Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2015 tentang STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA SANDI NEGARA

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah lembaga non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Lemsaneg memberikan layanan Informasi Publik meliputi: (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan menggunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar, serta mudah dipahami. (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Informasi tentang profil Lemsaneg; b. Informasi tentang ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit; c. Informasi tentang ringkasan laporan akses Informasi Publik; dan d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melalui situs resmi Lemsaneg.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan. (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (3) Dalam hal keadaan darurat yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan Informasi keadaan darurat. (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan pihak penerima izin dan/atau perjanjian kerja dari Lemsaneg yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum agar: a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; dan b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan Informasi serta merta.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib tersedia setiap saat. (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar Informasi Publik;

b. Informasi mengenai peraturan, keputusan dan/atau kebijakan; c. dokumen perjanjian dengan pihak ketiga; d. Informasi tentang organisasi; e. prosedur kerja pelayanan publik; dan f. seluruh Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun dan MENETAPKAN daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (4) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui Informasi dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) Lemsaneg wajib memenuhi hak sebagaimana pada ayat (1) dengan menyediakan Informasi Publik berdasarkan permohonan Informasi Publik.

(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara

tertulis, pemohon: a. mengisi formulir permohonan Informasi; dan b. membayar biaya

dan/atau pengiriman Informasi apabila dibutuhkan. (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi. (4) Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik; b. registrasi; c. nama; d. alamat; e. pekerjaan; f. nomor telepon; g. email; h. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP); i. rincian Informasi yang dibutuhkan; (5) Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (6) Waktu pelayanan permohonan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan jam kerja kantor Lembaga Sandi Negara.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mencatat permohonan Informasi dalam register permohonan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permintaan

Informasi Publik kepada pemohon Informasi. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyimpan salinan formulir permohonan Informasi dan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik. (3) Register permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran permohonan; b. tanggal permohonan; c. nama Pemohon Informasi; d. alamat/nomor telepon/surat elektronik (surel); e. Informasi Publik yang diminta; f. tujuan penggunaan Informasi; g. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila Informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain; h. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak; i. Informasi mengenai bentuk fisik Informasi Publik yang tersedia; j. cara mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta; k. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta; l. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta; dan m. nomor registrasi pengajuan keberatan apabila Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (4) Format register permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Dalam hal Pemohon Informasi bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib: a. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi mendapatkan akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. menyampaikan alasan tertulis yang disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan c. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki (2) Dalam hal Pemohon Informasi meminta

Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib: a. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi mendapatkan akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi mendapatkan salinan Informasi yang dibutuhkan; c. memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi ditolak; dan d. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membantu Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan permohonan Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap permohonan Informasi Publik. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya; c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya; d. bentuk Informasi Publik yang tersedia; e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon; f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon; dan g. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum

didokumentasikan. (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu juga bersamaan dengan Informasi Publik. (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi yang paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/email; e. Informasi yang dibutuhkan; f. keputusan pengecualian dan penolakan Informasi; g. alasan pengecualian; dan h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila Informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi. (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (6) Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis. (7) Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat MEMUTUSKAN apakah Informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak dapat diperpanjang lagi. (9) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (10) Format Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permohonan Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi berkala; c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan atau melalui surat tercatat dengan materi keberatan sebagaimana dalam format formulir keberatan. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membantu Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; c. tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan; e. Identitas kuasa Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan bila ada; f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; g. kasus posisi permohonan Informasi Publik; h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan; dan j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (4) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nomor kontak dan alamat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengembangkan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Lembaga Sandi Negara.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanda terima pengajuan keberatan berupa salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau kuasanya. (2) Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui surat tercatat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanda terima pengajuan keberatan paling lambat bersamaan dengan pengiriman surat tanggapan atas keberatan.

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan. (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. tanggal diterimanya keberatan; c. identitas lengkap Pemohon Informasi dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; e. Informasi Publik yang diminta; f. tujuan penggunaan Informasi; g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi Publik; h. keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; j. nama dan posisi atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan k. tanggapan Pemohon Informasi. (3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan tertulis dan disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau penerima kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. tanggapan/jawaban tertulis atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan yang diajukan; d. perintah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d. (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tertulis dikeluarkan.

(1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

3. Anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya. c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:

4. jumlah permohonan Informasi Publik;

5. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

6. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

7. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

8. jumlah keberatan yang diterima;

9. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Lembaga Sandi Negara;

10. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;

11. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Lembaga Sandi Negara;

12. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan

13. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Lembaga Sandi Negara. e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik; (4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik. (5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. (6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. (2) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan perkembangan pelaksanaan Peraturan Kepala ini kepada Pengarah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA