Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
2. Cadangan Jaminan adalah cadangan yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban kepada peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

(1) Dana program jaminan sosial tenaga kerja dikelola oleh Badan Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban Badan Penyelenggara.

(1) Kekayaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

a. investasi;

b. kas dan rekening di bank;

c. piutang iuran. (2) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

(1) Kewajiban Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

a. cadangan Jaminan Hari Tua;

b. cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;

c. cadangan Jaminan Kematian;

d. cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. (2) Cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Badan Penyelenggara dengan memperhitungkan besar dan jenis jaminan yang merupakan hak peserta.

(1) Investasi Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito;

b. Sertifikat Bank INDONESIA (SBI);

c. Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek di INDONESIA;

d. Unit penyertaan reksadana;

e. Penyertaan langsung; dan atau

f. Tanah dengan bangunan. (2) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satu pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada Bank INDONESIA dalam bentuk Sertifikat Bank INDONESIA; (3) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi deposito berjangka dan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (4) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (5) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (6) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (7) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.

Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada: a. instrumen turunan surat berharga; b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing; c. investasi di luar negeri; d. perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung; e. perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi; f. perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

(1) Direksi atau komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan atau fungsinya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja. (2) Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan atau menyewakan kekayaan Badan Penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa, fasilitas atau barang, atau mengalihkan atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada: a. direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pribadinya; b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara; c. pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta program jaminan sosial tenaga kerja; d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; e. direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; f. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.

(1) Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (4) Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(1) Pembentukan cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada akumulasi dari hak masing-masing peserta atas Jaminan Hari Tua. (2) Besarnya cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran Menteri Keuangan.

(1) Pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhitungkan: a. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

b. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar atau belum diselesaikan;

c. perkiraan kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Badan Penyelenggara dapat membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko keuangan tersebut.

(1) Badan Penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah cadangan jaminan. (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara kekayaan Badan Penyelenggara dan cadangan jaminan. (3) Dalam hal Badan Penyelenggara membentuk cadangan katastrofa, penetapan tingkat solvabilitas adalah kekayaan Badan Penyelenggara dikurangi jumlah cadangan dan cadangan katastrofa.

Untuk MENETAPKAN tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, besarnya nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan: a. nilai nominal, untuk deposito berjangka; b. nilai tunai, untuk sertifikat deposito dan Sertifikat Bank INDONESIA (SBI); c. harga pasar yang berlaku si bursa efek, untuk saham dan obligasi; d. nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau nilai ekuitas menurut perhitungan akuntansi, untuk penyertaan langsung; e. nilai aktiva bersih yang diumumkan oleh reksadana, untuk unit penyertaan reksadana; f. nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau nilai jual obyek pajak (NJOP), untuk tanah dengan bangunan.

Piutang iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas adalah piutang iuran yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Penilaian besarnya kas dan rekening di bank serta piutang iuran didasarkan atas nilai nominal.

Kekayaan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, tidak diperhitungkan tingkat solvabilitas.

(1) Badan Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember kepada Menteri dan Menteri Keuangan, yang terdiri dari:

a. laporan solvabilitas;

b. laporan keuangan yang diaudit;

c. laporan rincian portofolio investasi dan perubahannya; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi; (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali pada surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini dan peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR