KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

(1) Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menmud adalah Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, dan diperbantukan oleh Presiden kepada Menteri Negara lainnya.

PRESIDEN

(2) Menteri Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; dan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menteri Negara.

(3) Menmud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menmud terdiri dari :

• Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
• Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional.

Bagian Kedua Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
• koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah;
• koordinasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
• penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia mempunyai kewenangan :

PRESIDEN

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.

Selain tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Pasal 4, dan Pasal 5, Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan

Timur Indonesia mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidangnya berdasarkan penetapan dari Presiden.

Bagian Ketiga Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional

Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi ekonomi nasional, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah dalam rangka restrukturisasi ekonomi nasional;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi ekonomi nasional dengan instansi terkait;
• oordinasi pengendalian kebijakan restrukturisasi ekonomi nasional;
• penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.

PRESIDEN

Selain tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Pasal 8, dan Pasal 9, Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional

mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidangnya berdasarkan penetapan dari Presiden.

Bagian Pertama Umum

Organisasi Menmud terdiri dari :

• Deputi Menmud;
• Staf Ahli Menmud;
• Sekretariat Menmud.

Bagian Kedua Deputi Menmud

(1) Deputi Menmud dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menmud.

(2) Deputi Menmud mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang tertentu.

(1) Jumlah Deputi Menmud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Deputi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Deputi Menmud dapat

dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi.

Bagian Ketiga Staf Ahli Menmud

1. Menmud dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Staf Ahli Menmud.

(2) Staf Ahli Menmud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menmud.

PRESIDEN

(3) Staf Ahli Menmud mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Menmud men-dapat dukungan

administrasi dari Sekretariat Menmud.

Bagian Keempat Sekretariat Menmud

(1) Sekretariat Menmud dipimpin oleh Sekretaris Menmud.

(2) kretariat Menmud terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing Bagian

terdiri dari 2 (dua) Subbagian.

(3) Sekretariat Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur

Indonesia secara administrasi berada di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.

(4) Sekretariat Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional secara

administrasi berada di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Kelima Lain-lain

Jumlah unit organisasi di lingkungan Menmud disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnya pada

masing-masing Menmud ditetapkan oleh Presiden atas usul Menmud yang bersangkutan melalui Menteri Negara, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya

pada masing-masing Menmud ditetapkan oleh Menteri Negara atas usul Menmud yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Menmud menyampaikan tembusan penetapan unit organisasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PRESIDEN

TATA KERJA

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Menmud menggunakan dan

memperoleh dukungan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kearsipan dari lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara.

(2) Menmud dapat memberikan petunjuk teknis yang diperlukan bagi

pelaksanaan kebijakan dan program lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara.

(3) Dalam pelaksanaan tugas, Menmud dapat mengundang pejabat dari

lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menmud menyampaikan laporan kepada Presiden bersama Menteri Negara yang bersangkutan.

(1) Menteri Negara memberikan dukungan administrasi pada pelaksanaan

kerja Menmud yang bersangkutan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Menmud dapat meng-undang pejabat-pejabat

dari lembaga lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Staf Menmud ditetapkan oleh Menteri Negara atas usul Menmud setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan per-setujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memper-hatikan ketentuan Pasal 17.

PRESIDEN

(1) Deputi Menmud adalah jabatan Eselon Ia.

(2) Staf Ahli Menmud adalah jabatan Eselon Ib.

(3) Sekretaris Menmud dan Asisten Deputi adalah jabatan Eselon IIa.

(4) Kepala Bagian pada Sekretariat Menmud adalah jabatan Eselon IIIa.

(5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Menmud adalah jabatan Eselon IVa.

(6) Deputi Menmud dan Staf Ahli Menmud diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Menmud melalui Menteri Negara.

(7) Asisten Deputi, Sekretaris Menmud, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian

pada Sekretariat Menmud diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara atas usul Menmud.

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas :

(8) Menmud Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.

(9) Menmud Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2000

INDONESIA,

td.