Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara pembuatan, kegiatan dengan waktu yang relatif singkat untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tertentu dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terampil untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Polri dengan lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/ swadaya masyarakat yang dibuat secara tertulis dalam bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Tujuan Peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. terwujudnya kerja sama pendidikan dan pelatihan Polri dengan luar negeri yang tepat sasaran, terintegrasi dan terkoordinasi.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini: a. mengutamakan kepentingan nasional, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; b. saling menghormati, yaitu suatu sikap dalam hubungan fungsional yang mencerminkan pemahaman dan penghargaan akan kedudukan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing tanpa mencampuri urusan internal masing-masing pihak; c. saling membantu, yaitu segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan dan kerja sama secara timbal balik dalam rangka kelancaran pelaksanaan suatu tugas kepolisian; d. persamaan kedudukan, yaitu posisi yang sama antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tidak membedakan status hukum; e. saling menguntungkan, yaitu adanya manfaat yang dirasakan dan diperoleh masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama; f. mengutamakan kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan orang banyak atau masyarakat; g. memperhatikan hierarki, yaitu dengan memperhatikan tingkat kewenangan berdasarkan pangkat, jabatan dan susunan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara berjenjang; dan h. memperhatikan hukum nasional masing-masing dan memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional.

Jenis pendidikan kerja sama dengan luar negeri meliputi: a. akademik; b. manajerial; dan c. profesi atau vokasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri diawali dengan penyusunan kurikulum. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Polri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

(1) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan sesuai jenis pendidikan dan pelatihan. (2) Kurikulum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pengkajian dan dievaluasi setelah selesai pendidikan dan pelatihan. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kalemdikpol.

(1) Bahan ajar disusun berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan guna mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Materi bahan ajar disesuaikan dengan jenis, jenjang waktu dan peserta pendidikan dan pelatihan. (3) Materi bahan ajar diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Polri sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Peserta Pendidikan dan pelatihan Kerja sama dengan luar negeri adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau personel Kepolisian Negara lain yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Persyaratan Peserta yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan, meliputi: a. rekomendasi dari Kasatker; b. lulus seleksi, khusus pegawai negeri pada Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. batasan usia, pangkat/golongan; d. kompetensi; e. diutamakan mempunyai kemampuan bahasa asing; f. sehat jasmani dan rohani serta khusus wanita tidak dalam keadaan hamil; dan g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Polri.

(1) Peserta pendidikan dan pelatihan berhak memperoleh: a. pengasuhan; b. perlindungan dan bantuan hukum; c. uang saku, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan asuransi; dan d. materi ajaran dan sertifikat/surat keterangan lulus. (2) Kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran; b. menaati peraturan perundang-undangan; c. menyimpan rahasia negara; d. membuat laporan hasil pendidikan dan pelatihan; dan e. menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan kepada kesatuan.

(1) Peserta pendidikan dan pelatihan dapat diberhentikan apabila: a. tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan dan pelatihan; dan b. melakukan tindak pidana/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan.

Tenaga pendidik kerja sama luar negeri merupakan tenaga pendidik dari Polri dan atau dari pemberi donor yang berprofesi sebagai guru, pelatih, dosen, konselor, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan tutor sesuai dengan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan tenaga pendidik, antara lain: a. memiliki kualifikasi akademik; b. memiliki kompetensi; c. memiliki sertifikasi pendidik; dan d. sehat jasmani dan rohani.

(1) Tenaga pendidik berhak memperoleh: a. honorarium sesuai ketentuan; b. biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pelayanan kesehatan dan asuransi; c. penghargaan; dan d. perlindungan dan bantuan hukum. (2) Kewajiban tenaga pendidik: a. membuat persiapan mengajar berupa:

1. silabus;
2. perencanaan pembelajaran/jadwal pembelajaran; dan
3. desain pelatihan atau rancangan pembelajaran; b. mempersiapkan bahan ajaran; c. menciptakan suasana yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis; d. melaksanakan proses belajar mengajar; dan e. melakukan penilaian dan evaluasi hasil proses belajar mengajar.

(1) Metode pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan: a. tujuan pembelajaran; b. kondisi dan suasana kelas; c. tingkat intelektual, latar belakang, pengalaman, usia serta lingkungan sosial budaya peserta; dan d. jumlah peserta pendidikan dan pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Metode pendidikan dan pelatihan dapat berupa: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. penugasan; e. demonstrasi; f. pemecahan masalah; g. pelatihan (drill); h. studi kasus; dan i. metode lain sesuai kebutuhan.

(1) Fasilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sama luar negeri disesuaikan dengan tujuan, sasaran, program dan materi dengan menggunakan fasilitas Polri, atau di luar lingkungan Polri. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di dalam wilayah INDONESIA dapat juga menggunakan fasilitas, berupa: a. yang ada di Hotel; b. Kedutaan; dan c. fasilitas yang disepakati bersama.

(1) Alat instruksi dan alat penolong instruksi, merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses dan metode pembelajaran guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan. (2) Alat instruksi dan alat penolong instruksi dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, teknologi informasi dan komunikasi. (3) Alat instruksi dan alat penolong instruksi disediakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum oleh Polri dan/atau pemberi donor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perintisan dilaksanakan dalam mengawali rencana kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Polri dengan luar negeri. (2) Perintisan dilaksanakan oleh satuan kerja yang terkait dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang akan dikerjasamakan melalui kegiatan: a. pemetaan kebutuhan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan Polri; b. penentuan prioritas pendidikan dan pelatihan kerja sama yang diusulkan kepada Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol); c. mencari dan menyeleksi lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat pendonor yang mempunyai program yang sesuai kebutuhan pendidikan dan pelatihan Polri, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri; d. menyiapkan konsep nota kesepahaman bersama dengan Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA (Kemenlu RI); dan e. melaksanakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dengan pendonor. (3) Dalam rangka perintisan, satuan kerja terkait, Lemdikpol, Divhubinter Polri, dan Kemenlu RI melakukan studi kelayakan (fact finding) terhadap program kerja sama pendidikan dan pelatihan. (4) Dalam hal Satuan Kerja mendapatkan bantuan kerja sama pendidikan dan pelatihan dari lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat secara langsung berkoordinasi dengan Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri dan Divhubinter Polri.

Perencanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan Polri dengan luar negeri diawali dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Lemdikpol menginformasikan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri kepada Satuan kerja. b. Satuan kerja mengusulkan jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri kepada Lembaga Pendidikan Polri pada awal tahun.

(1) Jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri dikompulir oleh Lembaga Pendidikan Polri dan diajukan kepada negara atau lembaga pemberi donor. (2) Persetujuan jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri dengan negara atau lembaga pemberi donor. (3) Kesepakatan bersama harus sudah dilaksanakan pada tahun berjalan.

(1) Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan Polri dengan luar negeri diselenggarakan oleh Lemdikpol sebagai penjuru bersama-sama dengan SSDM Polri, Divhubinter Polri dan Satuan kerja terkait. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Polri program kerja sama dengan luar negeri melalui mekanisme: a. Lemdikpol:

1. melaksanakan rapat kesiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

2. membuat Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

3. menyiapkan komponen pendidikan dan pelatihan;

4. mengkoordinasikan dengan pihak terkait di lingkungan Polri dan pihak luar negeri;

5. mengevaluasi pendidikan dan pelatihan; dan

6. memberitahukan kepada Srena Polri dan Puskeu Polri mengenai dana hibah yang diterima. b. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri:

7. melakukan pengkajian terhadap program pendidikan dan pelatihan hasil dari perintisan;

8. melaksanakan seleksi terhadap peserta pendidikan dan pelatihan; www.djpp.kemenkumham.go.id

9. melaksanakan pemanggilan untuk instruktur dan peserta pendidikan dan pelatihan;

10. menerbitkan surat perintah Kapolri bagi personel yang ditunjuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;

11. menempatkan personel sesuai pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. c. Divhubinter Polri:

12. mengkomunikasikan kepada pihak luar negeri tentang pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan;

13. memfasilitasi kedatangan dan keberangkatan tenaga pendidik dari luar negeri. d. Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri:

14. menyediakan kebutuhan logistik perjalanan dinas;

15. membantu kelancaran alat instruksi dan alat penolong instruksi yang didatangkan dari luar negeri; dan

16. mendatakan bantuan berupa barang dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) untuk pemeliharaan dan perawatannya.

(1) Penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri dilaksanakan di Markas Besar (Mabes) Polri. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri dapat dilaksanakan di Polda setelah mendapat persetujuan dari Kapolri. (3) Permintaan persetujuan kepada Kapolri didasarkan kepada urgensi akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan anggota Polri.

(1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri dilaksanakan melalui: a. laporan; b. evaluasi; dan c. supervisi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah selesai dilaksanakan pendidikan dan pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada peserta pendidikan dan pelatihan, tenaga pendidik, proses penyelenggaraan, anggaran, dan program pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri. (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dari tahap perencanaan sampai akhir pendidikan dan pelatihan.

(1) Anggaran pendidikan dan pelatihan dapat bersumber dari anggaran Polri dan/atau pemberi donor. (2) Kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan disusun secara rinci dalam dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan serta Kerangka Acuan TOR dan RAB.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id