Pasal 3

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang

Badan Pengusahaan, kepada Badan Pengusahaan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

(2) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.

(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi pengelolaan uang, pengelolaan utang, dan pengelolaan aset.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.