PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan, adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dewan Kawasan ...
www.djpp.depkumham.go.id
- Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunandepkumham.go.idKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum.
- Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
Pasal 2
(1) Kekayaan Badan Pengusahaan merupakan kekayaan
negara yang tidak dipisahkan.
(2) Anggaran Badan Pengusahaan bersifat dinamis dan
fleksibel yang menerapkan praktik bisnis yang sehat.
(3) Badan Pengusahaan menyelenggarakan kegiatan
penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.depkumham.go.id
Pasal 3
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang
Badan Pengusahaan, kepada Badan Pengusahaan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
(2) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.
(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi pengelolaan uang, pengelolaan utang, dan pengelolaan aset.
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan aset sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 4
Pola pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5
Badan Pengusahaan dibentuk oleh/dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
Pasal 6 . . .
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 6
(1) Dalam pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan paling
sedikit:
- menyusun rencana strategis bisnis, pola tata kelola, standar pelayanan minimum untuk ditetapkan Ketua Dewan Kawasan serta disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- mengusulkan tarif layanan dan remunerasi kepada Menteri Keuangan melalui Dewan Kawasan;
- mengusulkan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas kepada Menteri Keuangan melalui Dewan Kawasan;depkumham.go.idd. mengusulkan tambahan anggaran atau pembiayaan atas defisit, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Keuangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Dewan Kawasan; dan
- menandatangani perjanjian kinerja tahunan bersama Dewan Kawasan.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e paling sedikit meliputi kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 7
Kepala Badan Pengusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 8
(1) Kepala Badan Pengusahaan berkedudukan sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pengusahaan.
(2) Kepala Badan Pengusahaan selaku Pengguna
Anggaran/Barang dapat menunjuk kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Pasal 9
(1) Badan Pengusahaan mengusahakan sendiri sumber
pendapatan untuk mendanai belanjanya.
(2) Sumber pendapatan Badan Pengusahaan diperoleh dari:
- jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- hasil kerjasama dengan pihak lain;
- hibah yang diperoleh sesuai peraturandepkumham.go.id perundangan;
- Hak Pengelolaan atas tanah; dan/atau
- hasil usaha lainnya.
(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Pengusahaan.
(5) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pengusahaan dapat memperoleh pendapatan dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 10
(1) Badan Pengusahaan menyusun rencana strategis lima
tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2) Badan Pengusahaan ...
www.djpp.depkumham.go.id
(2) Badan Pengusahaan menyusun RBA dengan mengacu
pada rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
sesuai kebutuhan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta kemampuan dalam menghimpun pendapatan dan dilakukan setiap tahun.
(4) Badan Pengusahaan mengajukan RBA kepada Dewan
Kawasan untuk memperoleh pengesahan.
(5) RBA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dituangkan ke dalam RKA-KL.
(6) RKA-KL disampaikan kepada Menteri Keuangan untukdepkumham.go.iddijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 11
(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ditetapkan, Menteri Keuangan menyampaikan pagu alokasi anggaran kepada Badan Pengusahaan.
(2) Badan Pengusahaan menyesuaikan RKA-KL dengan
pagu alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) RKA-KL yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Bagian Ketiga Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja
Pasal 12
Badan Pengusahaan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat.
Pasal 13 ...
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 13
(1) Badan Pengusahaan wajib mengakuntansikan setiap
transaksi keuangan dan mengelola secara tertib dokumen pendukungnya.
(2) Akuntansi dan laporan keuangan Badan Pengusahaan
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengusahaan dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(4) Badan Pengusahaan mengembangkan dan menerapkandepkumham.go.id
sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 14
(1) Laporan keuangan Badan Pengusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- laporan realisasi anggaran/laporan operasional;
- neraca;
- laporan arus kas; dan
- catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
(2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang
diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan Badan Pengusahaan.
(4) Laporan ...
www.djpp.depkumham.go.id
(4) Laporan keuangan Badan Pengusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Dewan Kawasan.
(5) Selain menyusun laporan keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Badan Pengusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, melalui Dewan Kawasan.
(7) Laporan keuangan Badan Pengusahaan sebagaimanadepkumham.go.id
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengusahaan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan Badan
Pengusahaan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pembinaan teknis Badan Pengusahaan dilakukan oleh
Dewan Kawasan.
(2) Pembinaan keuangan Badan Pengusahaan dilakukan
oleh Menteri Keuangan.
(3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dewan pengawas.
(4) Dewan pengawas pada Badan Pengusahaan dibentuk
dengan keputusan Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 16 ...
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 16
Perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:depkumham.go.id
(1) Badan Pengusahaan Batam menjadi lembaga/instansi
Pemerintah yang menerapkan PPK BLU.
(2) Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberlakukan pula sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 18
Badan Pengusahaan Batam wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
www.djpp.depkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.id DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 17
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian global, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamdepkumham.go.id sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX, Batam berikut dengan batas- batas yang telah ditentukan, telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu diatur pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
bahwa . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- bahwa pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupalan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yarg sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya untuk mendorong kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan dan dapat mengantisipasi tantangan persaingan global;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang ...
www.djpp.depkumham.go.id
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republikdepkumham.go.id Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun XXXX Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor XXXX);