleh pejabat upacara yang dibentuk oleh: a. pejabat pengemban fungsi SDM Polri; b. pejabat pengemban fungsi SDM masing-masing satuan fungsi atau satuan kewilayahan; dan c. pejabat pengemban fungsi SDM pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setelah pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji, Pejabat pengangkat dan pengambil sumpah atau janji menandatangani berita acara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji. (2) Selain ditandatangani oleh pejabat pengangkat dan pengambil sumpah atau janji, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh rohaniwan dan saksi.

(1) Berita acara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji dibuat rangkap 2 (dua), yaitu: b. 1 (satu) rangkap untuk pejabat Polri yang mengangkat sumpah atau janji; dan c. 1 (satu) rangkap untuk arsip pejabat pengemban fungsi SDM. (2) Format berita acara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini mulai berlaku, setiap Pejabat Polri yang belum melakukan pengangkatan Sumpah atau Janji, wajib melakukan pengangkatan sumpah atau janji Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/104/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Tata Cara Pengambilan dan Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota Polri Yang Telah Selesai Mengikuti Pendidikan Pembentukan Polri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id