PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28

TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil

guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional

Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara

Nasional Indonesia;

• bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia perlu diubah;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan

Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun

1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan

Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1616);

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang

Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3006);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah sembilan kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 58);

1. Peraturan . . .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28

TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA

TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah sembilan kali

diubah dengan Peraturan Pemerintah:

• Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);

• Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);

• Nomor . . .

• Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);

• Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

• Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);

• Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);

• Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);

• Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 33); dan

• Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 58),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Pemerintah ini.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 109