Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

WABAH PENYAKIT MENULAR

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  • Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
  • Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
  • Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
  • Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB 2 — MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB 3 — JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB 4 — DAERAH WABAH

Pasal 4

(1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah

sebagai daerah wabah.

(2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimakiud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 5 — UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

  • penyelidikan epidemiologis;
  • pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  • pencegahan dan pengebalan;
  • pemusnahan penyebab penyakit;
  • penanganan jenazah akibat wabah;
  • penyuluhan kepada masyarakat;
  • upaya penanggulangan lainnya.

(2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan

dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

(2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 6 — HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya

penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.

(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 9

(1) Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

(1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang

mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.

(2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta

tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya

atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.

(2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB 7 — KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan

penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 15

(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagainiana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan

hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB 8 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB 9 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1984

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1984

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional;

  • bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
  • bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PMK /2020 — Kebijakan
PMK /2020 — Kebijakan
Referensi Silang (9)
UU 6/1962 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang WABAH
UU 7/1968 — PERUBAHAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1962
UU 9/1960 — Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang...
UU 6/1967 — : Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang...
UU 5/1979 — PEMERINTAHAN DESA
UU 4/1982 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang...
UU 6/1962 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang WABAH [Pasal 3]
UU 9/1960 — Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang... [Pasal 7]