BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

4. Subsidi yang selanjutnya disebut Bantuan Operasional PTN Badan Hukum adalah bantuan Pemerintah untuk biaya operasional, biaya Dosen dan tenaga kependidikan.

5. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pengaturan tentang bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum bertujuan agar PTN Badan Hukum mampu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II . . .

(1) Pemerintah menyediakan dana untuk

penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum juga dapat bersumber dari:

• masyarakat;
• biaya pendidikan;
• pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum;
• kerja sama Tridharma;
• pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan/atau;
• sumber lain yang sah.

(3) Sumber pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom.

(4) Pendapatan PTN Badan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan

dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.

(6) Selain . . .

(6) Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) PTN Badan Hukum dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang disediakan dari

anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Selain Bantuan Operasional PTN Badan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan Pendanaan PTN Badan Hukum dalam bentuk lain berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan PTN Badan Hukum.

(3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan

modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan operasional PTN Badan Hukum

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

• perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi PTN Badan Hukum;

• penerimaan PTN Badan Hukum; dan

• efisiensi dan mutu Perguruan Tinggi.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri dalam menetapkan standar satuan biaya

operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan:

• capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• jenis program studi; dan
• indeks kemahalan wilayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penetapan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya

pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan Menteri.

(2) Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri.

(3) Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

• mahasiswa;
• orang tua mahasiswa; atau
• pihak lain yang membiayai mahasiswa.

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan

kepada PTN Badan Hukum.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa bantuan dana maupun bantuan barang.

(3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN

Badan Hukum.

(2) Bentuk . . .

(2) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• hibah;

• wakaf;

• zakat;

• persembahan kasih;

• kolekte;

• dana punia;

• sumbangan individu dan/atau perusahaan;

• dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau

• bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan yang diperoleh dari masyarakat

dimasukkan dalam kekayaan PTN Badan Hukum.

(1) PTN Badan Hukum dapat memungut uang kuliah

dari mahasiswa.

(2) PTN Badan Hukum dapat memberikan:

• bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/atau

• beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.

(1) PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari

kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan . . .

(2) Kegiatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

(1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi

dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN

Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• target kinerja;

• kebutuhan biaya operasional Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada PTN Badan Hukum; dan

• perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.

(3) Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas

usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum.

(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Pengajuan. . .

(5) Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan

Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) PTN Badan Hukum menyusun rencana kerja dan

anggaran dengan memuat besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber Pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh majelis wali amanat setelah pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Rencana kerja dan anggaran beserta dokumen

pendukung lainnya digunakan untuk menyusun kontrak kinerja PTN Badan Hukum dengan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan

rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya ditetapkan oleh PTN Badan Hukum.

(1) Pemberian Bantuan Operasional PTN Badan Hukum

kepada PTN Badan Hukum didasarkan pada besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

(2) PTN Badan Hukum menggunakan dana Bantuan

Operasional PTN Badan Hukum sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemberian

Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Semua aset yang diperoleh oleh PTN Badan Hukum

harus dicatat dalam daftar inventaris barang milik PTN Badan Hukum.

(2) Aset negara yang dipisahkan dikelola oleh PTN

Badan Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat.

(3) Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan

PTN Badan Hukum yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

ditetapkan status penggunaannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat

dan ditatausahakan dalam daftar barang milik negara.

(5) Mekanisme pengelolaan aset sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh PTN Badan Hukum.

BAB IV . . .

(1) Rektor menyusun laporan kinerja dan laporan

keuangan PTN Badan Hukum pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada majelis wali amanat, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Laporan kinerja PTN Badan Hukum disusun secara

sistematis, akurat, handal, dan akuntabel.

(3) Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri atas:

• laporan posisi keuangan (neraca);
• laporan aktivitas;
• laporan arus kas; dan
• catatan atas laporan keuangan.

Penyesuaian bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Agustus 2014.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan