Peraturan Pemerintah (5,121)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI
PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012
PP No. 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012
LEMBAGA SENSOR FILM
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
STATUTAUNIVERSITAS SUMATERAUTARA
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERSYARATANDANTATACARAPENETAPANLEMBAGAPELAKSANA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG