PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Maluku adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

4. Kabupaten . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Maluku Barat Daya di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya berasal dari sebagian wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

• Kecamatan Moa Lakor;
• Kecamatan Damer;
• Kecamatan Mdona Hiera;
• Kecamatan Pulau-pulau Babar;
• Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
• Kecamatan Wetar;
• Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan; dan
• Kecamatan Leti Moa Lakor.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai batas-batas

wilayah:

• sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
• sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar;
• sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Alor.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya

secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Maluku Barat Daya.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku

Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Ibu Kota

Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor.

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Kabupaten Maluku Barat Daya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan dan pengendalian pembangunan;
• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
• penyediaan sarana dan prasarana umum;
• penanganan bidang kesehatan;
• penyelenggaraan pendidikan;
• penanggulangan masalah sosial;
• pelayanan bidang ketenagakerjaan;
• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
• pengendalian lingkungan hidup;
• pelayanan pertanahan;
• pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
• pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• pelayanan administrasi penanaman modal;
• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
• urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Peresmian Kabupaten Maluku Barat Daya dan pelantikan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Maluku Barat Daya, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku

untuk melantik Penjabat Bupati Maluku Barat Daya.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan bupati/wakil bupati.

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Maluku

Barat Daya, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara

pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati Maluku Tenggara Barat bersama Penjabat Bupati

Maluku Barat Daya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen

kepada Kabupaten Maluku Barat Daya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) meliputi:

• barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya;
• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
• utang piutang Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya.

(8) Apabila . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, Gubernur Maluku selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Maluku kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya berhak mendapatkan alokasi

dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai

dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pertama kali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bantuan

dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya.

(4) Apabila . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Apabila Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

(5) Apabila Provinsi Maluku tidak memenuhi kesanggupannya

memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Maluku untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

(6) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan laporan

realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Maluku Tenggara Barat.

(7) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Maluku.

Penjabat Bupati Maluku Barat Daya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Maluku Barat Daya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama

Gubernur Maluku melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan

acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Maluku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Maluku.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Maluku

Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Wisnu Setiawan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM Provinsi Maluku yang memiliki luas wilayah ± 46.914,03 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 1.407.921 jiwa terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai luas wilayah ± 9.046,85 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 165.825 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15/SK/DPRD-MTB/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten/Kota dan Ibukota Menetapkan Tiakur di Kecamatan Moa Lakor sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 138/679/2004 tanggal 8 Juli 2004 perihal Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 900 - 187 – Tahun 2004 tanggal 29 September 2004 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07/SK/DPRD-MTB/IX/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 17 September 2004 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya, Surat Gubernur Maluku Nomor 135/2194 tanggal 14 September 2004 perihal Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Surat Gubernur

Maluku . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Maluku Nomor 136/974 tanggal 27 April 2006 perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Maluku bagi Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19/SK/DPRD-MTB/XI/07 tanggal 27 November 2007 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penetapan Ibukota Definitif Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 028/407/08 tanggal 29 April 2008 perihal Penyerahan Aset, Surat Pernyataan Kesanggupan Mengalokasikan Dana Nomor 900/003/PYT/08 tanggal 29 April 2008, Surat Pernyataan Dukungan Dana Pilkada Nomor 279/002/PYT/08 tanggal 29 April 2008, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Ibukota Definitif Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Pembiayaan Pemekaran dan Dana Pemilihan Pertama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 903/996 tanggal 2 Mei 2008 perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Maluku Bagi Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07/SK/DPRD-MTB/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Konkritisasi Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08/SK/DPRD-MTB/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19/SK/DPRD-MTB/XI/2007 tentang Penetapan Ibukota Definitif Calon Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Maluku Barat Daya. Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Babar, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Leti Moa Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar. Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki luas wilayah keseluruhan ± 4.581,06 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 66.627 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Maluku berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Maluku Barat Daya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL