Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Pasal 1

Dewan Kelautan Indonesia merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

Pasal 2

Dewan Kelautan Indonesia mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Kelautan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

  • pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi

kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden;

  • konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta wakil-wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan kebijakan dan penyelesaian masalah di bidang kelautan;
  • pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan pembangunan kelautan;
  • hal-hal lain atas permintaan Presiden.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Dewan Kelautan Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Ketua : Presiden Republik Indonesia;
  • Ketua Harian : Menteri Kelautan dan Perikanan; merangkap Anggota
  • Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Perhubungan;
  4. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  5. Menteri Keuangan;
  6. Menteri Pendidikan Nasional;
  7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  10. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  12. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
  13. Tim Pakar;
  14. Wakil Perguruan Tinggi;
  15. Wakil Asosiasi Dunia Usaha;
  16. Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat;
  • Sekretaris : Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 5

Anggota Tim Pakar, wakil perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia.

Pasal 6

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Kelautan Indonesia,

Ketua Harian membentuk Kelompok Kerja.

(2) Kelompok kerja mempunyai tugas mengkaji dan menyiapkan rumusan

atau rancangan kebijakan di bidang kelautan.

(3) Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Tenaga Ahli yang diangkat

dan diberhentikan oleh Ketua Harian.

(4) Pembentukan dan personalia Kelompok Kerja ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia.

Pasal 7

Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, Ketua Harian dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas Dewan Kelautan Indonesia, dibentuk

Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.

(2) Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.

(3) Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia secara administratif

dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

(4) Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan kebijakan di bidang kelautan serta pelayanan tekn'is administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kelautan Indonesia.

(5) Organisasi Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia terdiri dari

paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(6) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia adalah jabatan

struktural eselon II b.

(2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III b.

(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV b.

Pasal 10

(1) Dewan Kelautan Indonesia bersidang paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Ketua Harian.

(2) Apabila dipandang perlu, Dewan Kelautan Indonesia dapat me

ngundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah dan/atau masyarakat yang terkait dalam sidang Dewan Kelautan Indonesia.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit kerja di lingkungan

Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia maupun dengan

instansi atau lembaga lain di luar Dewan Kelautan Indonesia.

(4) Dewan Kelautan Indonesia menyampaikan laporan kepada Presiden

setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kelautan Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, pelaksanaan tugas Dewan Maritim Indonesia dilanjutkan oleh Dewan Kelautan Indonesia.

Pasal 13

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 14

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2007

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan laut, dan pengelolaan wilayah laut nasional secara terpadu, serasi, efektif, dan efisien;
    • bahwa kebijakan publik di bidang kelautan merupakan kebijakan yang meliputi berbagai bidang pemerintahan, sehingga memerlukan keterpaduan dalam perumusan kebijakan kelautan tersebut sejak awal;
    • bahwa dalam rangka keterpaduan perumusan kebijakan kelautan telah dibentuk Dewan Maritim Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999;
    • bahwa nomenklatur Dewan Maritim Indonesia memiliki pengertian yang terbatas sehingga tidak sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dewan tersebut;
    • bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, memandang perlu untuk mengubah Dewan Maritim Indonesia menjadi Dewan Kelautan Indonesia dengan Keputusan Presiden;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentapg Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
Referensi Silang (15)
UU 1/1973 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang...
UU 8/1981 — HUKUM ACARA PIDANA
UU 5/1983 — ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
UU 17/1985 — PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE...
UU 5/1990 — KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
UU 21/1992 — PELAYARAN
UU 6/1996 — PERAIRAN INDONESIA
UU 23/1997 — PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU 2/2002 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 31/2004
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 34/2004 — TENTARA NASIONAL INDONESIA