PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II . . .

FUNGSIONAL

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu:

• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;

• 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;

2. Jabatan Fungsional Apoteker;

3. Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

4. Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

5. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;

6. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;

7. Jabatan Fungsional Penilik;

8. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

9. Jabatan . . .

1. Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
2. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

• 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
2. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
3. Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
4. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
5. Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
6. Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
7. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
8. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya

Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun.

(2) Pegawai . . .

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014

,

ttd.