Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMAKAMAN ANGGOTA ATAU PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kapolri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

4. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal, atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.

5. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.

6. Meninggal dunia biasa disebut juga wafat adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.

7. Pemakaman adalah pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang memenuhi persyaratan dan diselenggarakan oleh dinas dengan upacara pemakaman kebesaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Upacara Pemakaman Kebesaran adalah upacara pemakaman anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang ditetapkan/dinyatakan sebagai pahlawan, gugur, tewas dalam tugas yang berjasa pada negara dan bangsa atau pemilik tanda kehormatan Republik INDONESIA berupa Bintang.

9. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disebut TMPNU adalah taman makam pahlawan nasional yang terletak di Ibukota Negara.

10. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disebut TMPN adalah taman makam pahlawan nasional/bahagia yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

11. Taman Makam Polisi Pemuliaan yang selanjutnya disebut TMPP adalah tempat pemakaman bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri di lingkungan Polri.

12. Taman Makam Polisi Kehormatan yang selanjutnya disebut TMPK adalah tempat pemakaman bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia, gugur, tewas dan meninggal dunia yang berjasa memiliki Bintang Bhayangkara Nararya serta salah satu Satya Lencana selain Satya Lencana Pengabdian.

13. Pemindahan kerangka jenazah adalah memindahkan kerangka jenazah dari pemakaman umum ke Taman Makam pemuliaan atau kehormatan.

14. Perawatan Jenazah adalah tindakan dari dinas kepolisian terhadap Jenazah Anggota Polri sejak dinyatakan gugur, tewas atau wafat sampai dengan proses pemakaman secara dinas.

Tujuan Peraturan ini: a. sebagai pedoman dan tertib administrasi Pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri; dan b. terwujudnya hak-hak Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang telah gugur, tewas atau meninggal dunia biasa.

Prinsip-prinsip Peraturan ini: a. legalitas, yaitu pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. ketertiban, yaitu pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri dilaksanakan secara tertib dan khidmat; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. proporsional, yaitu pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; dan d. akuntabel, yaitu proses pemakaman Anggota Polri atau Purnawirawan Polri dapat dipertanggungjawabkan

Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia dapat dimakamkan di: a. Taman Makam Pahlawan (TMP), terdiri dari TMPNU danTMPN; b. TMPP; dan c. TMPK.

(1) TMPP dan TMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, diatur dengan sistem blok. (2) TMPP terdiri dari blok A sampai dengan blok E, dan TMPK terdiri dari blok F sampai dengan blok J. (3) Pemakaman di TMPP, dikelompokkan berdasarkan blok sesuai dengan agama masing-masing sebagai berikut: a. blok A, bagi yang beragama Islam; b. blok B, bagi yang beragama Kristen Protestan; c. blok C, bagi yang beragama Katholik; d. blok D, bagi yang beragama Hindu; dan e. blok E, bagi yang beragama Budha. (4) Pemakaman di TMPK, dikelompokan berdasarkan blok sesuai dengan agama masing-masing sebagai berikut: a. blok F, bagi yang beragama Islam; b. blok G, bagi yang beragama Kristen Protestan; c. blok H, bagi yang beragama Katholik; d. blok I, bagi yang beragama Hindu; dan e. blok J, bagi yang beragama Budha. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia untuk dapat dimakamkan di TMPNU harus memiliki sekurang- kurangnya salah 1 (satu) tanda jasa: a. gelar; b. Bintang Republik INDONESIA; c. Bintang Mahaputera; dan/atau d. Bintang Gerilya.

Persyaratan bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia untuk dapat dimakamkan di TMPN: a. diangkat sebagai pahlawan sesuai peraturan perundang-undangan; b. memiliki Tanda Kehormatan berupa:

1. Bintang Gerilya;
2. Bintang Bhayangkara Utama;
3. Bintang Bhayangkara Pratama;
4. Bintang Bhayangkara Nararya Prestasi;
5. Bintang Yudha Dharma; dan/atau
6. Veteran.

Persyaratan bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia untuk dapat dimakamkan di TMPP harus memiliki sekurang- kurangnya salah 1 (satu) tanda jasa: a. Bintang Bhayangkara Utama; dan/atau b. Bintang Bhayangkara Pratama.

(1) Persyaratan bagi Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia untuk dapat dimakamkan di TMPK: a. Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang meninggal dunia memiliki Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dan satyalancana; atau b. Anggota Polri yang gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Satyalancana Bhakti Pendidikan; b. Satyalancana Jana Utama; c. Satyalancana Ksatria Bhayangkara; d. Satyalancana Karya Bhakti; e. Satyalancana Operasi Kepolisian; f. Satyalancana Bhakti Buana; g. Satyalancana Bhakti Nusa; h. Satyalancana Bhakti Purna; dan/atau i. Satyalancana Dharma Nusa. (3) Pemakaman anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang dimakamkan di TMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Upacara Pemakaman Kebesaran.

Anggota Polri atau Purnawirawan Polri kehilangan hak pemakaman di TMPNU, TMPN, TMPP atau TMPK dan Upacara Pemakaman Kebesaran, apabila yang bersangkutan: a. dicabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. meninggal dunia akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merusak citra Polri.

Dalam hal Anggota Polri atau Purnawirawan Polri yang memenuhi persyaratan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 yang tidak mau dimakamkan di TMPNU, TMPN, TMPP atau TMPK, atas permintaan keluarganya dapat dilakukan pemakaman di TPU dengan Upacara Pemakaman Kebesaran.

Bagi PNS Polri yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di TMPNU, TMPN, TMPP atau TMPK dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Jenis pemakaman terdiri dari: a. Pemakaman dengan Upacara Kebesaran; dan b. Pemakaman Biasa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengajuan permohonan pemakaman di TMPNU sebagai berikut: a. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dari Anggota Polri yang meninggal dunia mengajukan permohonan pemakaman kepada Komandan Garnisun melalui Kayanma Polri untuk pemakaman di TMPNU; atau b. keluarga/Ahli Waris Purnawirawan Polri mengajukan permohonan pemakaman langsung kepada Komandan Garnisun I Ibukota RI, atau melalui Kayanma Polri untuk pemakaman di TMPNU. (2) Pengajuan permohonan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. surat kematian dari dokter/RT/RW; b. daftar riwayat hidup; c. fotokopi KTP almarhum/almarhumah; d. asli dan fotokopi Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA sebagai pahlawan; dan e. asli dan fotokopi Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA tentang penganugerahan Bintang Republik, Bintang Mahaputera dan Bintang Gerilya.

(1) Pengajuan permohonan pemakaman di TMPN sebagai berikut: a. Kasatker dari Anggota Polri yang meninggal dunia mengajukan permohonan pemakaman kepada Garnisun/Kodim melalui Kayanma Polri untuk pemakaman jenazah di TMPN; atau b. keluarga/Ahli Waris Purnawirawan Polri mengajukan permohonan pemakaman langsung kepada Komandan Garnisun/Kodim atau melalui Kayanma Polda untuk pemakaman di TMPN. (2) Pengajuan permohonan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. surat kematian dari dokter/RT/RW; b. daftar riwayat hidup; c. fotokopi KTP almarhum/almarhumah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. asli dan fotokopi Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA tentang penganugerahan Bintang Gerilya, Bintang Bhayangkara Utama, Pratama, dan Nararya.

(1) Pengajuan permohonan pemakaman di TMPP dan TMPK sebagai berikut: a. Kasatker dari Anggota Polri yang meninggal dunia mengajukan permohonan kepada Kayanma Polri untuk pemakaman di TMPP dan TMPK; atau b. keluarga/Ahli Waris Purnawirawan Polri mengajukan permohonan pemakaman langsung kepada Kayanma Polri untuk pemakaman di TMPP dan TMPK. (2) Pengajuan permohonan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. surat kematian dari dokter/RT/RW; b. daftar riwayat hidup; c. fotokopi KTP almarhum/almarhumah; d. asli dan fotokopi Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA tentang penganugerahan Bintang sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan e. asli dan fotokopi Keputusan Kapolri tentang penetapan gugur/tewas.

