Pasal 13

(1) Badan Pengusahaan wajib mengakuntansikan setiap

transaksi keuangan dan mengelola secara tertib dokumen pendukungnya.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan Badan Pengusahaan

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengusahaan dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) Badan Pengusahaan mengembangkan dan menerapkandepkumham.go.id

sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.