Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2011 tentang PROSEDUR PENYELENGGARAAN PRESENTASI, DEMONSTRASI, UJI COBA MATERIIL, FASILITAS DAN JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Presentasi adalah suatu kegiatan memperkenalkan, menawarkan suatu produk materiil, fasilitas dan jasa melalui ceramah, pertunjukan film/slide/alat instruksi lain untuk kepentingan Polri atau masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan.

3. Demonstrasi adalah suatu kegiatan peragaan yang dikenalkan, ditawarkan untuk kepentingan Polri/masyarakat tentang petunjuk cara pemakaian produk yang dilaksanakan oleh perusahaan.

4. Uji coba adalah suatu kegiatan pengujian/tes terhadap kemampuan, kehandalan dan kenyamanan suatu materiil, fasilitas dan jasa (Matfasjas) yang dilakukan oleh calon pengguna melalui uji laboratorium, uji lapangan dengan menggunakan tolok ukur, syarat- syarat tipe/metode ilmiah yang telah ditetapkan Polri.

5. Materiil adalah satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai serta dapat dipergunakan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Polri baik untuk keperluan operasional maupun administratif.

6. Fasilitas adalah suatu kemudahan atau sarana yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas atau pekerjaan.

7. Jasa adalah usaha atau tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan.

8. Syarat-syarat Tipe adalah tolok ukur yang dipakai untuk pengujian Matfasjas yang disesuaikan dengan persyaratan operasional Polri yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai-nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau kontak teknikal, fungsi oral, bisnis, sosial budaya dan estetika.

10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

11. Sertifikat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri yang menyatakan Matfasjas telah memenuhi syarat (standardisasi) untuk dipergunakan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan.

12. Surat Keterangan adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitbang Polri yang menyatakan perusahaan/pihak ketiga telah www.djpp.kemenkumham.go.id

melaksanakan kegiatan presentasi dan demonstrasi, serta Matfasjas dapat ditindaklanjuti pada tahap uji coba atau Matfasjas tersebut tidak lulus uji coba.

Tujuan dari peraturan ini terselenggaranya Presentasi, Demonstrasi dan Uji Coba (PDU) Matfasjas secara terencana dan terpadu sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi: a. legalitas, yaitu penyelenggaraan PDU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan, yaitu penyelenggaraan PDU dilaksanakan secara terbuka dan jelas; c. akuntabel, yaitu penyelenggaraan PDU harus dapat dipertanggungjawabkan baik pelaksanaan maupun hasilnya; d. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan PDU dilaksanakan secara cermat sesuai prosedur; dan e. profesional, yaitu penyelenggaraan PDU melibatkan ahli sesuai bidangnya.

Kegiatan penyelenggaraan PDU digolongkan menjadi: a. penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas yang akan dipergunakan oleh Polri; b. penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas atas dasar permintaan Baintelkam Polri dan/atau Ditbinmas Baharkam Polri, guna untuk memberikan rekomendasi perizinan; dan c. penyelenggaraan penelitian dan evaluasi terhadap Matfasjas yang sedang atau telah dipergunakan Polri yang sudah atau belum melalui proses pelaksanaan PDU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam rangka mengetahui kualitas mutu di bidang: a. konstruksi dan perlengkapan; b. kemampuan Matfasjas; c. kelancaran kerja; dan d. faktor kenyamanan (ergonomis). (2) Penyelenggaraan penelitian dan evaluasi terhadap Matfasjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam rangka menentukan kelayakan kualitas mutu untuk merevisi standar tolok ukur pengujian dan spesifikasi teknis.

Persyaratan penyelenggaraan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. mengajukan permohonan PDU kepada Kapuslitbang Polri, dengan melampirkan fotokopi akte pendirian badan usaha, NPWP, surat penunjukan keagenan profil badan usaha, dan spesifikasi teknis Matfasjas yang ditawarkan; b. menunjukkan sampel Matfasjas yang akan dilaksanakan PDU; dan c. melampirkan fotokopi paspor, visa, dan riwayat hidup singkat bagi warga negara asing sebagai teknisi.

Persyaratan penyelenggaraan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. surat pengantar dari Kabaintelkam Polri atau Dirbinmas Baharkam Polri sesuai jenis Matfasjas yang diajukan; b. fotokopi akte pendirian badan usaha, NPWP, surat penunjukan keagenan profil badan usaha, dan spesifikasi teknis Matfasjas yang ditawarkan; c. menunjukkan sampel Matfasjas yang akan dilaksanakan PDU; dan d. melampirkan fotokopi paspor, visa, dan riwayat hidup singkat bagi warga negara asing sebagai teknisi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan penyelenggaraan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi: a. surat permintaan dari satker pengguna Matfasjas yang akan dievaluasi kualitas dan kelayakan; b. dokumen pengadaan Matfasjas; dan c. rekomendasi hasil temuan.

Penyelenggaraan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. peserta mengajukan permohonan kepada Kapuslitbang Polri; b. Kapuslitbang Polri memberikan rekomendasi persetujuan pelaksanaan PDU; c. Kapuslitbang Polri membentuk tim PDU dengan melibatkan satker terkait dan konsultan ahli; d. tim melaksanakan kegiatan PDU; e. tim melakukan penelitian dan evaluasi hasil PDU; f. tim membuat laporan pelaksanaan PDU dan rekomendasi; dan g. penerbitan surat keterangan atau sertifikat PDU oleh Kapuslitbang Polri sebagai persyaratan utama dalam pengadaan Matfasjas atau memberikan rekomendasi perizinan.

