PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengair:

1. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang vyajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orarrg tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

5. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

6. Pemantauan

SK No 006146 A

FRESIDEN

1. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis perencanaan dan hasil Pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Pelaporan adalah kegiatan men5rusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk:

• meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
• meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan c memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(1) Dalam rangka efektivitas' penyelenggaraan

Perlindungan Anak, Menteri harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. (21 Dalam penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan tim Koordinasi Perlindungan Anak.

(3) Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan

pelaksanaan penyelenggaraan PerlindunganAnak di daerah.

(1) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:

• pemenuhan Hak Anak; dan.
• Perlindungan Khusus Anak.

(2) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• Pemantauan;
• Evaluasi; dan
• Pelaporan.

PEMANTAUAN

Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan terhadap pelaksanaan :

• pemenuhan Hak Anak; dan
• Perlindungan Khusus Anak.

Pemantauan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap:

• pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
• lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
• pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
• pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pemantauan pelaksanaan Perlindungan Khusus Ana.k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap:

• Anak dalam situasi darurat;
• Anak yang berhadapan dengan hukum;
• Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
• Anak yang dieksploitasi secara ekonomi danf atau seksual;
• Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f . Anak yang menjadi korban pornografi;
• Anak dengan HIV/AIDS;
• Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
• Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
• Anak korban kejahatan seksual;
• Anak korban jaringan terorisme; L Anak penyandang disabilitas;
• Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
• Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
• Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabela.n terkait dengan kondisi orang tuanya.

(1) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Koordinasi Perlindungan Anak melalui kegiatan forum Koordinasi.

(3) Dalam

SK No 006149 A

PRESIDEN

(3) Dalam kegiatan forum sebagaimana ,Koordinasi

dimaksud pada ayat (2l,lembaga terkait:

• menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
• menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Forum Koordinasi sebagaimarta dimaksud pada

ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bahan Sagi Menteri untuk melakukan Evaluasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Koordinasi Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Menteri.

EVALUASI

Pasal 1 1

(1) Evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hasil Pemantauan penyelenggaraan:

• pemenuhan Hak Anak; dan

• perlindungan .

SK No006150 A

trRESIDEN

• Perlindungan Khusus Anak.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanahn dan hasil Pemantauan.

(1) Evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. (21 Evaluasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 meliputi Evaluasi proses, dampak, dan hasil.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menrpakan bahan bagi Menteri untuk menJrusun Pelaporan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (sat.r) tahun.

'Evaluasi Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan dan hasil Pemantauan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIV...

SK No 0061 51 A

trRESIDEN

PELAPORAN

(1) Menteri men5rusun laporan penyelenggaraan

Perlindungan Anak berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai pertimbangan bagi Menteri dan pimpinan lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 006152 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Depu dan Perundang-undangan,

Djaman

SK No 0061 95 A

FRESIDEN