Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan

harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 4. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang. 5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ. 6. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan. 7. Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian antara pihak yang menyewakan suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. 8. Tukar Tambah adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan barang tertentu dengan barang lainnya dengan memberikan tambahan uang dan/atau barang lainnya. 9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 10. Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 11. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan

pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PBJ. 12. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk mendaftarkan organisasi PBJ, petugas administrator, dan petugas pelapor. 13. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan ke PPATK. 14. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

(1) PBJ wajib menyampaikan ke PPATK laporan: a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. (2) Pada saat atau setelah PBJ melakukan tindakan: a. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan PBJ menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PBJ meyakini bahwa prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau b. pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi

prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau 2. PBJ meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(1) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi: a. Transaksi jual beli; b. Konsinyasi; c. Sewa Menyewa; d. pengolahan, pemurnian dan/atau peleburan logam mulia; e. Tukar Tambah; f. lelang; dan g. jenis Transaksi lain yang ditetapkan PPATK. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transaksi yang: a. dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam 1 (satu) hari dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; b. dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam 1 (satu) hari dengan jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau c. dilakukan oleh Pengguna Jasa yang melanjutkan kedudukan Pengguna Jasa sebelumnya atas Transaksi dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi pada satu atau beberapa kantor dalam 1 (satu) PBJ.

PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan PBJ yang melakukan Transaksi dengan pemakai akhir.

(1) PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML. (2) Pendaftaran pada Aplikasi goAML berupa: a. registrasi; atau b. pengkinian data. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Aplikasi goAML diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh PBJ yang: a. belum pernah melakukan registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System; b. mengalami perubahan nama PBJ.

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; dan b. registrasi Petugas Pelapor.

(1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dilakukan dengan mengisi dan melampirkan Dokumen pendukung berupa formulir permohonan perubahan nama PBJ. (2) Formulir permohonan perubahan nama PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. ditandatangani oleh pejabat PBJ yang berwenang; dan b. memuat alasan perubahan nama PBJ. (3) Format formulir permohonan perubahan nama PBJ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh PBJ yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System ke PPATK dan tidak mengalami perubahan nama PBJ. (2) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PBJ menerima nomor identitas organisasi dari PPATK. (3) PPATK menyediakan data organisasi dan data Petugas Administrator bagi PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Aplikasi goAML.

(1) PBJ melakukan pengkinian data terhadap data organisasi dan data Petugas Administrator. (2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk melakukan pendaftaran Petugas Pelapor oleh PBJ.

(1) Pejabat berwenang pada PBJ wajib menunjuk dan MENETAPKAN Petugas Administrator dan Petugas Pelapor. (2) Petugas Administrator dan Petugas Pelapor yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (3) Penetapan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PBJ.

(1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi: a. data organisasi; dan b. data Petugas Administrator. (3) Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. jenis bisnis b. nama organisasi; c. bentuk organisasi; d. nama kota/kabupaten; e. provinsi; f. negara; g. nama lengkap Petugas Administrator; h. surat elektronik yang merupakan email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board;

i. nomor telepon; dan j. alamat. (4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit: a. nama lengkap; b. tanggal lahir; c. kewarganegaraan; d. username; e. password; f. konfirmasi password; dan g. surat elektronik. (5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator dari pejabat berwenang; dan b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Administrator. (6) Data organisasi, data Petugas Administrator, dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi goAML. (7) Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas organisasi; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik organisasi.

(3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PBJ menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, PBJ wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PBJ menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

(1) Petugas Administrator terdaftar wajib menyampaikan permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

(1) Pelaksanaan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi: a. nomor identitas organisasi; dan b. data Petugas Pelapor. (2) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. tanggal lahir;

c. kewarganegaraan; d. username; e. password; f. konfirmasi password; dan g. surat elektronik. (3) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan Petugas Pelapor dari pejabat berwenang; dan b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Pelapor. (4) Data Petugas Pelapor dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi goAML. (5) Format surat penunjukan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Petugas Pelapor yang telah didaftarkan ke PPATK. (3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data Petugas Pelapor dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PBJ menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf b, PBJ wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PBJ menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

(1) PBJ dapat melakukan penambahan jumlah Petugas Pelapor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PBJ. (2) Ketentuan mengenai registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi Petugas Pelapor tambahan.

Petugas Administrator dan Petugas Pelapor bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi goAML.

(1) Dalam hal terdapat: a. perubahan data PBJ selain perubahan nama PBJ; b. perubahan data Petugas Pelapor; dan/atau c. perubahan data Petugas Administrator, PBJ wajib melakukan perubahan data melalui Aplikasi goAML. (2) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang disampaikan oleh PBJ. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan perubahan data; atau

b. penolakan permohonan perubahan data, yang disampaikan ke alamat surat elektronik Petugas Administrator atau Petugas Pelapor yang melakukan perubahan data. (4) Penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PBJ menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, PBJ wajib melakukan perubahan data ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan permohonan perubahan data. (2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme perubahan data ulang.

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Pelapor, Petugas Administrator melakukan penonaktifan Petugas Pelapor yang telah terdaftar dan memberitahukan ke PPATK melalui message board pada Aplikasi goAML. (2) PBJ MENETAPKAN Petugas Pelapor baru untuk menggantikan Petugas Pelapor yang diberhentikan. (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru.

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Administrator, PBJ menugaskan Petugas Administrator

terdaftar untuk melakukan perubahan data (change request) atas 1 (satu) Petugas Pelapor sebagai Petugas Administrator baru berdasarkan penetapan PBJ. (2) Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. Petugas Pelapor terdaftar; atau b. Petugas Pelapor baru. (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru. (4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru.

(1) PBJ yang memiliki 1 (satu) Petugas Pelapor wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor baru setelah Petugas Pelapor ditetapkan sebagai Petugas Adnimistrator baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) PBJ wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor baru apabila tidak terdapat pengganti atas Petugas Pelapor yang dinonaktifkan sebelumnya.

(1) PBJ wajib mengisi laporan: a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan c. aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengisi (entry) laporan pada Aplikasi goAML; atau b. mengunggah (upload) laporan ke Aplikasi goAML dalam format XML. (3) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV; b. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V; dan c. aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal Transaksi terjadinya: a. peralihan kepemilikan yang didukung dengan Dokumen tertulis jika Transaksi dilakukan secara kontan; b. pembayaran uang muka; c. pembayaran tahap pertama jika Transaksi dilakukan secara tunai bertahap; d. pembayaran jasa agen properti; e. penjualan dalam Transaksi Konsinyasi; f. perjanjian Sewa Menyewa; g. pengolahan, pemurnian dan/atau peleburan logam mulia; h. faktur penjualan kendaraan bermotor; i. tukar menukar barang dan/atau jasa lain; atau j. pengumuman pemenang lelang. (3) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK.

(1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) sesegera mungkin paling

lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PBJ mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. (2) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah tanggal: a. penetapan suatu Transaksi sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh pejabat PBJ yang berwenang; b. penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PPATK; atau c. penandatanganan berita acara exit meeting audit. (3) Jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung setelah tanggal diketahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan tanggal: a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara elektronik; atau b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi goAML ke PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Dalam hal: a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PBJ;

b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PBJ mengalami gangguan teknis; c. keadaan force majeure atau yang secara nyata menyebabkan PBJ tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan/atau d. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan, PBJ dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) secara nonelektronik.

(1) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data yang dihasilkan oleh basis data PBJ dalam format XML melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. (2) Rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam compact disk, flash disk, atau sarana penyimpanan elektronik lainnya. (3) PBJ yang menyampaikan laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui message board yang terdapat pada Aplikasi goAML.

(1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PBJ wajib melakukan koreksi laporan. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. temuan PBJ; b. temuan PPATK; dan/atau

c. penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit).

(1) PBJ wajib membuat laporan baru ke PPATK atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dengan mencantumkan nomor laporan yang lama. (2) PBJ wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PBJ menemukan kesalahan.

(1) PPATK menyampaikan temuan atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ke PBJ melalui message board pada Aplikasi goAML. (2) PBJ wajib menindaklanjuti temuan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan baru ke PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya. (3) PBJ wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PBJ menerima pemberitahuan dari PPATK.

(1) PBJ wajib menyampaikan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c melalui perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) PBJ wajib menyampaikan perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penolakan laporan pada sistem Aplikasi goAML.

Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara elektronik dan nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyampaian koreksi laporan.

(1) PBJ yang menyampaikan laporan melalui pengisian (entry) laporan pada Aplikasi goAML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) secara langsung dalam Aplikasi goAML. (2) PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronik melalui unggahan (upload) laporan ke Aplikasi goAML dalam format XML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) dengan cara menggunggah ulang laporan XML yang sudah diperbaiki dengan nama laporan yang berbeda dari laporan yang telah diunggah sebelumnya.

PBJ wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan ke PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.

(1) PBJ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), Pasal 35, dan Pasal 38 dikenai sanksi administratif. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PBJ yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan LPP selain PPATK, PPATK menyampaikan informasi pelanggaran ke LPP melalui message board. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administratif. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPP atau PPATK berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang dilakukan oleh PBJ yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan PPATK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 929), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 929), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA