Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Biro adalah Biro yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya manusia.

5. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), dan/atau Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) yang melaksanakan tugas teknis operasional.

7. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan.

9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dpk, adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.

10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

12. Pegawai Pelajar adalah PNS di lingkungan Badan yang diberikan tugas belajar.

13. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.

14. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangannya.

15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

17. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan Badan yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

18. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Badan bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan sumber pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian tugas belajar, prosedur, pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar, pembinaan, pengaktifan kembali, monitoring dan evaluasi, izin belajar, dan sanksi.

Tujuan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menciptakan keseragaman dan tertib adminsitrasi dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar guna peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

(1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional. (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja dan Kepala UPT yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama melalui Biro. (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit berisi informasi mengenai: a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar; b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan; c. program pendidikan yang direncanakan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar; e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar; f. jangka waktu;dan g. sumber biaya.

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3). (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV. (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan program pendidikan spesialis.

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti : a. program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester; b. program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester; c. program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester;dan d. program pendidikan doktor, 6 (enam) semester.

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh : a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan; b. perguruan tinggi kedinasan; c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi dengan program studi minimal terakreditasi; atau d. perguruan tinggi negara asing/ yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Biaya tugas belajar dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;atau d. bantuan pihak asing atau sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk : a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar; b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar sesuai peraturan perundang- undangan; c. alat pelajaran, buku atau referensi lain; d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur (study tour) yang wajib;dan/atau e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung. (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang studi tour yang wajib ditanggung oleh Negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.

(1) Persyaratan calon pegawai pelajar: a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan; b. sehat jasmani dan rohani; c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan; f. menandatangani perjanjian tugas belajar; g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik INDONESIA untuk tugas belajar ke luar negeri; i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional; j. tidak sedang:

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
4. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
7. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
8. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; k. tidak pernah:
9. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh pimpinan unit kerja. (3) Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah: a. 25 (dua lima) tahun untuk diploma I/sederajat; b. 25 (dua lima) tahun untuk diploma II/sederajat; c. 25 (dua puluh) tahun untuk diploma III/sederajat; d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV; e. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara;dan f. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Hak pegawai pelajar adalah: a. mendapat biaya tugas belajar; b. mendapat kenaikan pangkat; c. mendapat kenaikan gaji berkala; d. mendapat penilaian dalam DP3; e. mendapat tunjangan belajar; f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja;dan g. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, dengan syarat bahwa formasi memungkinkan.

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah : a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3; g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. kembali ke Badan pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar k. melaksanakan ikatan dinas di Badan menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;dan l. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :

1. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;dan 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2n+1) bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun (n+1) bagi pegawai pelajar di dalam negeri. (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

(1) Perjanjian Tugas Belajar berisi : a. program pendidikan yang diikuti; b. batas waktu; c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar; d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;dan e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar. (3) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PIHAK PERTAMA ditandatangani oleh: a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;atau b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah. (4) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

(1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan unit kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. Kartu PNS Elektronik / Kartu Pegawai (Karpeg); c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS; d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; h. KP4; i. akta nikah; j. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; k. surat rekomendasi dari atasan langsung; l. surat perjanjian tugas belajar; m. surat jaminan pembiayaan tugas belajar; n. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik INDONESIA bagi yang tugas belajar di luar negeri; o. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyaihubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

p. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;dan q. surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dan huruf k. (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sesuai contoh A surat usul pemberian tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. (3) Surat rekomendasi, surat keterangan dari pimpinan unit kerja, dan surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf o, dan huruf q dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh B, contoh C, dan contoh D dalam Lampiran III Peraturan ini.

(1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

(1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar. (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar. (4) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya; b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;dan d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan/biaya sendiri. (5) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun. (7) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam contoh A dan contoh B Lampiran V Peraturan ini. (8) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C Peraturan ini. (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

(1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar. (2) Pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; b. pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; f. pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar; g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena terjadi peristiwa di luar kemampuannya; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j. pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan maupun di Instansi lain. (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100% (seratus persen). (4) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya. (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh A dan Contoh B Lampiran VI Peraturan ini. (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh C Lampiran VI Peraturan ini,. (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (6) yaitu: a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;atau b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah

(1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); b. penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :

1. pemberhentian dari jabatan struktural;dan
2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional. c. pemberian kenaikan pangkat :
3. kenaikan pangkat pilihan;dan
4. kenaikan pangkat reguler. (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya. (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar. (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui : a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar; b. pemberian nilai DP3; c. keberadaan tempat tinggal;dan d. perilaku pegawai pelajar. (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar. (3) Evaluasi dilakukan oleh Biro Umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri. (2) Izin Belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi. (3) Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah: a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan; b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari- hari; c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan ; d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

(1) Prosedur pemberian Izin Belajar yaitu PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. surat keputusan calon PNS; c. surat keputusan pangkat terakhir; d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan; e. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang- kurangnya bernilai baik; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. surat keputusan diperkerjakan bagi PNS dpk; dan g. surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran VII Peraturan ini . (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan izin belajar atas biaya sendiri : a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;dan b. Kepala Biro bagi PNS golongan III ke bawah. (2) Keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Contoh B Lampiran VII Peraturan ini. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

(1) Pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi: a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;dan b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dengan ketentuan masaikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar. (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PNS yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang melakukan pendidikan pada jam kerja dengan biaya sendiri, dapat tetap melanjutkan pendidikan sampai dengan selesai. (2) PNS yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang melakukan pendidikan pada jam kerja dengan biaya sendiri, wajib mengajukan izin belajar sesuai dengan peraturan ini dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nomor SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 tentang Syarat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Bagi Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SRI WORO B HARIJONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id