Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

6. Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

7. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

9. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

12. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

13. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

20. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

22. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

23. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

24. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu.

25. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

26. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk: a. memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh; b. mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan c. menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau nama lain/kelurahan. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

2. perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

3. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap dearah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

5. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

6. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

7. penetapan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

10. penetapan pasangan calon pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

11. pelaksanaan kampanye;

12. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

13. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

14. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

15. proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

16. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

17. proses penetapan hasil Pemilu. c. pelaksanaan putusan pengadilan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

18. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

19. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

20. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;

21. proses penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;

22. penetapan calon gubernur;

23. pelaksanaan kampanye;

24. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

25. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

26. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

27. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

28. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

29. proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi. b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan c. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

30. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

31. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

32. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota;

33. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

34. penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;

35. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;

36. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

37. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

38. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

39. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

40. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

41. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

42. proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota. b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan c. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:

43. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

44. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

45. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

46. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

47. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

48. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

49. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

50. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan

51. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; c. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap: a. pahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:

52. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

53. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

54. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota;

55. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

56. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

57. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

58. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

59. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

60. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

61. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; c. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:

62. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

63. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

64. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

65. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;

66. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;

67. proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dari seluruh TPSLN;

68. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan

69. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; c. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan perintah Bawaslu.

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan fungsi sesuai tingkatannya:

a. Bawaslu melakukan:

1. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
2. penyusunan rencana pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;
3. supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan;
4. supervisi terhadap perencanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi;
5. pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawas Pemilu;
6. evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu; dan
7. pelaporan hasil pengawasan Pemilu. b. Bawaslu Provinsi melakukan:
8. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi;
9. supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
10. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
11. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
12. pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu. c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan :
13. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota meliputi Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan;
14. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya; dan
15. pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu dapat mendelegasikan tugas pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota.

(1) Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

(1) Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu. (2) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu; c. ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap peserta pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya; e. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan f. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (3) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;

b. ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu; c. ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu; d. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan e. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (4) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan b. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (5) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: a. keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu; b. ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan c. perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

(1) Sebelum melaksanakan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada: a. setiap tahapan Pemilu; dan b. aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. (2) Identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir; c. adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan

e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. (3) Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu menentukan fokus pengawasannya.

(1) Terhadap potensi rawan terjadinya pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan pencegahan. (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran; b. peningkatan kerjasama antar lembaga; c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu; d. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu; dan e. kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penguatan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan materi koordinasi; c. penyusunan nota kesepahaman; d. penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman; dan e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi.

(1) Peningkatan kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan fokus kerjasama; c. penyusunan nota kesepahaman; d. penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman; dan

e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. koordinasi; b. publikasi; dan/atau c. sosialisasi aturan tentang pentingnya keterbukaan informasi.

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan sasaran sosialisasi; b. penyiapan materi sosialisasi; c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi; dan d. evaluasi pelaksanaan sosialisasi. (2) Materi sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. materi pengawasan Pemilu; b. jenis dan bentuk pelanggaran; c. jenis dan bentuk sanksi; dan d. dampak pelanggaran terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu. (2) Dalam melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu secara aktif: a. mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya; b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing- masing tahapan Pemilu;

c. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas. (3) Pengawas Pemilu sedapat mungkin membawa alat-alat perlengkapan pengawasan berupa alat tulis menulis, kamera, alat perekam suara, alat perekam gambar atau video dan lainnya.

(1) Hasil pengawasan dapat berupa informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran. (2) Laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung dikategorikan sebagai informasi awal untuk Pengawas Pemilu. (3) Pengawas Pemilu melakukan penelusuran atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan kegiatan: a. menyampaikan himbauan kepada Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemerintah dan masyarakat, sebelum pelaksanaan setiap tahapan; b. memberikan peringatan dini kepada kelompok-kelompok strategis yang berpotensi melakukan pelanggaran; c. melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran; d. melakukan pendidikan kepada masyarakat terkait pelanggaran Pemilu serta partisipasi pengawasan Pemilu; e. melakukan koordinasi intensif dengan KPU dan jajarannya, peserta Pemilu serta pemerintah/lembaga atau dinas terkait;

f. memberikan masukan kepada KPU terkait pengaturan dalam Peraturan KPU yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran; dan g. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu menyusun laporan kegiatan pengawasan dengan menggunakan formulir model A-1. (2) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pengawas Pemilu: a. membuat uraian tentang temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A-2 dan dilengkapi dengan bukti awal; b. meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A-3; c. melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu. (2) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. keterangan saksi; b. surat atau dokumen; c. foto dan/atau video; d. dokumen elektronik; dan/atau e. alat peraga kampanye.

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan: a. pemantauan; b. penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran; c. kajian; d. kampanye pengawasan; dan e. bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu: a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu; b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengawasan Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu. (2) Laporan hasil pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan setiap tahapan Pemilu; dan b. laporan akhir seluruh tahapan Pemilu. (3) Laporan hasil pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan; b. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi; dan d. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan format pelaporan Pengawasan Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Untuk keperluan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas Pemilu, Bawaslu MENETAPKAN: a. tata cara pengawasan terhadap masing-masing tahapan Pemilu dalam peraturan Bawaslu; dan b. bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pengawasan Pemilu.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai mekanisme pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN