Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

11. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA atau di luar negeri.

12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

13. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

14. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.

15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.

16. Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

17. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah:

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Partai politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik INDONESIA; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

(1) KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari di media cetak dan elektronik. (2) KPU melayani pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

(1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi: a. Berita Negara Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan; c. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a dan f diserahkan kepada KPU berupa dokumen asli dengan tanda tangan dan cap basah.

(1) Pengurus partai politik tingkat pusat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU dengan menggunakan formulir Model F-Parpol.

(2) Formulir pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat serta dibubuhi stempel cap basah.

(1) Surat pendaftaran partai politik yang memenuhi ambang batas menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU. (2) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h serta surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 diserahkan kepada KPU sebanyak 2 (dua) rangkap. (3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan kepada KPU masing-masing: a. 1 (satu) asli; dan b. 1 (satu) salinan

(1) Surat pendaftaran partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau partai politik baru diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i. (2) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk softcopy disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU. (3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap disertai daftar anggota diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada KPU kabupaten/kota.

(4) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h diserahkan kepada KPU sebanyak 3 (tiga) rangkap. (5) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada KPU masing-masing: a. 1 (satu) asli; dan b. 2 (dua) salinan.

(1) KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertugas: a. menerima dokumen pendaftaran; b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:

1. nama yang menyampaikan pendaftaran;
2. nama partai politik;
3. hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat. c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11. d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, Partai Politik melengkapi dokumen sampai pada masa pendaftaran berakhir. e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir Lampiran 1 Model F-Parpol. (2) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat melengkapi persyaratan sampai pada masa akhir pendaftaran, dokumen partai politik yang bersangkutan tidak ditindaklanjuti verifikasi administrasi.

Dalam masa pendaftaran, KPU kabupaten/kota bertugas: a. menerima dan memeriksa bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.

b. dalam hal partai politik belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik dapat melengkapi sampai pada masa pendaftaran berakhir. c. memberikan tanda bukti penerimaan keanggotaan partai politik sesuai formulir Lampiran 2 Model F-Parpol.

Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dilakukan secara administratif dan faktual.

(1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 11, paling lama 35 (tiga puluh lima) hari, meliputi: a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah; b. Berita Negara Republik INDONESIA yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol; e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol; f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol; g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk hardcopy sesuai formulir Model F2-Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta softcopy sesuai Lampiran 2 Model F2- Parpol; j. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol; k. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; l. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; m. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar. (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F4-Parpol dan lampirannya.

(1) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif. (2) Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU. (3) KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administratif. (5) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu. (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan: a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual; b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.

(1) Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan: a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD. (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya. (3) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual. (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. (5) KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.

(6) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya. (7) KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

(1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a, KPU provinsi melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan: a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD. (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya. (3) KPU provinsi menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual. (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. (5) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari. (6) KPU provinsi menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya. (7) KPU provinsi menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU, partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

(1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhadap kebenaran persyaratan:

a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD; d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota. (2) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan secara faktual. (3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara administratif dan faktual. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya. (5) KPU kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual. (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. (7) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 13 (tiga belas) hari. (8) KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya. (9) KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

(1) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima dari KPU dengan KTA.

(2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana ayat (1) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu dengan cara: a. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana atau sensus; b. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran III; c. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas; d. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang; e. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibawah supervisi KPU provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU; f. KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan melaporkan hasilnya kepada KPU. g. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik; h. Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

(1) Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f tidak terpenuhi, partai politik dapat memperbaiki syarat keanggotaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota. (2) Perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

(3) Dalam hal verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan keanggotaan dapat dilakukan dengan menyerahkan sejumlah kekurangan atau lebih. (4) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan metode sampel 10% (sepuluh persen) dari daftar keanggotaan partai politik hasil perbaikan. (5) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metode sensus. (6) KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi keanggotaan hasil perbaikan.

(1) Setelah menerima berita acara hasil verifikasi faktual dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka. (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F7-Parpol. (3) KPU provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi.

(1) KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administratif dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F9- Parpol dan sesuai formulir Model F10-Parpol. (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk MENETAPKAN partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (3) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

(1) Partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan keputusan KPU. (2) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

(1) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka KPU, dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Hasil penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya.

KPU mengumumkan secara luas hasil verifikasi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Sengketa pemilu yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik Peserta Pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

(1) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. (2) Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik INDONESIA. (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Mahkamah Agung Republik INDONESIA wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. (5) Putusan Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (6) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau putusan Mahkamah Agung Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Ketentuan berkenaan dengan dengan tata cara penelitian dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh diatur dengan peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan pedoman dari KPU.

Untuk keperluan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,

berkenaan dengan keakuratan hasil verifikasi, KPU dalam pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat membentuk kelompok kerja dan penyuluhan dengan susunan personil terdiri dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta instansi/lembaga lain yang dipandang perlu yang berhubungan erat dengan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Formulir pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Jadual waktu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2012 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN