Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri. 4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terdapat dalam Struktur Organisasi secara formal yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan. 5. Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. 6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang sifatnya spesialistis ditinjau dari fungsi atau keahlian di bidang tertentu yang tidak memimpin suatu unit kerja, cenderung bekerja secara mandiri, lebih berperan sebagai pendukung ahli dari jabatan struktural di dalam organisasi. 7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 8. Atase Polri yang selanjutnya disingkat Atpol adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik negara Republik INDONESIA. 9. Staf Teknis Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan konsuler negara Republik INDONESIA. 10. Senior Liaison Officer yang selanjutnya disingkat SLO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor pusat kepolisian sesama negara anggota organisasi internasional. 11. Liaison Officer yang selanjutnya disingkat LO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor/organisasi internasional dan regional atau pada kementerian/

lembaga/badan/komisi. 12. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Tujuan Pengaturan Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri meliputi: a. terselenggaranya tertib administrasi dalam penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri; b. terwujudnya kepastian hukum atas status Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri; dan c. terlaksananya tugas Polri secara optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada kementerian/ lembaga/badan/komisi, perwakilan diplomatik/konsuler, atau pemeliharaan perdamaian dunia pada organisasi internasional.

Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri dilaksanakan dengan prinsip: a. legalitas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri berdasarkan surat perintah penugasan dari organisasi Polri; b. selektif prioritas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan secara selektif berdasarkan skala prioritas; c. objektif, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan; d. profesional, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan

e. kerja sama, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri melalui koordinasi antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/ komisi atau organisasi internasional yang memerlukan.

Jenis penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri meliputi: a. penugasan di dalam negeri; dan b. penugasan di luar negeri.

Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada: a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); b. kementerian/lembaga/badan/komisi; c. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di INDONESIA; d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan e. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada: a. kantor/organisasi internasional; b. kantor perwakilan diplomatik Republik INDONESIA di luar negeri; c. kantor kepolisian negara lain di luar negeri;

d. negara tertentu sesuai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); dan e. negara atau organisasi internasional lain atas persetujuan Kapolri.

(1) Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri meliputi: a. jabatan struktural; dan b. jabatan fungsional. (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jabatan pada: a. kementerian/lembaga/badan/komisi; b. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di INDONESIA; c. BUMN atau BUMD; dan d. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri. (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. rumpun jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. LO; c. staf ahli/staf khusus; d. konsultan/staf pengamanan; e. ajudan; f. personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara; dan g. negara atau organisasi internasional lain.

(1) Penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan kepada:

a. Pejabat Negara

Republik INDONESIA; b. pejabat negara asing yang berkedudukan di INDONESIA; c. mantan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; d. suami atau istri PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; e. kepala badan/lembaga/komisi; f. calon PRESIDEN dan calon Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; atau g. pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri. (2) Pejabat Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Ketua/Wakil Ketua MPR; c. Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD; d. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung; e. Hakim Agung; f. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; g. Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial; h. Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; i. Menteri atau pejabat setingkat Menteri; j. Gubernur/Wakil Gubenur; dan k. Bupati atau Walikota. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak: a. 2 (dua) personel untuk setiap pejabat, bagi penugasan sebagai ajudan; dan b. 6 (enam) personel untuk setiap pejabat, bagi penugasan sebagai personel pengamanan dan pengawalan. (4) Penugasan sebagai ajudan dan/atau pengamanan/ pengawalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di luar negeri meliputi: a. jabatan struktural; b. jabatan fungsional; c. staf ahli atau staf khusus; d. staf pada Atpol, staf pada staf teknis Polri, staf pada SLO atau pada LO Polri; e. staf nondiplomatik; dan f. anggota kontingen pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

(1) Masa penugasan anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan/atau pembinaan karier. (2) Dalam hal pengembalian penugasan anggota Polri, dilaksanakan setelah adanya koordinasi pimpinan organisasi pengguna dengan pimpinan Polri. (3) Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan perpanjangan kepada Kapolda untuk penugasan di tingkat Polda.

(1) Khusus penugasan sebagai ajudan, pengamanan, dan pengawalan Pejabat Negara serta suami/istri PRESIDEN/Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA paling lama 1 (satu) periode masa jabatan. (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa jabatan atas persetujuan Kapolri.

(1) Masa penugasan Anggota Polri di luar negeri pada satu negara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. (3) Masa penugasan pada organisasi internasional atau PBB dilaksanakan sesuai dengan masa penugasan yang ditetapkan oleh Organisasi internasional atau PBB, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) periode masa penugasan atas persetujuan Kapolri.

Persyaratan Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri meliputi: a. umum; b. khusus; dan c. administrasi.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. sehat jasmani dan rohani; d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier; e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinannya; dan

f. lulus tes assessment untuk penugasan pada kementerian/lembaga tertentu.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi: a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban; dan b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Kombes Pol, minimal pangkat AKBP dan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III A 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus pendidikan Sespimmen/sederajat; b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigjen Pol, minimal pangkat Kombes Pol pernah/sedang menduduki jabatan eselon II B 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus pendidikan Sespimti/Lemhannas/ sederajat; dan c. khusus penugasan di luar negeri wajib memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan nilai TOEFL paling rendah 400 (empat ratus). (3) Khusus penugasan pasukan misi pemeliharaan perdamaian, kompetensi bahasa Inggris ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dengan memperhatikan standar kebutuhan Organisasi Internasional.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri; b. daftar riwayat hidup; c. fotokopi surat keputusan/keputusan pangkat terakhir;

d. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir; e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP); g. hasil penilaian kinerja; h. surat persetujuan kepala satuan wilayah/kepala satuan kerja; i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri; dan j. fotokopi sertifikat TOEFL (khusus penugasan di luar negeri).

(1) Kepangkatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri untuk menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan eselon jabatan pada instansi pengguna. (2) Kepangkatan untuk penugasan sebagai ajudan sebagai berikut: a. pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) untuk ajudan PRESIDEN/Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. pangkat Komisaris Polisi (Kompol) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk ajudan calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; c. pangkat Inspektur Polisi atau Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk ajudan Pejabat Negara selain PRESIDEN/Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA, pejabat negara asing yang berkedudukan di INDONESIA, mantan PRESIDEN/Wakil

Republik INDONESIA, suami/istri PRESIDEN/Wakil

Republik INDONESIA, dan kepala badan/lembaga/komisi; dan d. pangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) untuk ajudan Bupati dan Walikota.

(3) Golongan kepangkatan Bintara Polri dan Tamtama Polri dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun untuk penugasan sebagai personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara.

(1) Golongan kepangkatan dalam penugasan Anggota Polri di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari kementerian luar negeri, dan organisasi internasional. (2) Khusus penugasan jabatan Staf pada Atpol/SLO/LO Polri dan Staf pada Staf Teknis Polri, golongan kepangkatan ditetapkan sebagai berikut: a. pangkat Inspektur Polisi sampai dengan AKP untuk jabatan Staf pada Atpol/SLO; dan b. pangkat Briptu sampai dengan Bripka untuk jabatan Staf pada Staf Teknis/LO.

Tata Cara penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagai berikut: a. tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
2. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
3. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi

pengguna; 4. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna; dan 5. khusus pengangkatan dalam jabatan eselon I, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan setelah ada penetapan dari Tim Penilai Akhir (TPA). b. tingkat Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor:

1. Kapolda setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Kepala Biro (Karo) SDM Polda untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
2. Kepala Kepolisian Daerah mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna; dan
3. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolda menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna.

Tata cara penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagai berikut: a. berdasarkan permintaan organisasi pengguna:

1. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan organisasi pengguna;
2. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan

Pertimbangan Karier; 3. Kapolri mengajukan Anggota Polri terpilih yang diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna melalui Menteri Luar Negeri atau organisasi internasional yang memerlukan; dan 4. setelah organisasi pengguna menyetujui, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan serta menghadapkan Anggota Polri kepada organisasi pengguna melalui Menteri Luar Negeri atau organisasi internasional yang memerlukan; b. untuk pengisian jabatan pada organisasi perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri:

1. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
2. Kapolri mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Menteri Luar Negeri; dan
3. Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan serta menghadapkan yang bersangkutan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan penugasan pada organisasi perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

(1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan

organisasi pengguna. (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkatan dalam jabatan; b. kenaikan pangkat; c. pendidikan pembentukan perwira; d. pendidikan pengembangan; dan e. pengakhiran penugasan.

(1) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi pengguna. (2) Pengangkatan dalam jabatan pada organisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat promosi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan organisasi pengguna setelah mendapat persetujuan dari Kapolri.

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. (2) Alih jabatan yang bersifat promosi bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri untuk penugasan dalam negeri tanpa persetujuan Kapolri, tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat. (3) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri di dalam negeri yang tidak ada kesetaraan eselon jabatan di lingkungan Polri tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat. (4) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri di luar negeri dapat diusulkan kenaikan pangkat dengan persyaratan administrasi kepangkatan. (5) Persyaratan administrasi kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

(1) Kesetaraan Eselon, Kepangkatan, dan Ruang Golongan/Gaji Polri, dengan di luar struktur organisasi Polri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini. (2) Kesetaraan Pendidikan Pengembangan Polri dengan Pendidikan dan Pelatihan di luar struktur organisasi Polri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini. (3) Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di luar struktur organisasi Polri di dalam negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini. (4) Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di luar struktur organisasi Polri di luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pendidikan pembentukan perwira dan pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat diikuti oleh Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur Polri melalui seleksi masuk pendidikan atas persetujuan pimpinan organisasi pengguna dan Kapolri.

Pengakhiran penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar organisasi Polri didasarkan atas ketentuan sebagai berikut: a. telah berakhir masa jabatan/penugasan; b. pertimbangan pimpinan Polri; c. pengembalian oleh organisasi pengguna; d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana;

e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan; f. atas permintaan sendiri; g. pensiun; atau h. meninggal dunia.

(1) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Administrasi kepegawaian berupa gaji, berkas personel, kartu kesehatan dan perlengkapan perorangan bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Markas Besar Polri/Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor sesuai bidang penugasan Anggota Polri pada instansi di luar struktur organisasi Polri.

Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri wajib: a. memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya; b. mengikuti kegiatan pembinaan dan perawatan personel yang diselenggarakan oleh:

1. Mabes Polri untuk penugasan pada instansi pusat dan luar negeri;
2. Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah untuk penugasan di kewilayahan; dan
3. satuan pembina fungsi sesuai jenis dan jabatan dalam penugasan;

c. membuat laporan penugasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasan kepada pembina fungsi teknis satuan kerja; dan d. menyampaikan laporan analisis secara berkala atau insidentil kepada Kapolri khusus yang ditugaskan secara perorangan ke luar negeri atau sebagai kepala kontingen/misi PBB secara beregu.

(1) Kewenangan penerbitan keputusan penugasan Anggota Polri di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewenangan penerbitan surat perintah penugasan Anggota Polri di dalam negeri oleh: a. Kapolri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Tinggi Polri; c. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Menengah Polri pada penugasan di kementerian/ lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat dan daerah; d. Kepala Kepolisian Daerah, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di instansi/badan/komisi tingkat daerah; dan e. Kepala Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di kementerian/ lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat. (3) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah penugasan anggota Polri di luar negeri oleh Kapolri dan proses administrasi oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1826), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA Paraf:

1. Karojianstra SSDM Polri: ......
2. As SDM Kapolri : .....
3. Kadivkum Polri : .....
4. Kasetum Polri : .....
5. Wakapolri : .....