Pelaksanaan pemakaman dengan Upacara Pemakaman Kebesaran dilaksanakan oleh Yanma Polri/Polda dengan kegiatan, sebagai berikut: a. menyiapkan administrasi pemakaman dan rencana Upacara Pemakaman; b. menyiapkan personel yang bertanggung jawab mengatur pemakaman dan menunjuk petugas Upacara; c. menyiapkan sarana dan prasarana Upacara Pemakaman; dan d. berkoordinasi dengan Satker terkait untuk melakukan pengaturan tempat persemayaman dan pengantaran jenazah ke tempat pemakaman.

(1) Pemakaman pemindahan kerangka jenazah anggota Polri yang gugur dan akan dimakamkan di TMPP/TMPK, ahli waris/keluarga www.djpp.kemenkumham.go.id

mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri/Kapolda untuk diterbitkan Keputusan Kapolri. (2) Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada As SDM Kapolri. (3) Proses pemindahan kerangka jenazah ke TMPP/TMPK dilaksanakan setelah diterbitkan Keputusan Kapolri.

(1) Biaya Perawatan dan Pemakaman bagi Anggota Polri yang memenuhi persyaratan diberikan pagu/alokasi anggaran sesuai ketentuan pagu indeks tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut: a. biaya Perawatan dan Pemakaman sesuai indeks ketentuan yang berlaku terdiri dari:

1. biaya pengadaan peti jenazah, batu nisan, kain kafan, karangan bunga;
2. biaya perawatan jenazah;
3. biaya upacara pemakaman;
4. biaya bantuan kepada keluarga/ahli waris;
5. biaya tenaga penggali liang lahat; dan
6. pengadaan bendera merah putih; b. Pembinaan Tradisi (ziarah) sesuai indeks ketentuan yang berlaku terdiri dari:
7. pengadaan karangan bunga;
8. bunga tabur 1 keranjang;
9. dukungan biaya upacara ziarah;
10. dukungan sound system; dan
11. biaya transportasi/tol. (2) Bagi Anggota Polri yang dimakamkan di TPU dengan upacara kebesaran atau tanpa upacara kebesaran berlaku indeks biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Proses pengajuan biaya perawatan dan pemakaman bagi Anggota Polri diusulkan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Yanma Polri kepada Srena Polri pada tingkat Mabes Polri; dan b. Yanma Polda kepada Srena Polda pada tingkat Polda. (2) Biaya perawatan dan pemakaman bagi Anggota Polri sesuai pagu indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada DIPA Yanma Polri/Polda.

Bagi purnawirawan Polri, mendapat biaya pemakaman yang disalurkan melalui PT. ASABRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ahli waris dari anggota Polri yang gugur atau tewas, berhak memperoleh: a. uang duka gugur atau tewas 6 kali penghasilan terakhir (termasuk uang lauk pauk); dan b. gaji terusan selama 12 bulan. (2) Ahli waris dari anggota Polri yang meninggal dunia biasa, berhak memperoleh: a. uang duka wafat 3 kali penghasilan terakhir termasuk uang lauk pauk; dan b. gaji terusan selama 6 bulan. (3) Uang duka secara berjenjang diajukan oleh Srena Polri kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui RKA-KL.

(1) Bagi Anggota Polri, uang duka dibayarkan kepada Ahli waris oleh bendahara Satker selaku bendahara pengeluaran. (2) Bagi Purnawirawan Polri/wredatama Polri, uang duka dibayarkan kepada Ahli waris melalui PT. ASABRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi PNS di lingkungan Polri diberikan hak perawatan jenazah dan uang duka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id