Penyelenggaraan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. satker terkait mengajukan permintaan penelitian dan evaluasi kepada Kapuslitbang Polri; b. Kapuslitbang Polri membentuk tim penelitian dan evaluasi dengan melibatkan satker terkait; c. tim melaksanakan penelitian dan evaluasi; d. tim membuat laporan pelaksanaan penelitian dan evaluasi; dan e. penerbitan surat keterangan kelayakan Matfasjas yang dievaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan presentasi dan demonstrasi Matfasjas meliputi: a. penjelasan atau keterangan teknis Matfasjas; dan b. memperagakan fungsi, kegunaan, dan kemampuan Matfasjas. (2) Pelaksanaan uji coba Matfasjas meliputi: a. uji coba lapangan; dan b. uji coba laboratorium. (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri, yang dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Puslitbang Polri dengan melibatkan fungsi terkait.

Uji coba lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain meliputi: a. uji konstruksi dan perlengkapan; b. uji kemampuan; c. uji kelancaran kerja; dan d. faktor kenyamanan (ergonomis).

Uji coba laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi tahapan: a. preparasi; b. pemeriksaan dengan alat; dan c. interpretasi hasil.

Setelah pelaksanaan presentasi dan demonstrasi, Matfasjas yang dapat dipergunakan untuk mendukung tugas Polri dinyatakan ”POTENSIIL” dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan tahap uji coba. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penilaian hasil uji coba Matfasjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 harus berdasarkan fakta yang ada dan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat tipe Matfasjas Polri yang telah ditetapkan serta tidak direkayasa. (2) Syarat-syarat tipe Matfasjas Polri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan umum; b. persyaratan taktis; c. persyaratan teknis; d. cara pengujian; e. cara penilaian; dan f. cara pembobotan. (3) Kategori penilaian hasil uji coba Matfasjas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. persyaratan minimum; b. persyaratan maksimum; c. persyaratan diantara; d. standar rumus penetapan kriteria kelulusan; dan e. kriteria nilai kelulusan. (4) Syarat-syarat tipe Matfasjas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (5) Kategori penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Kriteria nilai kelulusan hasil uji coba Matfasjas ditetapkan sebagai berikut: a. nilai hasil uji coba di bawah dari 60 (enam puluh), dinyatakan “Tidak Memenuhi Persyaratan” (tidak lulus dan tidak layak pakai); b. nilai hasil uji coba sama dengan atau di atas 60 (enam puluh) dan di bawah atau sama dengan 80 (delapan puluh) dinyatakan “Cukup” (lulus dan layak pakai); www.djpp.kemenkumham.go.id

c. nilai hasil uji coba di atas 80 (delapan puluh) dan di bawah atau sama dengan 90 (sembilan puluh) dinyatakan “Baik” (lulus dan layak pakai); dan d. nilai hasil uji coba di atas 90 (sembilan puluh) dinyatakan “Baik Sekali” (lulus dan layak pakai). (2) Matfasjas yang memenuhi kriteria nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diterbitkan sertifikat kelayakan oleh Kapuslitbang Polri.

Asrena Kapolri berwenang: a. menolak dan mempertimbangkan rencana anggaran yang diajukan Kapuslitbang Polri terkait pelaksanaan penelitian dan evaluasi Matfasjas; dan b. memberikan saran tanggapan terhadap hasil PDU dan penelitian dan evaluasi Matfasjas kepada Kapuslitbang Polri dan fungsi terkait.

Kapuslitbang Polri berwenang: a. menolak atau menyetujui pelaksanaan PDU; b. membentuk tim PDU dengan surat perintah; c. membuat laporan dan rekomendasi hasil PDU; d. menerbitkan surat keterangan hasil pelaksanaan presentasi dan demonstrasi; e. menerbitkan sertifikat kelayakan hasil pelaksanaan uji coba; f. menerbitkan izin impor sampel Matfasjas untuk kepentingan Polri; dan g. menyelesaikan administrasi sampel Matfasjas untuk hibah atau re- ekspor ke negara asal.

Kabaintelkam Polri berwenang: a. menolak atau menyetujui permohonan PDU senjata api non-organik TNI/Polri dan peralatan keamanan dari masyarakat; b. menerbitkan surat pengantar atau rekomendasi PDU senjata api non- organik TNI/Polri dan peralatan keamanan dari masyarakat kepada Kapuslitbang Polri; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menerbitkan surat izin pemasukan (impor) sampel senjata api non- organik TNI/Polri dan peralatan keamanan lainnya.

Dirbinmas Baharkam Polri berwenang: a. menolak atau menyetujui permohonan PDU perlengkapan Polsus dan Satpam; dan b. menerbitkan surat pengantar atau rekomendasi PDU perlengkapan Polsus dan Satpam kepada Kapuslitbang Polri.

Assapras Kapolri berwenang: a. memberikan rekomendasi penilaian Matfasjas kepada Kapuslitbang Polri atas barang yang ditawarkan kepada Polri; dan b. memberikan saran tanggapan terhadap hasil PDU dan penelitian dan evaluasi Matfasjas kepada Kapuslitbang Polri dan fungsi terkait.

Tim PDU berwenang: a. melaksanakan PDU Matfasjas; b. melaksanakan uji coba lapangan dan laboratorium; c. melakukan evaluasi dan penilaian hasil PDU Matfasjas; dan d. memberikan rekomendasi kelayakan hasil PDU kepada Kapuslitbang Polri.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id