DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kesatu Kedudukan

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

(1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan

Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan

Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:

• mengikuti sidang kabinet;
• mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.

Bagian Kesatu Susunan

(1) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua

merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara

bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden. Bagian Kedua Keanggotaan

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• warga negara Indonesia;
• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• mempunyai sifat kenegarawanan;
• sehat jasmani dan rohani;
• jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
• tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
• mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara. Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan

Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari

jabatannya karena:

• meninggal dunia;
• mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
• tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
• alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.

(2) Presiden memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan

Presiden yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh merangkap

jabatan sebagai:

• pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
• pejabat struktural pada instansi pemerintah;
• pejabat lain;
• pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

(2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan

Pertimbangan Presiden dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan ketentuan mengenai pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan pada anggaran

Sekretariat Negara.

(3) Hak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan

dengan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Dewan Pertimbangan Presiden harus sudah terbentuk.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2006

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2006

AD INTERIM

ttd.