Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

(2) Dewan Pertimbangan PRESIDEN berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Dewan Pertimbangan PRESIDEN berkedudukan di tempat kedudukan PRESIDEN.

Dewan Pertimbangan PRESIDEN bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian diantara anggota.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN.

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepoilisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan

diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan

tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum melaksanakan tugasya, setiap anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dilantik dan diambil sumpahnya oleh PRESIDEN. BAB IV TATA KERJA

(1) Setiap anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang bersangkutan. (3) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang lain.

(1) Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan

merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (3) Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

(1) PRESIDEN dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Pertimbangan

untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi nasihat dan pertimbangan tertulis langsung kepada PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang bersangkutan. (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang lain.

(1) Dewan Pertimbangan

mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (2) Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

(1) Dewan Pertimbangan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada

sekurang- kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (2) PRESIDEN dapat meminta Dewan Pertimbangan PRESIDEN menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu- wakktu apabila deperlukan. (3) Laporan Dewan Pertimbangan PRESIDEN kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan baik

secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

(1) Segala surat menyurat Dewan Pertimbangan

ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Apabila Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhalangan sementara, maka salah seorang anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan

sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Apabila Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhalangan tetap, maka PRESIDEN memilih dan mengangkat Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang baru.

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan PRESIDEN, dibentuk sebuah Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan PRESIDEN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. (3) Sekretariat Dewan Pertimbangan

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

(1) Sekretraiat Dewan Pertimbangan PRESIDEN terdiri dari 2 (dua) Biro. (2) Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian. (3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(1) Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV. A.

(1) Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Sekretaris Negara. (2) Pejabat eselon II, II, dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan PRESIDEN dan Sekretariat Dewan Pertimbangan

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara.

(1) Hak keuangan dan fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN diatur dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO